KALIMANTAN BARAT — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Kalimantan memperketat pengawasan terhadap operasional dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalimantan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan SPBU yang aman, tertib, transparan, dan sesuai standar operasional.
Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian maupun pelanggaran yang terjadi dalam proses penyaluran BBM di lapangan.
Sejumlah temuan menjadi perhatian Pertamina, antara lain penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar, penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, serta pelayanan kepada konsumen nonkendaraan tanpa dilengkapi surat rekomendasi sebagaimana dipersyaratkan.
Selain persoalan penyaluran BBM subsidi, pemeriksaan juga menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap prosedur dan standar operasional SPBU.
Atas berbagai temuan tersebut, Pertamina Patra Niaga memberikan pembinaan sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pengelola SPBU sesuai tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan.
82 SPBU di Kalbar Dapat Surat Pembinaan dan Sanksi
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan pelayanan SPBU berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan kami lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan di SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, kami tindak lanjuti melalui langkah pembinaan maupun penegakan aturan secara proporsional,” ujar Edi.
Sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan telah menerbitkan lebih dari 200 surat pembinaan dan sanksi terhadap 160 SPBU di wilayah Kalimantan.
Khusus di Kalimantan Barat, terdapat 82 SPBU yang mendapatkan surat pembinaan dan sanksi.
Namun, angka surat yang diterbitkan tidak secara otomatis sama dengan jumlah SPBU yang dikenai tindakan. Sebab, satu lembaga penyalur dapat menerima lebih dari satu surat, bergantung pada jenis temuan, tingkat ketidaksesuaian, maupun hasil evaluasi yang dilakukan pada periode berbeda.
Dengan demikian, angka 82 SPBU tersebut perlu dipahami sebagai jumlah lembaga penyalur yang mendapatkan pembinaan dan/atau sanksi berdasarkan hasil pengawasan Pertamina, bukan berarti seluruh SPBU tersebut melakukan jenis pelanggaran yang sama.
Sanksi Disesuaikan Tingkat Pelanggaran
Pertamina menyatakan sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Bentuk tindakan dapat berupa surat teguran, surat peringatan, kewajiban melakukan perbaikan operasional, hingga penghentian sementara operasional apabila pelanggaran yang ditemukan memenuhi kriteria untuk dikenai sanksi tersebut.
“Penindakan merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu, setiap SPBU kami dorong untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan, baik dari sisi operasional, kepatuhan terhadap ketentuan, keselamatan kerja, maupun kualitas pelayanan,” jelas Edi.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lembaga penyalur tidak hanya berkaitan dengan persoalan BBM subsidi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pelayanan dan operasional SPBU.
Pemeriksaan dilakukan terhadap prosedur penerimaan dan pembongkaran BBM, pencatatan administrasi, kualitas serta kuantitas produk, kelengkapan sarana keselamatan, hingga pemenuhan standar pelayanan kepada konsumen.
Pengawasan Digital hingga Koordinasi dengan Aparat
Untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan, pengawasan juga diperkuat melalui pemantauan transaksi secara digital.
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat pola transaksi sekaligus mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM.
Pertamina juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat pengawasan distribusi energi di lapangan.
Pengawasan tersebut menjadi penting karena BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya memiliki ketentuan dan peruntukan tertentu.
Penyalahgunaan pada tingkat penyalur maupun konsumen dapat berdampak terhadap masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM sesuai ketentuan.
Karena itu, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap SPBU yang ditemukan melakukan ketidaksesuaian dinilai menjadi bagian dari mekanisme pengendalian agar distribusi BBM tetap berjalan tertib.
Pertamina memastikan setiap tindakan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, serta keberlangsungan pelayanan dan kebutuhan energi masyarakat.
SPBU Diminta Profesional, Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Pertamina Patra Niaga mengimbau seluruh pengelola SPBU untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Pengelola SPBU juga didorong melakukan evaluasi internal secara berkala agar potensi ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.
Di sisi lain, masyarakat diminta menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukan.
Masyarakat juga dapat ikut mengawasi penyaluran BBM dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135.
“Komitmen kami adalah memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Edi.
Dengan adanya 82 SPBU di Kalimantan Barat yang telah menerima pembinaan dan/atau sanksi hingga 31 Agustus 2026, pengawasan terhadap lembaga penyalur BBM di Kalbar menjadi perhatian penting.
Publik tentu berharap langkah pembinaan tidak berhenti pada pemberian surat teguran atau sanksi administratif semata, tetapi benar-benar diikuti perbaikan tata kelola, transparansi penyaluran, kepatuhan terhadap prosedur, serta pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Pada saat yang sama, pengawasan perlu terus dilakukan secara konsisten agar distribusi BBM bersubsidi tetap berada pada jalur yang ditetapkan dan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Fredy Legito
0 Komentar