JAKARTA — Posisi utang pemerintah Indonesia kembali menjadi perhatian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp373,27 triliun atau 3,76 persen dibandingkan posisi Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun.
Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025, kenaikan utang pemerintah disebut telah mencapai lebih dari Rp650 triliun.
Rasio utang pemerintah pada Juni 2026 berada di level 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Mayoritas Utang Berasal dari SBN
Dari total utang tersebut, sebagian besar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN).
Nilai utang melalui SBN mencapai Rp8.966,79 triliun, atau sekitar 87,11 persen dari keseluruhan utang pemerintah.
Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun, atau sekitar 12,89 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan melalui penerbitan surat berharga masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Pemerintah: Rasio Masih di Bawah Batas 60 Persen
Meski nominal utang terus meningkat, pemerintah menilai posisi tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Rasio utang pemerintah sebesar 41,26 persen terhadap PDB masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
DJPPR menyatakan pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara hati-hati.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.”
Pemerintah juga menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian penting dalam strategi pembiayaan agar peningkatan utang tetap dapat dikendalikan.
Kebutuhan Pembiayaan Pemerintah Jadi Sorotan
Di sisi lain, ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Menurutnya, kebutuhan utang tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan defisit anggaran, tetapi juga dengan kewajiban pemerintah membayar pokok utang yang telah jatuh tempo.
Dalam data yang dikemukakan, defisit APBN 2026 melebar dari Rp638,81 triliun menjadi Rp689,15 triliun.
Pada saat yang sama, belanja negara meningkat dari Rp3.786,49 triliun menjadi Rp3.842,73 triliun.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah semakin besar.
Pembiayaan Utang 2026 Rp832,21 Triliun
Untuk 2026, pembiayaan utang pemerintah ditetapkan mencapai Rp832,21 triliun.
Angka tersebut terdiri atas:
- SBN neto: Rp799,53 triliun
- Pinjaman: Rp32,67 triliun
Namun, kebutuhan pembiayaan pemerintah tidak berhenti pada penambahan utang baru.
Pemerintah juga harus menyediakan dana untuk membayar pokok utang yang jatuh tempo, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.
Dengan memperhitungkan kebutuhan tersebut, Awalil memperkirakan total penarikan utang bruto pemerintah pada 2026 dapat mencapai sekitar Rp1.600 triliun.
Utang Diproyeksikan Terus Meningkat
Awalil memperkirakan posisi utang pemerintah dapat kembali meningkat hingga akhir 2026.
Ia bahkan memperkirakan posisi utang pemerintah bisa mencapai sekitar Rp10.360 triliun pada akhir tahun.
Menurutnya, tren peningkatan tersebut perlu dicermati karena pemerintah harus terus menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan kemampuan fiskal negara.
“Kalau dihitung, posisi utang pemerintah yang per akhir 2024 sudah mencapai Rp8.813 triliun akan terus naik,” ujar Awalil.
Bukan Sekadar Melihat Angka Utang
Meningkatnya utang pemerintah tidak serta-merta menunjukkan kondisi fiskal yang buruk. Pengukuran kesehatan utang juga perlu melihat kemampuan negara membayar kewajiban, pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, biaya bunga serta penggunaan dana hasil pembiayaan.
Namun, besarnya tambahan utang dan kebutuhan pembayaran pokok yang jatuh tempo tetap menjadi hal yang perlu diawasi.
Publik juga berkepentingan memastikan utang yang ditarik pemerintah benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif, mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang.
Dengan posisi utang yang telah menembus Rp10.293,69 triliun, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga rasio utang tetap terkendali, tetapi juga memastikan setiap rupiah pembiayaan negara memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
JAKARTA — 12 AGUSTUS 2026
Redaksi
0 Komentar