KAPUAS HULU — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan setelah antrean di sejumlah SPBU di Putussibau disebut telah terjadi bahkan sebelum stasiun pengisian dibuka pada Rabu (30/9/2026).
Berulangnya antrean membuat persoalan ketersediaan dan distribusi BBM di Kapuas Hulu kembali mendapat perhatian. Kondisi ini sebelumnya juga terjadi di wilayah Semitau, ketika antrean di APMS sempat memicu keributan antarwarga pada 24 September 2026. Setelah kejadian tersebut, pengelola APMS bersama Forkopimcam melakukan pembenahan mekanisme antrean.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Andi Aswad, mendesak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencari langkah yang lebih menyeluruh, salah satunya dengan menyediakan pilihan BBM non-subsidi di SPBU dan APMS.
“Saya mendesak Pertamina dan Pemkab Kapuas Hulu untuk memperbaiki kebijakan. Pemkab Kapuas Hulu cabut Surat Edaran Bupati yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di pengecer. Karena dengan menetapkan HET, sama saja melegalkan yang ilegal,” ungkap Andi kepada TKP Pontianak, Rabu (30/9/2026).
Menurut Andi, persoalan tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengaturan harga BBM di tingkat pengecer. Ia menilai masyarakat perlu diberikan alternatif pilihan BBM, terutama karena ketersediaan BBM subsidi memiliki kuota dan mekanisme penyaluran tertentu.
“Kedua, semua SPBU dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) sediakan BBM non subsidi. Warga tak memiliki banyak pilihan, lantaran SPBU di sana hanya menyediakan BBM subsidi yang tentu saja kuotanya terbatas. Dan tentu saja perlu dilakukan pengawasan ketat untuk setiap minyak yang keluar dari nozzle di setiap SPBU,” tegasnya.
Soroti Kebijakan Harga Eceran
Sebelumnya, Pemkab Kapuas Hulu menerbitkan Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 3664 Tahun 2026 tentang pengendalian harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertalite di tingkat pengecer ditetapkan dalam batas kewajaran maksimal Rp15.000 per liter, disertai rencana pengawasan dan penertiban terhadap pengecer yang menjual di atas batas tersebut.
Andi mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan distribusi BBM dari titik penyaluran hingga masyarakat berjalan tertib dan tepat sasaran.
Ia juga mendorong adanya pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran BBM di SPBU, termasuk memastikan BBM yang keluar dari nozzle benar-benar diterima oleh konsumen yang berhak.
Mekanisme Antrean Bisa Diatur
Terkait usulan masyarakat agar waktu antrean bagi pengecer dibedakan dengan konsumen umum, Andi menyatakan mekanisme tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengaturan teknis penyaluran.
“Ini teknis penyaluran, silakan saja biar tertib atau antre genap ganjil kendaraan, silakan,” tambahnya.
Menurut dia, pengaturan antrean pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing SPBU selama bertujuan menciptakan ketertiban dan memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan.
Persoalan Distribusi Masih Menjadi Sorotan
Persoalan antrean BBM di Kapuas Hulu bukan hanya terjadi di Putussibau. Pemerintah daerah sebelumnya juga melakukan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan Pertalite di tingkat pengecer.
Dalam pengawasan di Kecamatan Seberuang, misalnya, tim menemukan sejumlah pengecer menjual Pertalite pada kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Para pengecer menyebut keterbatasan pasokan dari SPBU dan APMS sebagai salah satu kendala, bahkan ada pengecer yang disebut harus mengantre berjam-jam dan terkadang pulang tanpa mendapatkan BBM.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM di Kapuas Hulu tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat pengecer, tetapi juga menyangkut ketersediaan pasokan, mekanisme antrean, pengawasan distribusi, serta akses masyarakat terhadap BBM.
Karena itu, desakan agar tersedia BBM non-subsidi di SPBU dan APMS menjadi salah satu usulan yang kini muncul di tengah berulangnya antrean.
Di sisi lain, setiap perubahan kebijakan distribusi dan penyediaan BBM tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan penyaluran BBM yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kapuas Hulu.
(Redaksi)
0 Komentar