BANYUWANGI — Munculnya pemberitaan mengenai dugaan adanya oknum aktivis lingkungan yang disebut-sebut membekingi kegiatan terkait penyalahgunaan Kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di wilayah Genteng mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis lingkungan Banyuwangi.
Ketua LPLH-TN Kabupaten Banyuwangi, M. Rofiq Azmi, meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun membangun opini seolah-olah dugaan tersebut telah terbukti secara hukum.
Menurut Rofiq, apabila memang terdapat dugaan keterlibatan oknum aktivis lingkungan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kawasan LSD, maka informasi tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta, data dan bukti konkret yang dapat diverifikasi.
Ia mengingatkan agar pemberitaan tidak berkembang menjadi generalisasi yang berpotensi menyeret nama baik aktivis lingkungan secara keseluruhan hanya karena adanya dugaan terhadap seseorang yang identitas maupun keterlibatannya belum dijelaskan secara terang.
"Jangan sampai ada penggiringan opini oleh wartawan atau media tertentu terhadap aktivis lingkungan. Kalau memang ada oknum yang diduga terlibat, silakan dilaporkan dan dibuktikan secara konkret. Jangan kemudian seluruh aktivis lingkungan terkena dampaknya," tegas M. Rofiq Azmi.
Dugaan Harus Dipisahkan dari Fakta
Rofiq menilai, isu mengenai perlindungan lahan sawah dan dugaan penyalahgunaan kawasan LSD merupakan persoalan serius yang memang layak mendapat perhatian publik.
Namun, menurutnya, semakin serius suatu isu, semakin penting pula proses verifikasi dilakukan secara objektif.
Pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran lingkungan, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, akurasi serta asas praduga tak bersalah.
Jangan sampai istilah seperti "pembekingan", "oknum aktivis" atau label profesi tertentu justru menciptakan kesimpulan di tengah masyarakat sebelum terdapat bukti yang cukup.
Menurut Rofiq, jika memang ada seseorang yang diduga memberikan perlindungan, membantu, memfasilitasi, atau memiliki hubungan tertentu dengan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan LSD, maka yang harus dijelaskan adalah siapa orangnya, apa perbuatannya, kapan dan bagaimana keterlibatannya, serta bukti apa yang mendukung dugaan tersebut.
"Jangan berhenti pada narasi. Kalau ada dugaan pembekingan, tentu harus ada fakta yang bisa diuji. Apakah ada komunikasi, transaksi, pertemuan, tindakan tertentu atau bentuk keterlibatan lainnya? Semua itu harus jelas," ujarnya.
Nama Samaran Jangan Sampai Menimbulkan Generalisasi
Rofiq juga menyoroti penggunaan nama samaran dalam pemberitaan mengenai dugaan tersebut.
Ia memahami bahwa media memiliki pertimbangan jurnalistik ketika menyamarkan identitas seseorang yang belum berstatus sebagai pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, menurutnya, penyamaran identitas juga perlu dilakukan secara hati-hati apabila pada saat yang sama identitas profesi atau kelompoknya disebut secara spesifik.
"Kami memahami bahwa nama samaran mungkin dimaksudkan untuk menjaga praduga tak bersalah. Tetapi ketika identitas yang disamarkan kemudian disertai dengan label atau profesi tertentu, misalnya disebut sebagai aktivis lingkungan, hal itu bisa menimbulkan persepsi yang sangat luas. Akhirnya siapa saja yang berprofesi atau bergerak sebagai aktivis lingkungan bisa ikut terkena dampaknya," ujarnya.
Menurut Rofiq, masyarakat dapat dengan mudah menghubungkan pemberitaan tersebut dengan kelompok tertentu ketika label profesi atau organisasi ditampilkan tanpa penjelasan yang memadai.
Karena itu, ia meminta agar pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan seseorang tidak sampai berubah menjadi stigma terhadap seluruh aktivis lingkungan.
Aktivis Lingkungan Tidak Boleh Dijadikan Kambing Hitam
Sebagai aktivis yang selama ini bergerak dalam isu lingkungan, Rofiq menegaskan bahwa dirinya tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya individu yang menyalahgunakan posisi atau nama aktivis untuk kepentingan tertentu.
Namun, apabila dugaan tersebut benar-benar ada, menurutnya, tindakan individu tersebut harus dipisahkan dari gerakan lingkungan secara keseluruhan.
"Nama kami sebagai aktivis lingkungan juga bisa tercemar di mata masyarakat. Karena itu, kalau memang ada oknum yang melakukan pembekingan atau terlibat dalam penyalahgunaan kawasan LSD, ungkap secara terang berdasarkan bukti. Siapa orangnya, apa perbuatannya, bagaimana keterlibatannya, dan apa buktinya. Jangan sampai yang muncul hanya narasi yang kemudian menyeret profesi atau kelompok tertentu," kata Rofiq.
Ia menegaskan, meminta bukti bukan berarti membela pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Sebaliknya, menurut Rofiq, bukti justru diperlukan agar proses penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dipatahkan karena persoalan informasi yang tidak lengkap atau kesimpulan yang dibangun terlalu dini.
Jika Ada Bukti, Proses Secara Hukum
Rofiq kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membela siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jika memang terdapat bukti adanya penyalahgunaan kawasan LSD maupun keterlibatan pihak tertentu dalam kegiatan tersebut, ia mempersilakan aparat penegak hukum dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan serta proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami tidak membela siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Kalau ada bukti, silakan proses sesuai hukum. Tetapi jangan membangun kesimpulan sebelum fakta dan bukti benar-benar jelas. Aktivis lingkungan juga memiliki hak untuk mendapatkan pemberitaan yang adil dan tidak digeneralisasi," tegasnya.
Menurutnya, isu LSD seharusnya diarahkan pada substansi persoalan, yaitu apakah benar terdapat pelanggaran terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi, siapa pihak yang melakukan kegiatan tersebut, bagaimana status lahannya, perizinannya, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.
Apabila kemudian ditemukan pihak lain yang diduga memberikan bantuan atau perlindungan, keterlibatan tersebut juga harus dibuktikan secara terpisah.
Data dan Dokumen Harus Dibuka
Rofiq berharap media maupun pihak yang memiliki informasi mengenai dugaan penyalahgunaan LSD di wilayah Genteng dapat mengedepankan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang seharusnya dapat diuji secara objektif, mulai dari status kawasan, peta LSD, status kepemilikan atau penguasaan lahan, kegiatan yang berlangsung di lokasi, dokumen perizinan, hingga keterangan dari pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.
Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu, maka bukti mengenai keterlibatan tersebut juga perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk diuji.
"Jangan sampai masyarakat hanya menerima potongan informasi. Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus dibuka secara terang. Tetapi kalau belum terbukti, jangan kemudian dibentuk seolah-olah sudah menjadi fakta," katanya.
Ia menilai persoalan lingkungan membutuhkan pengawasan publik yang kuat. Namun pengawasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Penegakan Hukum Harus Berdiri di Atas Fakta
Rofiq menegaskan bahwa perlindungan terhadap kawasan LSD bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara serius apabila memang memiliki dasar.
Namun di sisi lain, pihak-pihak yang dituding atau dikaitkan dengan persoalan tersebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
"Kalau benar ada pelanggaran, mari kita bongkar bersama berdasarkan bukti. Kalau ada oknum yang terlibat, laporkan. Tetapi jangan menjadikan aktivis lingkungan sebagai sasaran stigma hanya karena ada dugaan terhadap seseorang yang identitasnya sendiri tidak dijelaskan secara terang. Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta, bukan asumsi," pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan oknum aktivis lingkungan dalam perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan kawasan LSD di Genteng masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi menegaskan bahwa setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(Redho Fitriyadi)
0 Komentar