PONTIANAK – Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang keliru memahami perbedaan antara putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara pidana.
Menurut Yayat Darmawi, kedua putusan tersebut sama-sama mengakibatkan terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara. Namun, keduanya memiliki dasar hukum, pertimbangan hakim, serta konsekuensi yuridis yang sangat berbeda.
"Sering kali masyarakat menyamakan putusan bebas dengan putusan lepas. Padahal secara hukum, keduanya merupakan dua bentuk putusan yang berbeda dan memiliki implikasi yang tidak sama," ujar Yayat.
Putusan Bebas: Dakwaan Tidak Terbukti
Yayat menjelaskan bahwa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan apabila majelis hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.
Dalam kondisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan menurut hukum.
"Artinya, hakim berkesimpulan bahwa pembuktian yang diajukan penuntut umum tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Karena itu terdakwa harus dibebaskan," jelasnya.
Ia menambahkan, putusan bebas juga membawa konsekuensi pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai warga negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan Lepas: Perbuatan Terbukti, Tetapi Bukan Tindak Pidana
Sementara itu, lanjut Yayat, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) memiliki karakter yang berbeda.
Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan memang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Namun, berdasarkan pertimbangan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.
"Jadi perbuatannya diakui terjadi, tetapi menurut hukum tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya karena pembelaan terpaksa (noodweer), keadaan darurat, atau kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," terangnya.
Menurut Yayat, putusan lepas bukan berarti terdakwa dinyatakan tidak melakukan perbuatan, melainkan hukum memberikan pengecualian sehingga yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.
Edukasi Hukum Penting untuk Masyarakat
Yayat Darmawi menilai pemahaman masyarakat mengenai kedua jenis putusan tersebut sangat penting agar tidak muncul penafsiran yang keliru terhadap setiap putusan pengadilan.
Ia mengingatkan bahwa setiap putusan hakim lahir melalui proses pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, barang bukti, serta pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan.
"Jangan sampai muncul anggapan bahwa semua terdakwa yang tidak dipidana berarti tidak melakukan perbuatan. Dalam putusan lepas, justru perbuatannya dapat dinyatakan terbukti, hanya saja hukum menentukan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena adanya alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Yayat berharap edukasi hukum kepada masyarakat terus ditingkatkan sehingga publik dapat memahami proses peradilan pidana secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang menyesatkan.
"Negara hukum menghendaki setiap putusan pengadilan dipahami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan persepsi. Pemahaman hukum yang benar akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta memperkuat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum," pungkas Ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H.
Fredy Legito
0 Komentar