SAMBAS, KALBAR — Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA), terdiri dari tiga warga negara Taiwan dan satu warga negara Malaysia, dalam patroli pengawasan orang asing di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (9/9/2026).
Keempat WNA tersebut masing-masing berinisial KC, LS, HYH, dan CLC. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Imigrasi, mereka diketahui melakukan sejumlah kegiatan di sebuah rumah warga berinisial TS di Desa Bekut, Kecamatan Tebas.
Kegiatan tersebut meliputi bakti sosial berupa pembagian sembako, pengajaran agama, pengajaran bahasa Mandarin, serta pengobatan tradisional berupa pijat relaksasi secara gratis kepada masyarakat setempat.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi keimigrasian, kegiatan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa atau izin tinggal yang dimiliki keempat WNA tersebut.
MENGGUNAKAN BVK DAN VISA B1
Dari hasil pemeriksaan, keempat WNA tersebut diketahui menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa B1.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen keimigrasian, kegiatan yang dilakukan, serta keterangan yang diberikan oleh masing-masing WNA.
Meskipun kegiatan tersebut dilakukan tanpa pungutan biaya dan berdasarkan keterangan yang diperoleh bertujuan membantu masyarakat, kondisi tersebut tidak menghilangkan kewajiban setiap orang asing untuk menaati ketentuan mengenai visa dan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia.
Dalam sistem keimigrasian, pengawasan terhadap orang asing mencakup keberadaan dan kegiatan mereka di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai pengawasan dan Tindakan Administratif Keimigrasian saat ini antara lain diatur dalam Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025, yang berstatus berlaku dan mengatur pengawasan terhadap orang asing maupun penjamin.
EMPAT WNA DIKENAKAN DEPORTASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan yang dilakukan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap keempat WNA tersebut.
Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 mengatur deportasi sebagai salah satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam ketentuan tersebut, deportasi pada prinsipnya dapat disertai pencantuman dalam daftar penangkalan dengan sejumlah pengecualian sesuai kondisi yang ditentukan peraturan.
Selama proses penanganan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas juga melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak penjamin untuk memastikan keberadaan serta pemenuhan kewajiban keimigrasian sampai proses penanganan selesai.
IMIGRASI: TINDAKAN BERDASARKAN FAKTA DAN ATURAN
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas, Gede Dudy Duwita, mengatakan setiap tindakan terhadap orang asing dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta yang ditemukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati ketentuan visa dan Izin Tinggal yang dimilikinya. Dalam melakukan pengawasan, kami tetap mengedepankan pemeriksaan berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gede Dudy Duwita.
Penanganan terhadap keempat WNA tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan keimigrasian untuk memastikan setiap orang asing yang berada di Indonesia menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan visa atau izin tinggal yang dimilikinya.
Dengan demikian, persoalan dalam kasus ini bukan semata-mata mengenai kegiatan sosial atau pengobatan yang dilakukan tanpa pungutan biaya, melainkan mengenai kesesuaian kegiatan tersebut dengan jenis visa atau izin tinggal yang digunakan.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas kemudian mengambil tindakan administratif setelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kegiatan serta dokumen keimigrasian keempat WNA tersebut.
(Humas Imigrasi Sambas/Redaksi)
0 Komentar