JAKARTA – Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa memilih wakil kepala daerah mulai mengemuka di Komisi II DPR RI. Gagasan tersebut muncul sebagai respons atas masih sering terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah terpilih.
Usulan tersebut menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang membahas berbagai evaluasi terhadap sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan Pilkada.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai keberadaan wakil kepala daerah selama ini lebih banyak berfungsi sebagai pendulang suara (vote getter) saat pemilihan, namun memiliki ruang kewenangan yang relatif terbatas ketika pemerintahan telah berjalan.
"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini agar wakil tidak hanya menjadi vote getter," ujarnya.
Menurut Khozin, persoalan disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya bukan semata-mata disebabkan oleh individu, melainkan dipengaruhi oleh sistem yang berlaku saat ini.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, sekitar 60 persen hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah mengalami ketidakharmonisan, sehingga sering menghambat jalannya pemerintahan.
PAN: Perlu Dikaji Secara Komprehensif
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengakui bahwa wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah kini mulai menjadi bahan diskusi lintas fraksi di DPR RI.
Meski demikian, ia menilai perubahan sistem tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan memerlukan kajian yang matang dari berbagai aspek hukum, politik, maupun tata kelola pemerintahan.
Menurut Saleh, selama ini memang terdapat ketimpangan peran antara kepala daerah dan wakilnya. Di sejumlah daerah bahkan terjadi konflik terbuka yang berujung pada proses hukum maupun perselisihan politik.
"Sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan. Tetapi di beberapa daerah, ada juga kepala daerah dan wakilnya yang justru berselisih hingga persoalannya muncul di pengadilan," katanya.
NasDem: Kepala Daerah dan Wakil Dipilih Sebagai Satu Paket
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, mengingatkan bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini dibentuk berdasarkan berbagai pertimbangan politik, sosial, maupun elektoral.
Menurutnya, dalam praktik politik, pasangan calon sering dibangun untuk saling melengkapi kekuatan masing-masing, baik dari sisi dukungan politik, jaringan sosial, maupun kemampuan pendanaan.
"Ada calon yang kuat secara ekonomi tetapi lemah secara politik sehingga menggandeng tokoh partai. Sebaliknya, ada yang kuat secara politik tetapi membutuhkan dukungan ekonomi," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tugas dan kewenangan kepala daerah maupun wakil kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Karena dipilih secara berpasangan oleh rakyat, menurutnya, keduanya pada prinsipnya diharapkan mampu menjalankan pemerintahan secara kolaboratif.
Masih Sebatas Wacana
Hingga saat ini, usulan Pilkada tanpa wakil kepala daerah masih sebatas wacana dan bahan diskusi di lingkungan DPR RI. Belum ada keputusan resmi maupun perubahan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Apabila gagasan tersebut akan diwujudkan, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut melalui revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan pemerintahan daerah.
Sejumlah pihak menilai diskusi ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemerintahan daerah, sekaligus mencari formulasi terbaik agar hubungan antara kepala daerah dan wakilnya dapat berjalan lebih harmonis, efektif, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar