Kasus Mobil Nopol Jorok di Sragen: Modif Nomor, Pelat Tak Resmi
Kasus mobil dengan pelat nomor jorok meresahkan warga Sragen. Pemilik melakukan modif nomor pelat hingga membentuk kata yang tak pantas diumbar di publik.
SRAGEN – Sebuah mobil Mitsubishi Pajero menjadi sorotan publik setelah video yang menampilkan kendaraan tersebut dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berkonotasi tidak pantas viral di media sosial. Kasus ini langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Satlantas Polres Sragen yang memastikan pelat nomor kendaraan tersebut telah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan spesifikasi resmi yang diterbitkan Polri.
Dalam video yang beredar luas, mobil tersebut tampak menggunakan pelat nomor bertuliskan "AD 1 84WOK". Susunan karakter pada TNKB tersebut memunculkan konotasi yang dianggap tidak pantas dan mengundang beragam reaksi masyarakat.
Merespons viralnya video tersebut, Satlantas Polres Sragen segera melakukan penelusuran terhadap identitas kendaraan dan pemiliknya. Hasilnya, pada Senin (3/8/2026), kendaraan berhasil dihentikan saat melintas di Jalan Raya Sukowati untuk dilakukan pemeriksaan.
Pelat Nomor Dimodifikasi, Tidak Sesuai Standar Polri
Kasat Lantas Polres Sragen, AKP Kukuh Tirto Satria Leksono, menjelaskan bahwa kombinasi nomor registrasi kendaraan memang sesuai dengan data yang tercatat di Samsat. Namun, bentuk fisik pelat nomor yang dipasang telah dimodifikasi sehingga tidak lagi memenuhi standar teknis TNKB yang ditetapkan kepolisian.
Perubahan dilakukan pada pengaturan jarak, bentuk, dan susunan karakter sehingga menimbulkan makna berbeda dari identitas kendaraan yang sebenarnya.
Polisi menegaskan bahwa tindakan memodifikasi pelat nomor, meskipun nomor registrasinya benar, tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemilik Sampaikan Permohonan Maaf
Sehari setelah penindakan, pemilik kendaraan yang memperkenalkan diri sebagai Dwi Sutrisno menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui unggahan resmi Satlantas Polres Sragen.
Ia mengakui nomor registrasi kendaraan memang sesuai dengan data pada STNK dan BPKB, namun pelat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan standar resmi yang diterbitkan Samsat.
Dalam keterangannya, ia berjanji segera mengganti TNKB tersebut dengan pelat nomor resmi sesuai spesifikasi yang berlaku agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
Pengemudi Tidak Memiliki SIM
Saat dilakukan penindakan, kendaraan tersebut diketahui sedang dikemudikan oleh seorang perempuan yang mengaku menggunakan mobil milik ayahnya.
Petugas menemukan bahwa pengemudi belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sehingga turut dikenakan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penindakan tersebut, polisi juga melakukan penilangan dan menyita STNK kendaraan sebagai barang bukti proses penegakan hukum.
Polisi Ingatkan Masyarakat Tidak Memodifikasi TNKB
Satlantas Polres Sragen mengingatkan seluruh pemilik kendaraan agar tidak mengubah bentuk, ukuran, jenis huruf, warna, maupun jarak karakter pada pelat nomor kendaraan.
TNKB merupakan identitas resmi kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, identifikasi kendaraan, serta pelayanan administrasi lalu lintas.
Modifikasi terhadap pelat nomor, baik untuk tujuan estetika, candaan, maupun alasan lainnya, dapat mengurangi keterbacaan identitas kendaraan serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Polisi menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan TNKB tidak sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna kendaraan bahwa kreativitas dalam memodifikasi kendaraan tetap harus berada dalam koridor hukum. Identitas kendaraan bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan dokumen resmi negara yang wajib digunakan sesuai standar dan tidak boleh diubah tanpa dasar hukum.
0 Komentar