POHUWATO — Pembangunan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, kini menjadi sorotan publik. Anggaran pembangunan yang disebut mencapai sekitar Rp1,3 miliar dipertanyakan setelah kondisi lapangan dilaporkan masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari keberadaan batuan di permukaan hingga kontur lapangan yang disebut belum rata.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah pelaksanaan turnamen tahunan Randangan Cup dikabarkan mengalami penundaan. Dalam pertimbangan yang disampaikan PSSI Kabupaten Pohuwato, kondisi lapangan disebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam pertandingan.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya keberadaan batu berukuran cukup besar yang masih muncul di permukaan lapangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pemain. Selain itu, sebagian permukaan lapangan juga disebut memiliki kontur yang miring dan belum ideal untuk pertandingan sepak bola.
Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian serius dari putra asli Randangan, Wahyudin Mahmud.
Menurut Wahyudin, apabila informasi mengenai nilai anggaran pembangunan sekitar Rp1,3 miliar tersebut benar, maka masyarakat memiliki alasan yang wajar untuk mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
“Surat dan pertimbangan dari PSSI ini tentu menjadi perhatian serius. Jika anggaran pembangunan lapangan memang mencapai sekitar Rp1,3 miliar, maka masyarakat berhak mempertanyakan apakah hasil pekerjaan yang ada saat ini telah sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan nilai anggaran yang digunakan,” ujar Wahyudin.
Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas olahraga seharusnya tidak hanya dinilai dari selesainya pekerjaan secara administratif, tetapi juga harus dilihat dari fungsi, kualitas, keamanan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Lapangan Olahraga Harus Utamakan Keselamatan Atlet
Wahyudin secara khusus menyoroti keberadaan batuan yang disebut masih terdapat di permukaan lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena lapangan sepak bola merupakan fasilitas yang digunakan untuk aktivitas olahraga dengan intensitas fisik tinggi.
“Ini bukan sekadar persoalan estetika. Lapangan sepak bola harus memenuhi aspek keselamatan. Kalau masih terdapat batu-batu di permukaan, tentu ada risiko bagi pemain. Atlet bisa mengalami cedera ketika berlari, jatuh, atau melakukan pertandingan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan proses pemilihan dan penggunaan material dalam pembangunan lapangan tersebut.
Menurutnya, setiap material yang digunakan dalam konstruksi fasilitas olahraga seharusnya memperhatikan fungsi akhir bangunan. Lapangan sepak bola, kata dia, membutuhkan permukaan yang aman, rata, stabil, dan sesuai dengan standar teknis yang telah direncanakan.
“Saya kira material yang digunakan perlu dievaluasi. Ini bukan pembangunan badan jalan. Ini fasilitas olahraga. Maka standar keselamatan pemain harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Rp1,3 Miliar Harus Sejalan dengan Kualitas Pekerjaan
Besarnya nilai anggaran menjadi alasan utama Wahyudin meminta adanya pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Ia menilai perlu dilakukan pengukuran kembali terhadap hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta kondisi fisik yang ada di lapangan.
“Kalau memang anggaran mencapai sekitar Rp1,3 miliar, maka harus ada kesesuaian antara uang yang dikeluarkan dengan hasil pekerjaan yang diterima masyarakat. Jangan sampai nilai anggarannya besar, tetapi kondisi fasilitasnya justru masih menyisakan persoalan mendasar,” ujar Wahyudin.
Karena itu, ia mendesak agar instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tersebut.
Menurutnya, audit atau pemeriksaan teknis diperlukan bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Perlu ada pemeriksaan secara profesional dan terbuka. Periksa dokumen perencanaan, RAB, volume pekerjaan, spesifikasi material, hingga hasil pekerjaan di lapangan. Kalau semuanya sudah sesuai, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab pertanyaan masyarakat. Tetapi kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Publik Berhak Mengetahui Rincian Pembangunan
Wahyudin juga meminta pemerintah desa dan pihak-pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai pembangunan fasilitas olahraga tersebut.
Menurutnya, sejumlah informasi penting perlu disampaikan kepada publik, terutama mengenai sumber anggaran, nilai proyek, rincian pekerjaan, volume pembangunan, spesifikasi teknis, material yang digunakan, serta mekanisme pengawasan pekerjaan.
“Keterbukaan sangat penting. Masyarakat tidak seharusnya hanya melihat angka anggaran. Masyarakat juga berhak mengetahui apa saja yang dikerjakan dengan anggaran tersebut dan apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan perencanaan,” katanya.
Ia menilai transparansi akan menjadi langkah penting untuk menghindari spekulasi dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penundaan Randangan Cup Jadi Alarm Evaluasi
Penundaan pelaksanaan Randangan Cup dinilai Wahyudin seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas olahraga memiliki tujuan utama untuk memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan atlet, untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi.
Apabila lapangan belum dapat digunakan secara optimal karena persoalan keselamatan dan kelayakan, maka tujuan pembangunan tersebut patut dievaluasi.
“Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan anggaran besar justru belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, Randangan Cup bukan sekadar turnamen biasa. Kegiatan olahraga tersebut memiliki nilai sosial dan menjadi wadah pembinaan atlet serta mempererat hubungan masyarakat.
Karena itu, fasilitas yang menjadi tempat pelaksanaan pertandingan harus benar-benar memenuhi standar keamanan.
Desak Pemeriksaan Transparan dan Independen
Wahyudin berharap pemeriksaan terhadap pembangunan lapangan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data teknis.
Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan administratif, tetapi juga melalui pengecekan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan.
“Datang ke lokasi, lakukan pengukuran, cocokkan dengan perencanaan dan anggaran. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan jawaban berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi,” katanya.
Menurut Wahyudin, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut dapat menjadi jawaban atas seluruh pertanyaan yang berkembang.
Namun sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jangan Hakimi Sebelum Ada Hasil Pemeriksaan
Meski melontarkan kritik keras, Wahyudin menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
Kondisi lapangan yang dipersoalkan tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pekerjaan, kerugian keuangan, maupun pelanggaran hukum, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Karena itu, audit dan pemeriksaan teknis menjadi langkah penting agar persoalan tersebut dapat dijawab secara objektif.
“Yang kita minta adalah keterbukaan dan pemeriksaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau pekerjaannya sudah benar, tunjukkan kepada publik. Kalau ada kekurangan, perbaiki,” tegas Wahyudin.
Masyarakat Menunggu Penjelasan
Polemik pembangunan Lapangan Motolohu kini menjadi perhatian masyarakat Randangan.
Pertanyaan yang berkembang bukan hanya mengenai kondisi batuan dan kontur lapangan, tetapi juga mengenai kesesuaian antara besarnya anggaran dengan kualitas hasil pembangunan.
Publik kini menunggu penjelasan dari Pemerintah Desa Motolohu dan pihak-pihak terkait mengenai seluruh proses pembangunan tersebut.
Media ini membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Desa Motolohu, pihak pelaksana pekerjaan, PSSI Kabupaten Pohuwato, serta instansi terkait lainnya.
Sebab, pembangunan yang menggunakan anggaran publik pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rp1,3 miliar bukan sekadar angka. Jika benar anggaran sebesar itu telah digunakan, masyarakat berhak mengetahui: apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, dan apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan.
Kini publik menunggu jawaban melalui fakta, dokumen, pengukuran teknis, dan pemeriksaan yang transparan—bukan sekadar klaim.
(Tim/Bharindonesia.com)
0 Komentar