PESISIR BARAT, LAMPUNG — Antrean panjang kendaraan roda dua terjadi di SPBU Pekon Pugung Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut menjadi keluhan warga karena antrean disebut didominasi sepeda motor yang menggunakan tangki berkapasitas besar atau telah dimodifikasi. Warga menduga kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang atau yang biasa disebut sebagai praktik pelangsiran.
Dugaan tersebut kini menjadi sorotan karena masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari mengaku harus menghadapi antrean panjang, sementara kendaraan yang sama disebut berulang kali melakukan pengisian.
Menurut informasi yang disampaikan warga, sejumlah sepeda motor, termasuk jenis Thunder dan kendaraan dengan tangki yang disebut telah dimodifikasi dengan kapasitas sekitar 13 hingga 17 liter, diduga melakukan pengisian secara berulang.
BBM yang telah dibeli kemudian disebut dipindahkan ke jeriken untuk selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat dengan harga eceran yang lebih tinggi.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian dari pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan transaksi, rekaman CCTV, data kendaraan, penggunaan QR Code, serta pola pembelian BBM di SPBU tersebut.
Warga: Kendaraan yang Antre Disebut Itu-Itu Saja
Salah seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengeluhkan kondisi antrean tersebut.
Menurutnya, masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja maupun bersekolah sering kali harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan BBM.
“Kadang kami yang butuh untuk kerja dan sekolah antri lama, pas giliran minyaknya habis. Yang antri itu-itu saja, motornya sudah dimodifikasi tangkinya,” keluh warga tersebut.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: bagaimana pola pengawasan pengisian BBM bersubsidi di SPBU tersebut dan apakah terdapat mekanisme untuk mendeteksi pembelian berulang yang tidak wajar?
Jika benar terdapat kendaraan yang melakukan pengisian berkali-kali dalam waktu berdekatan, pemeriksaan terhadap data transaksi dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui pola pembelian tersebut.
Dugaan Pembiaran Perlu Dibuktikan
Warga juga mempertanyakan kemungkinan adanya pembiaran apabila kendaraan dengan tangki modifikasi dan pola pengisian berulang tersebut memang benar terjadi.
Namun, tudingan pembiaran maupun keterlibatan pihak SPBU tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan antrean atau keberadaan kendaraan dengan tangki modifikasi.
Diperlukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut benar melakukan pembelian secara berulang, berapa volume BBM yang dibeli, bagaimana transaksi dilakukan, apakah QR Code sesuai dengan data kendaraan, serta ke mana BBM setelah pengisian.
Karena itu, warga meminta Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atau inspeksi mendadak terhadap aktivitas di SPBU Pekon Pugung Penengahan.
Warga juga meminta rekaman CCTV diperiksa apabila diperlukan untuk menelusuri pola pengisian dan mengidentifikasi kendaraan yang diduga melakukan pembelian berulang.
Jangan Sampai BBM Subsidi Keluar dari Peruntukannya
BBM bersubsidi pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat dan konsumen yang memenuhi ketentuan. Karena itu, apabila ditemukan praktik pembelian yang tidak sesuai peruntukan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Persoalannya bukan hanya mengenai antrean panjang.
Jika benar terdapat praktik pengisian berulang untuk kemudian dipindahkan ke jeriken dan dijual kembali, perlu ditelusuri siapa pembelinya, berapa volume yang dibeli, bagaimana sumber BBM tersebut, serta apakah kegiatan tersebut memenuhi ketentuan atau justru merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Demikian pula jika ditemukan operator SPBU yang dengan sengaja melayani transaksi yang melanggar ketentuan, pihak berwenang perlu memeriksa bukti transaksi dan prosedur pelayanan sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.
Ancaman Sanksi Harus Berdasarkan Pembuktian
Dalam pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM, ketentuan pidana tidak dapat langsung diterapkan hanya karena seseorang menggunakan tangki berkapasitas besar atau membeli BBM dalam jumlah tertentu.
Penerapan ketentuan pidana harus melihat perbuatan konkret dan unsur yang dapat dibuktikan.
Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mengatur mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Karena itu, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan, aparat perlu terlebih dahulu menguji unsur perbuatannya berdasarkan bukti yang ditemukan.
Sementara dari sisi pengelolaan SPBU, dugaan pelanggaran prosedur pelayanan juga dapat diperiksa melalui mekanisme internal dan ketentuan yang berlaku pada badan usaha penyalur BBM.
Sanksi terhadap SPBU, operator, maupun pihak lainnya tidak seharusnya dijatuhkan hanya berdasarkan tuduhan masyarakat, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polisi Diminta Telusuri Bila Ada Ketidaksesuaian Data
Masyarakat juga meminta aparat memeriksa kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara kendaraan yang melakukan pengisian dengan data QR Code atau identitas kendaraan.
Jika ditemukan transaksi yang menggunakan data kendaraan yang tidak sesuai, pola transaksi berulang, pembelian dalam jumlah tidak wajar, maupun indikasi BBM dialihkan untuk dijual kembali, seluruh rangkaian tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan.
Pertanyaan pentingnya adalah:
Siapa yang membeli?
Berapa kali melakukan pengisian?
Berapa volume yang dibeli?
Apakah data kendaraan dan QR Code sesuai?
Ke mana BBM setelah keluar dari dispenser?
Apakah BBM tersebut dijual kembali?
Dan jika benar terjadi pelangsiran, apakah ada pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusinya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan lapangan dan data transaksi.
Manager SPBU Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini ditayangkan, Manager SPBU 24.348.143, yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga dan dugaan pelangsiran Pertalite tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak SPBU, Pertamina Patra Niaga, operator, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Masyarakat berharap pengawasan tidak berhenti pada antrean yang terlihat di lapangan. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, pemeriksaan juga penting untuk memberikan kepastian kepada publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat berharap penindakan dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan bukti yang jelas.
Pertamina Call Center 135
Tipidter Polda Lampung
Polres Pesisir Barat
BPH Migas
Sumber: Rilis Koordinator Media INTEGTV
Yopi Hermawan
0 Komentar