PANYABUNGAN — Kasus tragis kematian NH (16), mantan siswi SMPN 3 Siabu yang ditemukan meninggal dunia di kawasan perkebunan Desa Sarakmatua, terus berkembang dan memunculkan pertanyaan baru.
Perkara pidana yang menyeret BGS, yang disebut sebagai oknum tenaga pengamanan di lingkungan sekolah, kini tidak hanya menjadi perhatian karena proses hukumnya. Sorotan juga diarahkan pada tata kelola internal SMPN 3 Siabu, khususnya proses perekrutan tenaga pengamanan, mekanisme pengawasan terhadap lingkungan sekolah, serta sumber dan dasar pembayaran tenaga tersebut.
Perhatian publik semakin mengemuka karena beredar informasi bahwa Sri Wahyuni, Kepala SMPN 3 Siabu, diduga merupakan ibu kandung BGS.
Informasi hubungan keluarga tersebut menjadi dasar pertanyaan yang disampaikan Madina Corruption Watch (MCW), terutama terkait kemungkinan konflik kepentingan dalam proses perekrutan dan pengelolaan tenaga non-ASN di lingkungan sekolah.
Namun demikian, hubungan keluarga semata tidak otomatis membuktikan telah terjadi nepotisme, penyalahgunaan kewenangan maupun tindak pidana. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, proses perekrutan, dokumen pengangkatan, kewenangan kepala sekolah dan mekanisme pembayaran harus diperiksa berdasarkan dokumen resmi.
MCW PERTANYAKAN PROSES REKRUTMEN
Ketua MCW, Jupriadi Batubara, meminta pihak sekolah membuka secara transparan proses awal BGS dapat bekerja sebagai tenaga pengamanan di SMPN 3 Siabu.
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, serta memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
“Kami menuntut Kepala Sekolah Sri Wahyuni membuktikan secara transparan, apakah rekrutmen anak kandungnya tersebut didasarkan pada kompetensi riil dan rekam jejak yang bersih, atau memang terdapat proses lain yang perlu dipertanyakan,” tegas Jupriadi dalam keterangan pers di Panyabungan, 7 Agustus.
Pertanyaan tersebut, kata dia, menjadi semakin penting karena BGS kini dikaitkan dengan perkara pidana serius yang melibatkan korban anak.
Meski demikian, status seseorang sebagai tenaga pengamanan sekolah sebelum terjadinya suatu perkara pidana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses perekrutannya bermasalah.
Karena itu, MCW meminta dokumen dan mekanisme perekrutan dibuka agar publik dapat menilai berdasarkan fakta.
BENARKAH ADA NEPOTISME? DOKUMEN YANG HARUS DIBUKA
MCW menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan apabila benar kepala sekolah memiliki hubungan ibu-anak dengan tenaga pengamanan yang direkrut.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:
Siapa yang mengusulkan BGS?
Siapa yang menetapkan atau mengangkatnya?
Apakah terdapat surat keputusan atau dokumen pengangkatan?
Apa dasar kewenangan pihak sekolah dalam melakukan perekrutan tersebut?
Apakah prosesnya sesuai ketentuan tenaga kependidikan/non-ASN yang berlaku?
Dan siapa yang menyetujui pembayaran honor atau gajinya?
Rangkaian pertanyaan tersebut jauh lebih penting dibanding sekadar membangun opini mengenai hubungan keluarga.
Sebab, apabila memang tidak ditemukan pelanggaran prosedur, dokumen resmi dapat menjelaskan posisi masing-masing pihak.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka temuan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut.
DANA BOS IKUT DISOROT
Selain proses perekrutan, MCW juga mempertanyakan apakah BGS menerima honor yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS).
Jika benar demikian, menurut MCW, publik perlu mengetahui dasar pembayaran, status tenaga yang bersangkutan, dokumen pendukung serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Dari rekrutmen hingga sistem penggajian dengan Dana BOS, semuanya harus diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada penggunaan uang negara yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Jupriadi.
Namun, dugaan bahwa pembayaran bersumber dari dana BOS juga perlu dibuktikan dengan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Belum tepat menyimpulkan adanya korupsi hanya karena seorang tenaga sekolah menerima honor dari anggaran operasional sekolah.
Yang harus diperiksa adalah apakah pembayaran tersebut sah, sesuai peruntukan, didukung dokumen yang benar, dan benar-benar diberikan kepada tenaga yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercatat dalam administrasi sekolah.
TRAGEDI NH MEMUNCULKAN PERTANYAAN TENTANG PENGAWASAN SEKOLAH
Di luar persoalan administrasi, tragedi meninggalnya NH memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai sistem keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Sekolah merupakan ruang yang seharusnya memberikan rasa aman kepada peserta didik.
Karena itu, setiap dugaan kekerasan terhadap anak yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan pendidikan patut menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Apakah mekanisme pengawasan terhadap tenaga sekolah berjalan?
Apakah terdapat prosedur pemeriksaan latar belakang tenaga pengamanan?
Bagaimana akses tenaga keamanan terhadap lingkungan sekolah?
Bagaimana sekolah merespons apabila terdapat dugaan perilaku yang membahayakan peserta didik?
Dan apakah sistem pencegahan kekerasan telah benar-benar berjalan atau hanya sebatas dokumen administratif?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan objektif, bukan dengan langsung menyimpulkan bahwa pihak sekolah bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan seorang individu.
MCW DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH
Jupriadi mengatakan MCW berencana menyampaikan laporan mengenai dugaan maladministrasi, persoalan rekrutmen, kemungkinan konflik kepentingan serta penggunaan dana operasional sekolah kepada pihak-pihak berwenang.
Rencana laporan tersebut disebut akan diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pendidikan, Inspektorat serta aparat penegak hukum.
MCW meminta pemeriksaan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Mulai dari proses perekrutan, dokumen pengangkatan, status administrasi, kehadiran dan tugas, sumber pembayaran, laporan penggunaan anggaran, hingga sistem pengawasan terhadap tenaga yang bekerja di lingkungan sekolah.
Jika seluruh administrasi dinyatakan sesuai, maka hasil pemeriksaan dapat menjadi jawaban terhadap tudingan yang berkembang.
Namun apabila ditemukan pelanggaran, pihak berwenang harus menentukan bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
KEPALA SEKOLAH DIMINTA JANGAN DIAM
Upaya konfirmasi kepada Kepala SMPN 3 Siabu, Sri Wahyuni, menurut informasi yang disampaikan redaksi, telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai sejumlah pertanyaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah disebut belum memberikan jawaban resmi.
Redaksi juga menerima informasi bahwa komunikasi melalui salah satu nomor kontak diduga tidak berlanjut, sementara pesan konfirmasi melalui nomor lainnya disebut telah terbaca.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai pengakuan ataupun bukti bahwa tudingan yang disampaikan pihak lain adalah benar.
Kepala sekolah tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, membantah, atau menyampaikan dokumen yang dapat menjawab seluruh pertanyaan publik.
BUKAN SEKADAR SIAPA IBUNYA, TAPI APA YANG TERJADI DALAM SISTEMNYA
Kasus ini pada akhirnya tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai siapa orang tua siapa.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah proses perekrutan BGS sesuai aturan?
Apakah terdapat konflik kepentingan yang seharusnya dihindari atau dikelola?
Apakah pembayaran honornya memiliki dasar administrasi yang sah?
Apakah penggunaan Dana BOS/BOSP dapat dipertanggungjawabkan?
Dan apakah sistem perlindungan serta pengawasan terhadap peserta didik di SMPN 3 Siabu telah berjalan sebagaimana mestinya?
Jika semua dapat dijelaskan dengan dokumen, maka polemik dapat diuji secara objektif.
Tetapi jika pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan, maka tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan maupun hubungan keluarga.
Tragedi kematian seorang anak harus menjadi momentum untuk membuka seluruh fakta—bukan sekadar mencari kambing hitam, tetapi juga memastikan apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya persoalan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMPN 3 Siabu, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, keluarga BGS, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
(Magrifatulloh)
0 Komentar