LAMPUNG SELATAN — Dugaan penggunaan nama, foto, serta atribut kepolisian pada akun media sosial TikTok dan profil WhatsApp kembali menjadi sorotan. Salah satu warga masyarakat di Lampung Selatan menyatakan telah mempersiapkan bukti-bukti untuk melaporkan akun yang diduga mencatut identitas atau atribut Polda Lampung tersebut kepada pihak kepolisian.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena penggunaan nama maupun atribut yang seolah-olah menunjukkan keterkaitan dengan institusi kepolisian berpotensi membuat masyarakat awam mengalami kekeliruan. Apalagi apabila sebuah akun menggunakan nama satuan, tim khusus, foto personel, logo, atau identitas visual yang menyerupai akun resmi kepolisian.
Warga yang mengetahui atau merasa dirugikan oleh keberadaan akun tersebut pada prinsipnya dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.
Siapa yang Dapat Melaporkan?
Pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat yang menemukan atau melihat akun media sosial yang diduga palsu atau mencurigakan, khususnya apabila akun tersebut menggunakan identitas dan atribut kepolisian.
Selain itu, pihak yang secara langsung merasa dirugikan, misalnya mengalami penipuan, penyalahgunaan identitas, maupun pencemaran nama baik, juga dapat menyampaikan laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Instansi atau anggota kepolisian yang merasa nama, foto, jabatan, maupun identitas institusinya dicatut oleh pihak yang tidak berwenang juga dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengaduan Dapat Disampaikan Melalui Jalur Resmi
Untuk memastikan dugaan tersebut tidak berhenti menjadi perdebatan di media sosial, masyarakat dapat menggunakan saluran pengaduan resmi kepolisian dan menyertakan bukti yang dimiliki.
Untuk informasi mengenai saluran pengaduan Polda Lampung, masyarakat sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi kepolisian agar tidak salah menghubungi akun atau nomor yang justru tidak resmi.
Selain pengaduan langsung, masyarakat juga dapat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor kepolisian terdekat, baik Polda, Polres maupun Polsek, sesuai jenis dan wilayah permasalahan.
Bukti yang dapat disiapkan antara lain tangkapan layar akun, tautan akun, nama pengguna, foto profil, video yang diunggah, keterangan pada profil, riwayat komunikasi, serta bukti lain yang dapat membantu penyidik melakukan penelusuran.
Warga Mengaku Sudah Mempersiapkan Bukti
Salah satu warga yang berencana menyampaikan laporan menyebut dirinya telah mempersiapkan sejumlah bukti terkait akun yang dipersoalkan.
Langkah tersebut dinilai penting agar dugaan penggunaan identitas kepolisian dapat diperiksa secara objektif, termasuk siapa pembuat akun, siapa pengelolanya, tujuan penggunaan identitas tersebut, serta apakah terdapat pihak yang dirugikan.
Jika akun tersebut ternyata bukan akun resmi kepolisian, maka perlu dijelaskan secara terang kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Sebab, masyarakat awam yang melihat sebuah akun dengan nama, foto, logo, atau atribut yang menyerupai institusi kepolisian bisa saja menganggap akun tersebut benar-benar merupakan akun resmi Polda Lampung.
Inisial FR Belum Memberikan Klarifikasi
Sementara itu, seorang oknum wartawan berinisial FR disebut-sebut berkaitan dengan akun yang dipersoalkan tersebut.
Namun demikian, keterkaitan tersebut masih merupakan informasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat pemeriksaan atau bukti yang menguatkan.
Hingga berita ini diterbitkan, FR belum memberikan jawaban atau klarifikasi atas konfirmasi yang disampaikan awak media.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada FR maupun pihak lain yang merasa berkepentingan dengan pemberitaan ini.
Berpotensi Masuk Ranah Hukum?
Penggunaan identitas atau atribut kepolisian pada akun media sosial tidak otomatis berarti telah terjadi tindak pidana. Unsur pidana harus dibuktikan berdasarkan fakta, bukti elektronik, maksud penggunaan akun, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang tepat.
Dalam konteks tertentu, apabila terdapat manipulasi atau penciptaan informasi elektronik sehingga seolah-olah merupakan data autentik, ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi salah satu dasar yang diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Demikian pula apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, pencemaran nama baik, atau perbuatan lain, penyidik akan menentukan pasal yang relevan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Karena itu, penyebutan ancaman pidana tidak seharusnya dimaknai bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum ada proses hukum dan pembuktian.
Jangan Sampai Masyarakat Menjadi Korban
Persoalan utama yang kini perlu dijawab bukan hanya siapa pengelola akun tersebut, tetapi juga untuk kepentingan apa nama dan foto yang menyerupai identitas Polda Lampung digunakan?
Apakah akun tersebut benar-benar akun resmi?
Jika bukan, mengapa menggunakan identitas yang dapat membuat masyarakat menganggapnya sebagai akun kepolisian?
Siapa yang membuat dan mengelolanya?
Apakah terdapat komunikasi dengan masyarakat melalui akun tersebut?
Apakah pernah ada permintaan uang, data pribadi, bantuan, atau tindakan lain yang mengatasnamakan kepolisian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan resmi, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau perdebatan di media sosial.
Apabila memang terdapat akun palsu yang mengatasnamakan kepolisian, masyarakat tentu membutuhkan kepastian agar tidak tertipu atau terjebak dalam komunikasi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut ternyata tidak benar, pemeriksaan resmi juga penting untuk memberikan kepastian dan mencegah munculnya tuduhan tanpa dasar.
Kini, warga yang mengaku telah menyiapkan bukti tinggal menentukan langkah pelaporan melalui jalur resmi. Publik pun menunggu apakah dugaan pencatutan nama dan atribut Polda Lampung tersebut akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum dan siapa sebenarnya pihak di balik akun tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi dari pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Pers.
0 Komentar