Cek Hambatan dan Pacu Percepatan Pembentukan 4 Kecamatan Baru, Pemkab Sintang Gelar Rapat di Balai Praja
SINTANG, KALBAR — Upaya Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan pembentukan empat kecamatan baru kembali dikebut. Pemekaran wilayah yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun itu hingga kini belum memperoleh pengesahan, sehingga Pemkab Sintang kembali melakukan langkah percepatan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Pembentukan 4 Kecamatan di Kabupaten Sintang yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (3/9/2026).
Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus J, dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat, sejumlah camat, kepala desa, lurah, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sintang.
Pembentukan empat kecamatan baru tersebut bukan merupakan agenda yang baru muncul. Pemerintah daerah menyebut perjuangan pemekaran telah dilakukan sejak lama, bahkan sejumlah tahapan administratif sebelumnya telah ditempuh.
Namun, proses tersebut belum sampai pada tahap pengesahan dan pemberian kode wilayah.
Sudah Ada Perda, Tetapi Persyaratan Kembali Bertambah
Yustinus J menjelaskan, Pemkab Sintang sebelumnya telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta pemerintah pusat, termasuk membentuk peraturan daerah mengenai pembentukan empat kecamatan baru.
Menurutnya, pada tahap sebelumnya, Kemendagri meminta adanya peraturan daerah sebagai salah satu persyaratan. Pemkab Sintang kemudian telah menyiapkan dan mengajukan persyaratan tersebut.
Namun, dalam perkembangan terakhir, terdapat persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kemendagri yang perlu dipenuhi sebelum proses pembentukan empat kecamatan tersebut dapat dilanjutkan.
“Perjuangan pembentukan empat kecamatan ini sudah lama. Tapi hingga kini belum juga bisa terbentuk. Informasi terakhir, Kemendagri meminta persyaratan baru yakni surat rekomendasi dari Kemendagri untuk pembentukan empat kecamatan baru itu. Kita akan coba ajukan dan minta surat rekomendasi ini,” terang Yustinus J.
Pemkab Sintang menyatakan siap memenuhi persyaratan tambahan tersebut agar proses pembentukan empat kecamatan tidak kembali mengalami hambatan.
“Awalnya Kemendagri meminta adanya Peraturan Daerah, dan sudah ada Peraturan Daerah mengenai pembentukan empat kecamatan ini. Sudah kita ajukan ke Kemendagri semua persyaratan untuk mendapatkan nomor kode wilayah. Namun, sekarang ada syarat baru dan kita siap untuk memenuhi syarat baru ini,” lanjutnya.
Empat Kecamatan yang Diperjuangkan
Empat wilayah yang selama ini diperjuangkan untuk menjadi kecamatan baru terdiri dari Kecamatan Sintang Barat, Kecamatan Bukit Mangat, Kecamatan Inggar, dan Kecamatan Tontang.
Pembentukan wilayah baru tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap administrasi, pembangunan, pelayanan publik, serta koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan.
Berikut wilayah yang direncanakan masuk dalam empat kecamatan baru tersebut:
1. Kecamatan Sintang Barat
Meliputi lima desa/kelurahan:
- Kelurahan Batu Lalau
- Kelurahan Kedabang
- Desa Tertung
- Desa Anggah Jaya
- Desa Lalang Baru
2. Kecamatan Bukit Mangat
Meliputi lima desa:
- Desa Umin Jaya
- Desa Merempit Baru
- Desa Belinyuk Sibau
- Desa Terusan
- Desa Samak
3. Kecamatan Inggar
Direncanakan mencakup 17 desa:
- Desa Melingkat
- Desa Pelaik
- Desa Kerapa Sepan
- Desa Sungai Buaya
- Desa Sungai Garong
- Desa Paoh
- Desa Lalang Inggar
- Desa Linggam Permai
- Desa Mengkirai
- Desa Tanjung Keliling
- Desa Buluk Jegara
- Desa Buluk Panjang
- Desa Tanjung Putar
- Desa Kempas Raya
- Desa Sungai Pengga
- Desa Batu Netak
- Desa Neran Baya
- Desa Sungai Meraya
4. Kecamatan Tontang
Direncanakan mencakup 16 desa:
- Desa Pagar Lebata
- Desa Tontang
- Desa Karya Jaya
- Desa Nanga Riyoi
- Desa Tahai Permai
- Desa Merako Jaya
- Desa Tanjung Harapan
- Desa Mentajoi
- Desa Nanga Bihe
- Desa Nanga Ruhan
- Desa Meroboi
- Desa Tamakung
- Desa Limbur Bernaung Lestari
- Desa Mensulung Bio
- Desa Sabhang Landan
- Desa Nanga Tangoi
Bukan Sekadar Pemekaran di Atas Kertas
Bagi masyarakat di wilayah yang diusulkan menjadi kecamatan baru, pemekaran bukan sekadar perubahan nama wilayah administratif.
Pembentukan kecamatan berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat.
Jarak pelayanan, pengurusan administrasi kependudukan, koordinasi pemerintahan desa, pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur hingga pengawasan program pemerintah merupakan sejumlah aspek yang dapat terdampak oleh rentang wilayah pemerintahan yang terlalu luas.
Karena itu, apabila seluruh persyaratan administratif memang telah dipenuhi, percepatan proses di tingkat pemerintah pusat menjadi penting agar aspirasi pembentukan wilayah tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Namun di sisi lain, seluruh tahapan tetap harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pemekaran wilayah tidak cukup hanya berdasarkan aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan pemenuhan persyaratan serta persetujuan pemerintah pusat sesuai mekanisme administrasi pemerintahan.
Pemkab Sintang Kembali Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah
Rapat percepatan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Sintang belum menyerah terhadap proses pembentukan empat kecamatan baru.
Persoalannya kini bukan hanya bagaimana membangun kesepakatan di tingkat daerah, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta pemerintah pusat benar-benar lengkap sehingga tidak kembali menjadi alasan tertundanya proses pengesahan.
Pemkab Sintang juga perlu memastikan setiap tahapan dapat terdokumentasi secara jelas dan terbuka, terutama mengenai persyaratan apa saja yang sudah dipenuhi, dokumen apa yang masih kurang, serta sejauh mana proses pengajuan kode wilayah telah berjalan.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mendengar bahwa pemekaran sedang diperjuangkan, tetapi juga mengetahui di mana posisi proses tersebut dan apa yang menjadi hambatan sebenarnya.
Publik Menunggu Kepastian
Pembentukan empat kecamatan baru di Sintang pada akhirnya akan diuji oleh satu hal sederhana: kepastian.
Kepastian mengenai status pembentukan, kepastian mengenai kode wilayah, kepastian mengenai batas wilayah, serta kepastian kapan masyarakat dapat menikmati pelayanan pemerintahan melalui struktur kecamatan yang baru.
Pemkab Sintang telah menyatakan akan kembali memenuhi persyaratan yang diminta. Kini langkah tersebut menjadi pekerjaan penting yang harus dikawal bersama.
Jangan sampai perjuangan pembentukan kecamatan yang telah berlangsung bertahun-tahun kembali berhenti pada persoalan administrasi yang sebenarnya dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dan kelengkapan dokumen.
Masyarakat tentu berharap proses tersebut tidak sekadar menghasilkan rapat demi rapat, tetapi benar-benar menghasilkan kemajuan konkret menuju pengesahan empat kecamatan baru.
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah pusat diharapkan memberikan kepastian terhadap tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila masih terdapat kekurangan, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka apa yang harus dilengkapi.
Sebab bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji pemekaran, melainkan kepastian bahwa empat kecamatan baru tersebut benar-benar dapat diwujudkan secara sah dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik.
Sumber: Prokopim Kabupaten Sintang
TIM REDAKSI
0 Komentar