BOGOR — Sepuluh bangunan yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya dibongkar menggunakan alat berat, Rabu (30/9/2026).
Pembongkaran tersebut menjadi tindak lanjut atas temuan Ombudsman RI mengenai dugaan keberadaan “kluster mewah” di lingkungan lapas. Dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, serta sejumlah fasilitas lainnya.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, memimpin langsung proses pembongkaran. Ia menyebut terdapat 10 unit bangunan yang dibongkar dan ditargetkan selesai pada hari yang sama.
Namun, robohnya bangunan tersebut belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan yang muncul sejak fasilitas tersebut terungkap.
Justru setelah beton diratakan, perhatian publik bergeser kepada pertanyaan yang jauh lebih penting:
Siapa yang membangun? Dari mana sumber dananya? Siapa yang menggunakan? Dan apakah ada pembayaran untuk memperoleh fasilitas tersebut?
Temuan Ombudsman Buka Tabir Fasilitas Eksklusif
Temuan Ombudsman menjadi pemicu terbukanya persoalan tersebut.
Dalam sidak 23 September, Ombudsman menemukan bangunan yang tampak seperti rumah atau apartemen kecil dengan fasilitas ruang tamu, televisi, kulkas, meja makan dan kamar. Di kawasan tersebut juga ditemukan lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah.
Ombudsman menyebut fasilitas tersebut diduga digunakan oleh warga binaan.
Bahkan, Ombudsman mengungkap adanya dugaan bahwa fasilitas tersebut dimanfaatkan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih nyaman. Namun, identitas seluruh penghuni dan mekanisme pembiayaannya belum dapat dipastikan secara final.
Artinya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan membongkar bangunan.
Bangunan Rata, Jejak Uang Harus Ditelusuri
Pertanyaan paling mendasar kini berada pada sumber pembiayaan.
Sejumlah laporan menyebut bangunan tersebut dibangun secara swadaya dan tidak tercatat sebagai barang milik negara. Pemerintah juga masih melakukan penelusuran mengenai pengguna fasilitas dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Jika pembangunan memang dilakukan secara swadaya, maka publik berhak memperoleh penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan swadaya tersebut.
Siapa yang menyediakan dana?
Siapa yang mengerjakan?
Siapa yang membeli material?
Siapa yang memberikan persetujuan?
Dan siapa yang pada akhirnya mendapatkan manfaat dari bangunan tersebut?
Pertanyaan tersebut penting karena sumber dana sebuah bangunan yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak semestinya berhenti pada istilah administratif. Jika terdapat pembayaran atau transaksi tertentu, maka jejaknya perlu diperiksa melalui dokumen dan aliran keuangan.
Bangunan bisa dihancurkan, tetapi transaksi keuangan seharusnya tetap dapat ditelusuri.
Dugaan Komersialisasi Masih Perlu Pembuktian
Ombudsman juga menyampaikan adanya dugaan fasilitas tersebut dikomersialkan atau disewakan kepada warga binaan. Namun, pihak yang menerima pembayaran dan mekanisme transaksi masih perlu didalami.
Karena itu, informasi mengenai tarif tertentu maupun nama-nama narapidana yang disebut-sebut menikmati fasilitas tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa adanya hasil pemeriksaan resmi.
Identitas warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu bagian penting yang harus diperjelas.
Jika memang terbukti terdapat transaksi untuk memperoleh fasilitas khusus, maka persoalannya bukan lagi sekadar keberadaan bangunan.
Hal itu dapat membuka pertanyaan lebih jauh mengenai mekanisme pemberian fasilitas, pengawasan petugas, dugaan pungutan, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Lima Pejabat Dinonaktifkan
Kasus ini juga telah berujung pada penonaktifan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal. Laporan terbaru menyebut lima pejabat, termasuk Kepala Lapas, dinonaktifkan setelah temuan fasilitas eksklusif tersebut mencuat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pembongkaran fisik, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di lingkungan lapas.
Namun, penonaktifan bukanlah kesimpulan akhir.
Pemeriksaan tetap perlu menjawab apakah terdapat pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran administratif, atau bahkan unsur pidana.
Jika ditemukan unsur pidana, proses selanjutnya tentu harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Jawaban tentang Penghuni
Persoalan yang juga menjadi perhatian adalah siapa saja warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut.
Ombudsman sebelumnya belum dapat memastikan identitas penghuni maupun apakah fasilitas tersebut digunakan oleh narapidana tertentu yang memiliki kemampuan finansial besar. Ombudsman menyatakan hal tersebut masih membutuhkan pendalaman.
Karena itu, pemberitaan yang menyebut nama narapidana tertentu harus ditempatkan secara hati-hati dan berdasarkan hasil verifikasi.
Tidak cukup hanya berdasarkan informasi tidak resmi.
Jika benar ada warga binaan yang memperoleh fasilitas khusus melalui pembayaran, maka perlu diketahui bagaimana mekanismenya, berapa nilainya, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan siapa yang memberikan akses.
Jangan Berhenti pada Pembongkaran
Pembongkaran sepuluh bangunan memang menyelesaikan persoalan fisik yang dipermasalahkan.
Tetapi persoalan tata kelola belum selesai hanya karena beton telah menjadi puing.
Publik masih membutuhkan jawaban mengenai asal-usul pembangunan, status aset, sumber pembiayaan, pengguna fasilitas, kemungkinan transaksi, serta pihak yang bertanggung jawab.
Terlebih, Ditjenpas sendiri telah memerintahkan agar bangunan di lapas dan rutan yang tidak sesuai ketentuan ditertibkan dan dibongkar.
Karena itu, langkah berikutnya seharusnya bukan sekadar membersihkan lokasi.
Yang lebih penting adalah memastikan pemeriksaan berjalan sampai akar persoalan.
Jika ada pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Jika ada pungutan atau transaksi ilegal, aliran uangnya harus ditelusuri.
Jika ada warga binaan yang terbukti membayar untuk memperoleh fasilitas khusus, fakta tersebut juga harus diperiksa berdasarkan bukti.
Dan apabila tidak ditemukan bukti mengenai dugaan-dugaan tersebut, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Beton Sudah Runtuh, Misteri Belum
Pada akhirnya, ekskavator telah melakukan tugasnya.
Sepuluh bangunan roboh.
Dinding runtuh.
Fasilitas mewah yang menjadi sorotan telah dibongkar.
Tetapi pertanyaan publik belum ikut runtuh.
Siapa yang membangun?
Siapa yang membiayai?
Siapa yang memberikan akses?
Siapa yang menikmati?
Dan apabila benar ada transaksi untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam lapas, ke mana aliran uang tersebut bermuara?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti.
Sebab, merobohkan bangunan adalah pekerjaan alat berat.
Tetapi membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting:
keberanian untuk menelusuri jejaknya sampai tuntas.
Suryadi
0 Komentar