PONTIANAK — Persoalan kredit macet kerap menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank atau lembaga pembiayaan.
Namun, kredit macet tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ada batas yang harus ditegaskan antara kegagalan memenuhi kewajiban perjanjian atau wanprestasi dengan perbuatan yang sejak awal mengandung unsur penipuan, penggelapan, pemalsuan maupun kejahatan lainnya.
Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., mengatakan pemahaman mengenai batas antara ranah perdata dan pidana sangat penting agar persoalan kredit tidak salah ditempatkan.
Menurutnya, kredit yang bermasalah pada dasarnya merupakan persoalan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Apabila debitur gagal membayar karena kondisi ekonomi, usaha mengalami penurunan, musibah atau faktor lainnya tanpa adanya niat jahat sejak awal, maka penyelesaiannya pada prinsipnya ditempuh melalui mekanisme hukum perdata.
Kredit Macet Memiliki Tingkatan Kolektibilitas
Yayat menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan, kualitas kredit dinilai berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran.
Ia merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Secara umum, kredit dibedakan mulai dari kolektibilitas 1 atau lancar, kemudian kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 kurang lancar, kolektibilitas 4 diragukan, hingga kolektibilitas 5 atau macet.
Kredit yang telah masuk kategori macet menunjukkan adanya persoalan serius dalam pembayaran kewajiban. Namun, status macet tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
“Kredit macet murni merupakan ranah hukum perdata sebagai bentuk wanprestasi. Tidak ada hukum pidana penjara hanya karena seseorang tidak mampu membayar utang,” tegas Yayat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dibedakan dengan kasus ketika sejak awal pengajuan kredit sudah terdapat rekayasa, data palsu, agunan fiktif atau tindakan lain yang sengaja dilakukan untuk memperoleh fasilitas kredit secara melawan hukum.
Kapan Kredit Macet Bisa Masuk Ranah Pidana?
Yayat menegaskan, persoalan kredit dapat bergeser ke ranah pidana apabila ditemukan bukti adanya niat jahat, kecurangan atau tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana.
Salah satu contohnya adalah dugaan penipuan apabila seseorang dengan sengaja menggunakan data, laporan keuangan, dokumen atau agunan palsu untuk memperoleh persetujuan kredit.
Demikian pula apabila terdapat dugaan penggelapan atau tindakan melawan hukum terhadap objek jaminan, persoalan tersebut dapat diperiksa dari perspektif hukum pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
“Yang harus dilihat adalah perbuatannya, niatnya, waktunya dan bukti-buktinya. Jangan sampai setiap kredit macet langsung dianggap sebagai kejahatan. Tetapi apabila sejak awal terdapat rekayasa atau kecurangan untuk memperoleh kredit, tentu persoalannya berbeda,” jelasnya.
Kredit Bank BUMN Juga Harus Dilihat Unsurnya
Yayat juga menyinggung kredit bermasalah pada bank milik negara.
Menurutnya, kredit macet pada bank BUMN tidak otomatis menjadi perkara korupsi. Agar dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi, harus terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan, misalnya kolusi, rekayasa, suap atau penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti, bukan semata-mata karena kredit tersebut mengalami kemacetan.
Bank Memiliki Mekanisme Penanganan Kredit Bermasalah
Dalam menghadapi kredit bermasalah, penyelesaian tidak selalu harus langsung diarahkan pada eksekusi jaminan atau proses hukum.
Yayat menjelaskan, terdapat mekanisme penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sepanjang memenuhi persyaratan dan debitur masih memiliki iktikad baik serta prospek penyelesaian kewajiban.
Restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau perubahan persyaratan kredit, dan restructuring atau penataan kembali struktur pembiayaan.
Dengan mekanisme tersebut, debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dapat memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya secara lebih realistis.
Debitur Tetap Memiliki Hak Perlindungan
Di sisi lain, Yayat menegaskan bahwa debitur yang mengalami kredit macet juga tetap memiliki hak atas perlindungan hukum.
Menurutnya, kesulitan membayar utang tidak berarti menghilangkan hak debitur untuk memperoleh perlakuan yang sesuai hukum dan etika.
Penagihan utang harus dilakukan melalui cara-cara yang sah. Tindakan berupa ancaman, kekerasan maupun intimidasi tidak dapat dibenarkan.
Selain itu, informasi dan data pribadi nasabah juga harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Data debitur tidak semestinya disebarluaskan secara sembarangan hanya karena adanya persoalan pembayaran.
Eksekusi Jaminan Harus Mengikuti Prosedur
Persoalan jaminan juga menjadi bagian penting dalam hubungan kredit.
Yayat mengingatkan bahwa tindakan terhadap objek jaminan harus dilakukan berdasarkan perjanjian, jenis jaminan, ketentuan peraturan perundang-undangan serta prosedur hukum yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian kredit bermasalah memiliki mekanisme hukum masing-masing dan tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan tindakan sepihak.
“Debitur jangan hanya diam ketika menghadapi persoalan hukum. Tetapi di sisi lain, debitur juga harus memahami kewajibannya. Yang kita dorong adalah penyelesaian yang berimbang, sesuai hukum, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif,” ujarnya.
Jangan Kriminalisasi Kegagalan Bisnis
Yayat menekankan pentingnya membedakan antara business failure dengan tindak kejahatan.
Usaha dapat mengalami kegagalan karena berbagai faktor, seperti penurunan ekonomi, perubahan pasar, musibah, gangguan usaha atau kondisi lainnya.
Apabila kredit macet terjadi karena kegagalan usaha tanpa adanya rekayasa dan niat jahat, maka penyelesaiannya tidak seharusnya serta-merta diarahkan menjadi perkara pidana.
“Jangan kriminalisasi risiko bisnis yang memang wajar. Kalau memang persoalannya adalah gagal usaha dan tidak ditemukan unsur kejahatan, penyelesaiannya harus ditempatkan pada koridor perdata,” tegas Yayat.
Ia menyebut prinsip ultimum remedium sebagai pengingat bahwa hukum pidana harus digunakan secara tepat dan tidak dijadikan instrumen untuk menekan seseorang yang semata-mata mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban perdata.
Debitur Bisa Menempuh Jalur Pengaduan
Bagi debitur yang mengalami persoalan dengan bank atau perusahaan pembiayaan, Yayat mengimbau agar penyelesaian dilakukan melalui jalur resmi.
Langkah pertama adalah menyampaikan persoalan kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan melalui layanan pengaduan resmi dan meminta solusi atas kondisi kredit yang dihadapi.
Apabila tidak tercapai penyelesaian, masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sesuai kanal resmi yang tersedia, termasuk melalui OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya.
Menurut Yayat, masyarakat juga harus menyimpan seluruh dokumen kredit, bukti pembayaran, surat-menyurat, bukti komunikasi serta dokumen terkait lainnya apabila terjadi perselisihan.
Perlu Kepastian Hukum, Bukan Tekanan
Yayat berharap persoalan kredit macet tidak lagi dipahami secara hitam-putih.
Bank memiliki hak untuk mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan, sedangkan debitur memiliki kewajiban memenuhi perjanjian kredit. Namun, kedua kepentingan tersebut tetap harus berjalan dalam koridor hukum.
“Bank punya hak, debitur juga punya hak. Yang penting seluruh proses dilakukan sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Jangan karena kredit macet kemudian semua persoalan langsung dibawa ke pidana tanpa melihat apakah memang ada unsur kejahatan atau hanya wanprestasi,” katanya.
Menurutnya, penegakan hukum yang tepat justru akan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
Kredit bermasalah harus diselesaikan secara profesional, objektif dan proporsional. Apabila memang terdapat tindak pidana, aparat penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk memproses berdasarkan bukti. Namun apabila persoalannya murni kegagalan pembayaran, mekanisme perdata dan penyelesaian kredit bermasalah harus menjadi jalur utama.
Dengan demikian, batas antara kredit macet sebagai persoalan perdata dan kredit yang mengandung dugaan kejahatan harus dijaga secara tegas. Jangan sampai ketidakmampuan membayar utang diperlakukan sama dengan perbuatan yang sejak awal dilakukan dengan niat jahat.
Fredy Legito
0 Komentar