Breaking News

6,5 Hektare Lahan Mulai Dimatangkan, Pemkab Pasaman Barat Pacu Pembangunan Sekolah Rakyat

6,5 Hektare Lahan Mulai Dimatangkan, Pemkab Pasaman Barat Pacu Pembangunan Sekolah Rakyat


PASAMAN BARAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai memasuki tahapan teknis persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah persyaratan administrasi Readiness Criteria (RC) dinyatakan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, Pemkab Pasaman Barat kini melakukan pematangan lahan seluas 6,5 hektare yang berada di UPT Benih Dinas Perkebunan dan Peternakan.


Tahapan pematangan lahan tersebut ditandai dengan peninjauan langsung lokasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, bersama Asisten I serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (8/9/2026).


Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus melihat secara langsung kebutuhan teknis sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat memasuki tahapan berikutnya.

Administrasi Sudah Disetujui, Kini Masuk Tahap Teknis


Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail mengatakan, dari sisi administrasi, Pemkab Pasaman Barat telah memenuhi persyaratan Readiness Criteria pembangunan Sekolah Rakyat.


Persetujuan dari kementerian juga telah diperoleh sehingga pemerintah daerah kini dapat melanjutkan persiapan teknis di lokasi.


“Secara administrasi, Pemkab Pasaman Barat telah memenuhi syarat RC dan telah disetujui oleh kementerian. Hari ini kita melakukan persiapan secara teknis untuk pematangan lahan atau land clearing,” ujar Doddy saat meninjau lokasi.


Menurutnya, pematangan lahan merupakan salah satu tahapan penting sebelum pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan.


Lahan yang akan digunakan harus dipastikan siap secara teknis sehingga nantinya pekerjaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan perencanaan.


Target Tender dan Pembangunan Dikebut


Pemkab Pasaman Barat berharap tahapan persiapan tersebut dapat diselesaikan sesuai target.


Setelah kesiapan lahan terpenuhi, pemerintah daerah berharap satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat segera memasuki proses tender dan dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi.


“Kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan tahun ini satuan kerja Kementerian PUPR dapat segera melaksanakan proses tender dan memulai pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.


Dengan demikian, proses yang saat ini berlangsung bukan sekadar penyiapan lahan, tetapi bagian dari rangkaian menuju realisasi pembangunan fasilitas pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan program.


Sekolah Rakyat Diharapkan Buka Akses Pendidikan Lebih Luas


Keberadaan Sekolah Rakyat di Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima program.


Sekolah tersebut nantinya dirancang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA.


“Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat yang memenuhi syarat dan ketentuan. Nantinya, pendidikan tersedia mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA,” tegas Doddy.


Konsep Sekolah Rakyat sendiri mengusung pendidikan berbasis asrama atau boarding school. Program tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.


Bukan Sekadar Membangun Gedung


Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik.


Lebih jauh, program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.


Melalui pendidikan, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara lebih terarah sekaligus mendapatkan lingkungan belajar dan pembinaan yang mendukung.


Konsep pendidikan berasrama juga memungkinkan proses pendidikan, pembinaan karakter serta pengembangan potensi peserta didik dilakukan secara lebih terintegrasi.


Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia.


6,5 Hektare Menjadi Titik Awal


Pematangan lahan seluas 6,5 hektare kini menjadi salah satu pekerjaan yang harus dipastikan berjalan sesuai rencana.


Pemerintah daerah bersama OPD terkait perlu memastikan kesiapan lokasi, akses, kondisi lahan dan berbagai aspek teknis lainnya agar tidak menjadi hambatan ketika pekerjaan konstruksi dimulai.


Setelah tahapan persiapan teknis selesai, proses selanjutnya diharapkan dapat bergerak menuju tender dan pembangunan fisik.


Pemkab Pasaman Barat pun menyatakan optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.


Bagi masyarakat Pasaman Barat, proyek tersebut bukan hanya soal hadirnya bangunan sekolah baru.


Lebih dari itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan membuka peluang memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.


Kini, setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan pematangan lahan mulai dilakukan, perhatian publik berikutnya tertuju pada seberapa cepat proses tender dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat tersebut dapat benar-benar dimulai dan diselesaikan.


Fakta Investigasi News— Pasaman Barat
Samsuri

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.