SAMBAS, KALIMANTAN BARAT — Proyek pembangunan Pengamanan Pantai Penjajab di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kembali menjadi sorotan. Pekerjaan yang menggunakan anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah dalam beberapa tahun anggaran tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari kualitas konstruksi hingga dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik di lapangan dengan uraian dan spesifikasi pekerjaan.
Sorotan semakin menguat karena pembangunan pengamanan pantai tersebut bukan merupakan pekerjaan yang baru pertama kali dianggarkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek Pengamanan Pantai Penjajab sebelumnya telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sekitar Rp19,36 miliar. Namun, pekerjaan tersebut disebut belum rampung sehingga pembangunan kembali dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran baru senilai Rp7,36 miliar.
Jika dihitung berdasarkan nilai dua paket pekerjaan tersebut, anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan pengamanan pantai di lokasi tersebut mencapai sekitar Rp26,72 miliar.
Besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai kualitas, efektivitas, dan kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan.
Proyek Tahun 2024 Bernilai Rp7,36 Miliar
Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Penjajab Tahun Anggaran 2024 merupakan proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
Proyek tersebut menggunakan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.360.000.000.
Pekerjaan disebut dilaksanakan oleh CV Panen Cipta Manggala, dengan Nomor Kontrak PS.01-02.Bws.8.7.1/PK/17/2024.
Sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2023, pekerjaan pembangunan pengamanan pantai di lokasi tersebut disebut dikerjakan oleh PT Putra Hari Mandiri dengan nilai sekitar Rp19.360.199.000.
Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, pekerjaan sebelumnya belum rampung sehingga pembangunan kembali dilanjutkan melalui anggaran baru pada tahun berikutnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat meminta adanya evaluasi menyeluruh.
Sebab, ketika sebuah proyek kembali membutuhkan anggaran lanjutan dalam jumlah besar, publik berhak mengetahui secara jelas pekerjaan apa yang telah selesai, pekerjaan mana yang belum terlaksana, dan apakah seluruh volume pekerjaan sebelumnya telah sesuai dengan kontrak.
Kubus Beton Disebut Bergelombang
Berdasarkan pantauan yang disampaikan dalam laporan lapangan, sejumlah pasangan kubus beton pada proyek pengamanan pantai tersebut dilaporkan terlihat tidak rata atau bergelombang.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai metode pemasangan, konstruksi dasar, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan desain dan spesifikasi teknis.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai besi beton yang sebelumnya terlihat terpasang pada bagian pekerjaan tertentu namun kemudian disebut tidak lagi ditemukan.
Temuan tersebut tentu memerlukan penjelasan teknis.
Apakah material tersebut memang bagian dari pekerjaan yang telah selesai?
Apakah material telah dipindahkan karena adanya perubahan metode konstruksi?
Atau terdapat perubahan pekerjaan berdasarkan gambar dan instruksi teknis?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen kontrak, gambar kerja, laporan harian, dokumentasi pelaksanaan, serta pemeriksaan langsung oleh tenaga ahli.
Warga Soroti Dugaan Tidak Digunakannya Cerucuk
Sejumlah warga Pemangkat juga menyampaikan perhatian terhadap metode pemasangan kubus beton.
Eddy (43), yang didampingi Ical (44), mempertanyakan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan uraian pekerjaan yang tercantum dalam dokumen proyek.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada awak media, terdapat dugaan bahwa pada beberapa bagian pekerjaan pemasangan kubus beton tidak menggunakan alas atau sistem pendukung sebagaimana yang mereka pahami tercantum dalam uraian pekerjaan.
“Kalau memang dalam uraian pekerjaan terdapat cerucuk dan matras, tentu masyarakat ingin mengetahui apakah seluruh item tersebut benar-benar dipasang sesuai volume dan kebutuhan teknis di lapangan,” menjadi salah satu pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
Penilaian terhadap konstruksi pengamanan pantai tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan pengamatan visual.
Diperlukan pemeriksaan terhadap struktur bawah, gambar desain, metode kerja, volume pekerjaan, serta dokumentasi setiap tahapan pembangunan.
Uraian Pekerjaan Memuat Sejumlah Item Penting
Berdasarkan uraian pekerjaan yang disebut berkaitan dengan proyek Pengamanan Pantai Penjajab, terdapat sejumlah item pekerjaan utama, di antaranya:
- Galian tanah;
- Kayu cerucuk panjang 3 meter;
- Kayu cerucuk untuk matras;
- Geotekstil;
- Bekisting plat baja kubus beton;
- Besi pengait kubus;
- Kubus beton K-350;
- Pemasangan kubus beton;
- Timbunan tanah yang didatangkan;
- Bekisting kayu concrete cap beton;
- Pembesian beton;
- Beton K-350 untuk seawall;
- Serta pekerjaan penanaman pohon.
Setiap item tersebut memiliki fungsi dan konsekuensi teknis masing-masing.
Karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa suatu item tidak dilaksanakan, volumenya berkurang, atau tidak sesuai spesifikasi, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen resmi dan pengukuran di lapangan.
Bukan berdasarkan asumsi.
Namun juga tidak boleh berhenti hanya pada bantahan.
Dokumen dan fakta lapangan harus dipertemukan.
Anggaran Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Proyek pengamanan pantai merupakan pekerjaan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
Selain melindungi kawasan pesisir dari abrasi, proyek tersebut juga berkaitan dengan keselamatan lingkungan, permukiman, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar pantai.
Karena itu, kegagalan konstruksi atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat menimbulkan konsekuensi serius.
Terlebih pekerjaan tersebut dibiayai menggunakan APBN.
Setiap rupiah yang digunakan berasal dari keuangan negara dan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara bukan sekadar kewajiban administratif.
Ia merupakan bagian dari tanggung jawab hukum.
TINDAK Indonesia Dorong Penelusuran Hukum
Koordinator Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Indonesia, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menilai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran besar harus mendapatkan pengawasan yang serius.
Dalam pandangan yuridisnya, Yayat menilai dugaan persoalan dalam proyek pengamanan pantai tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan teknis.
“Setiap proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dapat diuji kualitas dan kesesuaiannya. Terlebih apabila muncul informasi dan temuan lapangan yang mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Yayat, proyek fisik memiliki karakteristik yang memungkinkan dilakukan pemeriksaan secara objektif.
Volume dapat diukur.
Material dapat diuji.
Mutu beton dapat diperiksa.
Dan kesesuaian pekerjaan dapat dibandingkan dengan kontrak serta spesifikasi teknis.
“Kalau terdapat dugaan ketidaksesuaian, maka cara menjawabnya adalah melalui pemeriksaan. Bukan sekadar saling membantah,” tegasnya.
Equality Before the Law Harus Berlaku
Yayat juga menyoroti pentingnya prinsip equality before the law, yaitu persamaan setiap orang di hadapan hukum.
Menurutnya, proyek yang menggunakan APBN harus mendapatkan pengawasan yang sama ketatnya dengan proyek pemerintah lainnya.
Tidak boleh ada kesan bahwa besarnya anggaran atau kuatnya institusi tertentu membuat suatu proyek menjadi sulit disentuh oleh pengawasan.
“Prinsip hukum harus berlaku kepada siapa pun. Jika terdapat indikasi penyimpangan, maka harus diperiksa secara profesional tanpa melihat siapa pelaksana, siapa pejabatnya, atau dari mana sumber anggarannya,” katanya.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Perlu Audit Teknis dan Audit Keuangan
Untuk menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang, sejumlah langkah pemeriksaan dinilai perlu dilakukan.
Di antaranya adalah:
Pertama, audit terhadap dokumen kontrak dan perubahan kontrak apabila terdapat adendum.
Kedua, pemeriksaan volume pekerjaan secara langsung di lapangan.
Ketiga, pengujian kualitas material dan konstruksi oleh tenaga ahli atau laboratorium yang berkompeten.
Keempat, pemeriksaan kesesuaian antara pembayaran dengan realisasi fisik pekerjaan.
Kelima, penelusuran terhadap seluruh item pekerjaan, termasuk cerucuk, geotekstil, kubus beton, besi pengait, seawall, dan pekerjaan pendukung lainnya.
Pemeriksaan tersebut akan memberikan jawaban objektif mengenai apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak atau terdapat ketidaksesuaian yang harus dipertanggungjawabkan.
Publik Menunggu Penjelasan BWS Kalimantan I
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap proyek tersebut.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak terkait lainnya diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Transparansi diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik.
Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, dokumen dan hasil pemeriksaan teknis dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kondisi yang terjadi.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka perbaikan dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai ketentuan.
Masyarakat tidak sedang meminta vonis berdasarkan pemberitaan.
Masyarakat meminta kepastian berdasarkan pemeriksaan.
Jangan Sampai Proyek Pantai Hanya Kuat di Papan Anggaran
Pembangunan pengamanan pantai seharusnya memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat pesisir.
Konstruksi harus kokoh.
Material harus sesuai standar.
Pekerjaan harus mengikuti spesifikasi.
Dan anggaran harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Jangan sampai sebuah proyek terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi meninggalkan pertanyaan ketika masyarakat melihat kondisi fisiknya di lapangan.
Karena pada akhirnya, proyek tidak diuji melalui besarnya angka di kontrak.
Proyek diuji oleh kualitas pekerjaannya.
Dan kualitas pekerjaan harus dapat dibuktikan.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek Pengamanan Pantai Penjajab.
Apabila seluruh pekerjaan telah sesuai ketentuan, maka hal tersebut harus dibuktikan secara transparan.
Tetapi jika ditemukan adanya kekurangan, ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume, atau pelanggaran terhadap kontrak, maka persoalan tersebut harus diperbaiki dan diproses sesuai aturan yang berlaku.
APBN bukan sekadar angka.
Di balik setiap rupiah anggaran negara terdapat hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan teknis, audit, serta mekanisme hukum oleh instansi yang berwenang. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan pihak mana pun bersalah. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada BWS Kalimantan I, CV Panen Cipta Manggala, pihak pelaksana pekerjaan tahun sebelumnya, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi.
(Tim Investigasi/Redaksi)
0 Komentar