PONTIANAK — Kabut asap kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Barat. Di tengah memburuknya kualitas udara dan masih berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyoroti kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan.
WALHI Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak berhenti pada imbauan, tetapi mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar, terutama apabila ditemukan adanya kebakaran berulang.
Dalam siaran pers yang dirilis Rabu (2/9/2026), WALHI Kalbar menyebut hasil analisis pemantauannya mencatat sedikitnya 6.910 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi sepanjang Agustus 2026 yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
WALHI juga menyebut sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebaran hotspot banyak ditemukan di kawasan hidrologis gambut maupun wilayah konsesi perusahaan.
Berdasarkan analisis tersebut, WALHI mengidentifikasi sedikitnya 115 izin perkebunan kelapa sawit dan 51 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang wilayahnya terdapat sebaran hotspot.
14 Konsesi Masuk Sorotan
Dari pemantauan tersebut, WALHI mengidentifikasi 14 perusahaan pemegang PBPH yang areal konsesinya disebut turut terdampak kebakaran.
Data luas terbakar yang disampaikan WALHI, berdasarkan analisis data Nusantara Atlas untuk periode Januari–Agustus 2026, antara lain:
|
| Catatan penting: keberadaan hotspot atau area terbakar di dalam konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut menyebabkan kebakaran. Penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab tetap memerlukan penyelidikan serta pembuktian oleh pihak berwenang. |
|---|
Lima Perusahaan Dikaitkan dengan Sinar Mas/APP
Dari 14 perusahaan yang disorot, WALHI menyebut terdapat lima perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Sinar Mas/APP Group, yakni:
- PT Buana Megatama Jaya;
- PT Kalimantan Subur Permai;
- PT Muara Sungai Landak;
- PT Wanakerta Ekalestari;
- PT Finnantara Intiga.
Menurut WALHI, kelompok tersebut menjadi salah satu kelompok usaha dengan jumlah keterkaitan perusahaan terbanyak dalam daftar konsesi yang dianalisis.
Sorotan ini menjadi penting karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari muncul atau tidaknya titik panas. Pemerintah juga perlu memastikan bagaimana sistem pencegahan, pengawasan, pengendalian kebakaran, serta kewajiban pengelolaan kawasan dijalankan oleh pemegang izin.
WALHI: Jangan Cuma Gertak
Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda, mengatakan analisis lembaganya menemukan adanya konsesi yang disebut terbakar berulang.
Ia mendesak pemerintah mengambil tindakan terhadap perusahaan apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian.
“Data analisa kita sudah menunjukkan 14 konsesi yang areanya terbakar dan ada yang terbakar berulang. Pemerintah harus berani mencabut izin konsesi perusahaan yang terbakar berulang, karena ini merupakan kejahatan dan kelalaian yang terus dilakukan. Pemerintah jangan hanya gertak saja, tetapi harus dibuktikan,” tegas Indra.
Pernyataan tersebut merupakan sikap WALHI yang meminta pemerintah melakukan penindakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Jangan Terus Jadi Kambing Hitam
WALHI Kalbar juga meminta pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian kepada aktivitas masyarakat peladang dalam penanganan karhutla.
Menurut WALHI, persoalan karhutla harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aktivitas di kawasan konsesi korporasi.
Pemerintah diminta menelusuri siapa yang mengelola kawasan, bagaimana sistem pencegahan kebakaran diterapkan, apakah terdapat pelanggaran, serta apakah terdapat konsesi yang mengalami kebakaran berulang.
Jika pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran berat atau kelalaian berulang, WALHI mendorong pemerintah menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan kabut asap bukan hanya soal siapa yang membakar.
Yang juga harus dijawab adalah: mengapa kawasan yang sudah memiliki pemegang izin masih bisa berulang kali terbakar, dan sejauh mana pengawasan pemerintah benar-benar berjalan?
WALHI meminta jawaban itu dibuktikan melalui penegakan hukum, bukan sekadar konferensi pers dan imbauan.
Fredy Legito
0 Komentar