KUPANG – Polemik mengenai kabar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), disebut dinobatkan sebagai "Raja Timur" saat menghadiri Karnaval Budaya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat klarifikasi tegas dari Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban.
Pihak Amanuban menegaskan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial tersebut tidak benar. Mereka memastikan tidak pernah ada prosesi penobatan maupun pemberian gelar adat "Raja Timur" kepada Jokowi dalam kegiatan tersebut.
Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Pina Ope Nope, menjelaskan bahwa kehadiran tokoh-tokoh adat Amanuban semata-mata untuk memberikan penghormatan kepada Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang hadir sebagai tamu kehormatan.
Menurutnya, prosesi pengalungan kain tenun dan penyambutan secara adat merupakan tradisi penghormatan kepada tamu, bukan bentuk pengangkatan atau penobatan sebagai raja.
"Penyambutan adat merupakan bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Tidak ada prosesi penobatan maupun pemberian gelar Raja Timur kepada Bapak Joko Widodo," tegas pihak Amanuban.
Pengangkatan Raja Memiliki Aturan Adat yang Ketat
Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada keputusan para raja di Pulau Timor yang menetapkan Jokowi sebagai "Raja Timur".
Menurut mereka, pengangkatan seorang raja dalam tradisi adat bukanlah proses yang sederhana. Terdapat mekanisme adat yang harus dipenuhi, mulai dari garis keturunan, legitimasi masyarakat adat, persetujuan lembaga adat, hingga rangkaian ritual dan prosesi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, pihak Amanuban menilai informasi yang menyebut adanya penobatan Jokowi sebagai Raja Timur tidak memiliki dasar dalam hukum adat yang berlaku.
Viral di Media Sosial
Klarifikasi tersebut muncul setelah berbagai unggahan di media sosial menyebut Jokowi telah menerima gelar adat sebagai "Raja Timur" ketika menghadiri Karnaval Budaya di Kupang.
Informasi tersebut kemudian memicu beragam tanggapan masyarakat, bahkan menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan prosesi yang berlangsung.
Dengan adanya penjelasan resmi dari Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai peristiwa tersebut.
Imbau Masyarakat Tidak Mudah Percaya Informasi yang Belum Terverifikasi
Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.
Mereka mengimbau agar setiap informasi yang berkaitan dengan adat, budaya, maupun lembaga adat terlebih dahulu diverifikasi kepada pihak yang berwenang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, mereka menegaskan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan lembaga adat agar tidak disalahgunakan atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa informasi yang viral di media sosial tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak yang berkompeten menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi informasi serta menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku.
(Redaksi)
0 Komentar