PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa integritas aparatur dan penguatan budaya antikorupsi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Edi saat membuka Sosialisasi Antikorupsi Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, praktik korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap pembangunan daerah karena berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan distribusi sumber daya, hingga terhambatnya hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil.
"Korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan distribusi sumber daya sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi secara merata," tegas Edi.
Ia menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dapat menggerus keuangan negara, melemahkan perekonomian daerah, serta menghambat percepatan pembangunan. Karena itu, upaya membangun pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen seluruh aparatur tanpa terkecuali.
Edi menilai, dampak korupsi tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi melalui kerugian negara dan menurunnya kepercayaan investor, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan politik. Praktik korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan partisipasi publik, serta mencederai semangat demokrasi.
"Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap aparatur harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa penyebab korupsi berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya moral, rendahnya integritas, sifat tamak, serta gaya hidup konsumtif yang tidak sejalan dengan penghasilan yang sah. Sementara faktor eksternal antara lain lemahnya sistem pengawasan, budaya yang permisif terhadap pelanggaran, serta tata kelola pemerintahan yang belum berjalan secara optimal.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Pencegahan harus diperkuat melalui pembangunan karakter, pendidikan integritas, transparansi birokrasi, serta pengawasan yang konsisten di seluruh lini pemerintahan.
Menurutnya, pendidikan karakter menjadi investasi jangka panjang untuk menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan etika sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dunia kerja, maupun kehidupan bermasyarakat.
Meski demikian, Edi menegaskan bahwa langkah pencegahan harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi. Penindakan yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi agar memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih," katanya.
Selain itu, Edi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
"Masyarakat memiliki peran strategis melalui pengawasan partisipatif serta penerapan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat berjalan bersama," ujarnya.
Nilai Integritas Kota Pontianak Meningkat
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak juga mengungkapkan capaian positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
Nilai SPI Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 77,72 pada tahun 2024 menjadi 77,92 pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan nilai integritas tertinggi di Pulau Kalimantan, sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 71.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa peningkatan tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berintegritas.
"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dijaga. Integritas bukan hanya diukur dari angka, tetapi dari komitmen nyata seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita jadikan Kota Pontianak sebagai contoh pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat," pungkasnya.
Fredy Legito
0 Komentar