JAKARTA — Hutan Indonesia kembali menghadapi persoalan serius. Bukan hanya tekanan akibat deforestasi, konflik penguasaan lahan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga dugaan korupsi yang menggerogoti tata kelola sumber daya alam.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya 56 kasus korupsi di sektor kehutanan yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang 2010 hingga 2025. Dari perkara-perkara tersebut, kerugian negara yang tercatat mencapai sekitar Rp4,8 triliun, sementara nilai suap mencapai Rp10,2 miliar dan sedikitnya 108 orang terseret dalam berbagai kasus.
Angka tersebut bukan sekadar statistik penindakan hukum. Di balik setiap perkara terdapat persoalan yang lebih besar: bagaimana kekayaan hutan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat justru dapat menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Izin dan Kewenangan Jadi Titik Rawan
ICW menemukan berbagai modus dalam perkara korupsi sektor kehutanan. Modus yang paling banyak tercatat adalah penyalahgunaan wewenang dengan 13 kasus.
Selanjutnya terdapat 9 kasus proyek fiktif, 8 kasus penggelapan, 7 kasus penyalahgunaan anggaran, 6 kasus suap-menyuap, serta 5 kasus penerbitan izin ilegal.
Modus lainnya juga mencakup perdagangan pengaruh.
Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan korupsi kehutanan tidak semata-mata berkaitan dengan tindakan mengambil uang negara secara langsung. Celah korupsi juga dapat muncul sejak proses perizinan, pengelolaan anggaran, pemberian kewenangan, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.
Di titik inilah tata kelola kehutanan menjadi sangat penting.
Ketika izin, konsesi, pengawasan, dan penguasaan ruang memiliki nilai ekonomi sangat besar, lemahnya sistem pengawasan dapat membuka ruang bagi kepentingan tertentu untuk masuk dan memanfaatkan celah administrasi maupun kewenangan.
Kerugian Negara Bukan Satu-Satunya Masalah
Kerugian Rp4,8 triliun tentu menjadi persoalan serius. Namun, dampak korupsi sektor kehutanan tidak berhenti pada angka yang tercatat dalam laporan keuangan negara.
Kerusakan hutan dapat menghasilkan konsekuensi ekologis yang jauh lebih panjang.
Ketika kawasan hutan rusak, fungsi ekologisnya ikut terganggu. Kemampuan hutan dalam menyimpan karbon, menjaga tata air, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko bencana juga dapat menurun.
Artinya, apabila korupsi terjadi dalam tata kelola hutan, masyarakat berpotensi menerima dampak berlapis: negara kehilangan uang, lingkungan kehilangan fungsi, sementara masyarakat harus menanggung biaya pemulihan.
Persoalannya semakin kompleks ketika kerusakan lingkungan kemudian berkaitan dengan banjir, kekeringan, konflik agraria, pencemaran, maupun karhutla.
Karhutla dan Tata Kelola Hutan Ikut Dipertanyakan
ICW juga mengaitkan persoalan tata kelola kehutanan dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan.
Sepanjang 2015–2025, tercatat 48 kejadian karhutla dengan luas area terbakar sekitar 4,1 juta hektare.
Kalimantan, Riau, dan Sumatera Selatan termasuk wilayah yang mengalami kejadian karhutla berulang.
Namun demikian, setiap kasus kebakaran tetap harus diperiksa berdasarkan penyebab dan bukti masing-masing. Karhutla tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan korupsi atau aktivitas perusahaan tertentu tanpa adanya hasil penyelidikan dan pembuktian.
Yang menjadi persoalan adalah ketika lemahnya tata kelola, pengawasan, dan penegakan hukum menciptakan ruang bagi aktivitas ilegal atau pelanggaran lingkungan untuk berlangsung.
Jangan Hanya Cari “Pemain Lapangan”
ICW mendorong aparat penegak hukum agar penanganan korupsi kehutanan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapisan paling bawah.
Penegakan hukum dinilai perlu menelusuri siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang mengendalikan keputusan, dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut.
Dengan demikian, apabila sebuah perkara berkaitan dengan korporasi, pemegang atau penguasa lahan, pejabat, perantara, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan, seluruh keterkaitan tersebut perlu diuji berdasarkan bukti.
Pertanyaan besarnya bukan hanya:
“Siapa yang melakukan?”
Tetapi juga:
“Siapa yang mendapatkan keuntungan?”
“Siapa yang memberikan jalan?”
Dan yang paling penting:
“Siapa yang sebenarnya berada di balik keputusan yang memungkinkan praktik tersebut terjadi?”
Pendekatan semacam ini penting agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pelaku permukaan sementara aktor yang memperoleh manfaat terbesar justru tidak tersentuh.
Hutan Jangan Dijadikan Ruang Transaksi Kepentingan
Maraknya perkara korupsi di sektor kehutanan juga menjadi peringatan bahwa persoalan sumber daya alam tidak cukup diselesaikan hanya dengan penindakan setelah kerugian terjadi.
Pencegahan harus dimulai dari sistem.
Transparansi perizinan, keterbukaan data konsesi, pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan, audit terhadap proyek dan anggaran, serta pengawasan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan strategis harus diperkuat.
Sebab, ketika sistem pengawasan lemah, korupsi dapat tumbuh bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena celah antara aturan dan pelaksanaan terlalu lebar.
Data ICW sekaligus menjadi alarm bahwa persoalan kehutanan Indonesia perlu dilihat secara lebih luas. Kerusakan hutan bukan hanya persoalan lingkungan, sebagaimana korupsi kehutanan bukan sekadar persoalan pidana.
Keduanya dapat bertemu pada satu titik: buruknya tata kelola.
Karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi sektor kehutanan harus mampu membongkar seluruh rantai persoalan secara utuh—mulai dari proses perizinan, penguasaan kawasan, pengambilan keputusan, aliran uang, hingga pihak yang diduga menerima manfaat.
Sebab jika yang dihukum hanya tangan yang memegang alat, sementara tangan yang mengendalikan permainan tidak pernah diperiksa, maka kerusakan tata kelola akan terus berulang.
Dan pada akhirnya, hutan yang seharusnya menjadi kekayaan negara berubah menjadi ladang keuntungan segelintir pihak, sementara masyarakat yang berada di sekitarnya harus membayar harga kerusakan tersebut.
Fredy Legito
0 Komentar