JAKARTA — Pemerintah kembali membuka wacana percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia melalui skema tukar tambah sepeda motor berbahan bakar bensin dengan motor listrik baru.
Dalam skema yang diwacanakan, masyarakat nantinya dapat menyerahkan sepeda motor bensin lama untuk mendapatkan motor listrik dengan membayar selisih harga setelah nilai kendaraan lama diperhitungkan.
Wacana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas), Kamis (13/8/2026).
Namun, terdapat satu hal yang menjadi perhatian. Sepeda motor bensin yang diserahkan melalui program tersebut disebut berpotensi di-scrapping atau dihancurkan, sehingga tidak kembali digunakan di jalan raya.
Bukan Sekadar Program Tukar Tambah
Skema tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. Apabila sepeda motor lama hanya berpindah tangan dan kembali digunakan, konsumsi BBM bersubsidi tetap berpotensi berlangsung.
Karena itu, kendaraan lama yang masuk dalam program nantinya diwacanakan tidak kembali beroperasi.
Nilai kendaraan lama akan menjadi salah satu komponen pengurang harga motor listrik baru. Dengan demikian, masyarakat tidak harus membayar harga motor listrik secara penuh, melainkan membayar selisih setelah nilai kendaraan lamanya diperhitungkan.
Mekanisme Masih Harus Dirumuskan
Meski demikian, kebijakan tersebut belum dapat dipahami sebagai aturan yang sudah berlaku secara penuh.
Sejumlah aspek teknis masih harus dirumuskan pemerintah, mulai dari besaran nilai tukar tambah, batas usia kendaraan, kondisi kendaraan, jenis sepeda motor yang memenuhi syarat, mekanisme verifikasi kepemilikan, hingga tata cara scrapping kendaraan lama.
Aspek pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri.
Jika kendaraan yang seharusnya dihancurkan justru dialihkan kepada pihak lain dan kembali beredar, tujuan program untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin dan konsumsi BBM bersubsidi dapat tidak tercapai.
Karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas sejak kendaraan diserahkan hingga proses penghapusan atau penghancuran kendaraan tersebut.
Dorong Transisi Kendaraan Listrik
Jika diterapkan dengan mekanisme yang tepat, program tukar tambah dapat menjadi salah satu cara mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok pengguna sepeda motor yang menjadikan kendaraan sebagai sarana utama untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari.
Harga motor listrik, ketersediaan stasiun pengisian, jaringan servis, ketersediaan suku cadang, umur baterai serta biaya perawatan menjadi sejumlah faktor yang akan menentukan apakah masyarakat tertarik mengikuti program tersebut.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya insentif tukar tambah, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan.
Publik kini menunggu bagaimana pemerintah menerjemahkan wacana tersebut menjadi aturan yang konkret, termasuk berapa nilai motor bensin yang akan dihargai, siapa yang berhak mengikuti program, serta bagaimana memastikan kendaraan lama benar-benar tidak kembali beredar.
Pada akhirnya, program tersebut akan menjadi menarik apabila mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekaligus mencapai tujuan pemerintah dalam mempercepat transisi menuju kendaraan listrik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi.
0 Komentar