LAMPUNG SELATAN — Aktivitas penambangan pasir dan pengerukan material tanah di wilayah Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, menjadi sorotan publik.
Kegiatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan atau galian C tersebut dipertanyakan legalitasnya. Pasalnya, berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, aktivitas pengerukan dan penyedotan pasir diduga dilakukan tanpa dilengkapi perizinan pertambangan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan publik tidak hanya tertuju pada aktivitas penambangan, tetapi juga pada bagaimana aparat penegak hukum (APH) menyikapi persoalan tersebut.
Masyarakat kini menunggu ketegasan Polsek Merbau Mataram bersama Polres Lampung Selatan serta instansi teknis terkait untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar-benar memiliki legalitas atau justru berjalan tanpa izin.
Camat, Bhabinkamtibmas dan Satpol PP Turun ke Lokasi
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak kecamatan bersama Bhabinkamtibmas dan Satpol PP telah turun langsung ke lokasi.
Dalam pengecekan tersebut ditemukan adanya kegiatan pengerukan tanah dengan luasan sekitar 400 meter persegi yang disebut-sebut sebagai bagian dari pembuatan kolam.
Namun, di lokasi juga ditemukan aktivitas penyedotan pasir dengan menggunakan peralatan sedot pasir.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian karena aktivitas pengambilan material tanah dan pasir memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa perizinan yang diwajibkan.
Pihak kecamatan disebut telah merekomendasikan agar kegiatan tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas tersebut diduga tidak memiliki izin.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sebatas konflik lingkungan atau persoalan administratif biasa. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam kegiatan tersebut.
Publik Pertanyakan Pengawasan
Penggunaan alat sedot pasir maupun alat berat dalam aktivitas pengambilan material juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap lingkungan.
Apabila dilakukan tanpa kajian, pengawasan dan izin yang sesuai, kegiatan pengerukan dapat berpotensi mengubah kondisi lahan, sistem drainase, kontur tanah maupun lingkungan sekitar.
Karena itu, masyarakat meminta aparat tidak hanya datang melakukan pengecekan, tetapi juga membuka secara jelas hasil pemeriksaan kepada publik.
Pertanyaan sederhananya:
Apakah kegiatan tersebut memiliki izin?
Jika memiliki izin, siapa pemegang izinnya, apa jenis izinnya, berapa luas wilayah yang diperbolehkan, berapa volume material yang boleh diambil, dan apakah aktivitas di lapangan sesuai dengan dokumen perizinannya?
Sebaliknya, jika tidak memiliki izin, masyarakat meminta aparat mengambil tindakan sesuai hukum.
Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa aturan hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi lunak ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Kapolsek Sebut Akan Memanggil Pengelola
Saat dikonfirmasi tim media melalui aplikasi WhatsApp mengenai aktivitas yang dipersoalkan tersebut, Kapolsek Merbau Mataram menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi.
“Selamat pagi Bapak, kita jadwalkan undang klarifikasi ke Polsek ybs-nya pak. Sabar ya pak,” demikian jawaban Kapolsek.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat telah mengetahui adanya persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, publik tentu berharap proses klarifikasi tersebut tidak berhenti pada pemanggilan semata.
Klarifikasi harus mampu menjawab persoalan utama: legal atau ilegal?
Jika legal, dokumen perizinannya harus dapat diverifikasi.
Jika ilegal, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Publik tidak membutuhkan sekadar janji akan memanggil pengelola. Publik membutuhkan kepastian hukum.
Dugaan Keterlibatan Kepala Desa Ikut Disorot
Persoalan semakin menjadi perhatian apabila benar terdapat keterlibatan aparatur desa dalam aktivitas tersebut.
Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan dokumen atau perjanjian bagi hasil terkait aktivitas pengambilan pasir maupun material tanah yang melibatkan pihak desa.
Namun, informasi mengenai keterlibatan Kepala Desa tersebut masih harus diverifikasi dan dibuktikan melalui dokumen serta pemeriksaan aparat penegak hukum.
Apabila benar terdapat dokumen yang ditandatangani Kepala Desa terkait kegiatan pertambangan yang ternyata tidak memiliki izin, maka aparat perlu menelusuri lebih jauh konteks, tujuan, kewenangan dan keuntungan yang diperoleh dari perjanjian tersebut.
Tidak boleh langsung disimpulkan bahwa seorang kepala desa telah melakukan tindak pidana hanya karena namanya tercantum dalam suatu dokumen.
Tetapi apabila pemeriksaan hukum nantinya membuktikan adanya kesengajaan untuk memfasilitasi, membantu, memperoleh keuntungan atau memberikan legitimasi terhadap kegiatan pertambangan ilegal, tentu konsekuensi hukumnya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terbukti terlibat.
UU Minerba Harus Ditegakkan
Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara memiliki rezim perizinan serta ketentuan pidana tersendiri.
Pasal 158 UU Minerba mengatur mengenai kegiatan penambangan tanpa izin dengan ancaman pidana dan denda sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, apabila terdapat pihak yang menampung, memanfaatkan, mengangkut atau menjual komoditas hasil pertambangan yang berasal dari kegiatan ilegal, aparat juga perlu melihat ketentuan lain yang relevan dalam UU Minerba.
Dengan demikian, penyidik tidak cukup hanya memeriksa lokasi.
Alur material juga perlu ditelusuri.
Pasir diambil dari mana? Dibawa ke mana? Siapa yang membeli? Siapa yang mengelola? Siapa yang memperoleh keuntungan? Dan apakah seluruh rantai kegiatan tersebut memiliki legalitas?
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku.
Jangan Sampai Hukum Tumpul ke Atas
Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai hukum.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sementara hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dijamin konstitusi.
Karena itu, dugaan aktivitas tambang tanpa izin tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
Jika benar terjadi pelanggaran, negara harus hadir.
Jika ternyata kegiatan tersebut legal, pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat agar tidak muncul prasangka dan tuduhan tanpa dasar.
Inilah pentingnya transparansi.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal atau orang yang memiliki akses kekuasaan.
Ungkapan “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” tidak boleh menjadi kenyataan dalam penegakan hukum pertambangan.
APH Ditunggu Langkah Konkretnya
Publik kini menunggu langkah konkret Kapolsek Merbau Mataram dan Kapolres Lampung Selatan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar operator atau pekerja di lapangan, tetapi juga mengurai siapa pihak yang berada di belakang kegiatan tersebut.
Termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses perizinan, pengelolaan, pembagian keuntungan maupun pemberian fasilitas terhadap aktivitas yang dipersoalkan.
Jika memang tidak memiliki izin, masyarakat berharap tidak ada kompromi.
Sebaliknya, apabila ternyata memiliki izin, aparat dan pemerintah perlu menunjukkan dasar legalitasnya secara terang.
Sebab kepastian hukum tidak boleh bergantung pada siapa yang menjalankan kegiatan.
Kepala Desa Belum Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini disusun, pihak Kepala Desa yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan perjanjian bagi hasil tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai kepada tim media.
Konfirmasi juga masih terus dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai benar atau tidaknya dokumen tersebut, substansi perjanjian, pihak-pihak yang terlibat, serta ada atau tidaknya keuntungan yang diterima pemerintah desa maupun individu.
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa maupun pihak pengelola kegiatan.
DPMD Juga Akan Dikonfirmasi
Tim media selanjutnya akan meminta penjelasan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan mengenai posisi hukum kepala desa apabila terbukti menandatangani atau memfasilitasi suatu perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin.
Apakah tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran administratif pemerintahan desa, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan atau memiliki konsekuensi hukum lainnya, tentu harus dinilai berdasarkan fakta, dokumen dan hasil pemeriksaan resmi.
Tidak boleh ada penghakiman sebelum proses hukum selesai.
Namun demikian, tidak boleh pula dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Publik Menunggu Jawaban
Pada akhirnya, masyarakat hanya meminta satu hal: kepastian hukum.
Jika tambang tersebut legal, tunjukkan legalitasnya.
Jika tidak memiliki izin, hentikan dan proses sesuai hukum.
Jika ada pihak yang terbukti membantu atau memfasilitasi kegiatan ilegal, siapa pun orangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dan jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar nama baik pihak yang dituduh tidak terus berada dalam sorotan.
Sebab penegakan hukum yang sehat bukanlah tentang menghukum sebanyak-banyaknya orang.
Penegakan hukum adalah memastikan yang benar dilindungi, yang salah diproses, dan semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum.
Kini bola berada di tangan aparat.
Publik menunggu: apakah dugaan tambang ilegal di Desa Talang Jawa akan benar-benar ditindaklanjuti atau kembali berakhir sebagai catatan yang menguap tanpa kepastian?
Jangan sampai hukum hanya terdengar keras di bawah, tetapi kehilangan suara ketika berhadapan dengan kepentingan di atas.
(TIM MEDIA)
Bersambung.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi berpegang pada asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab secara proporsional bagi pihak pengelola tambang, pemerintah desa, maupun pihak lainnya yang merasa dirugikan.
0 Komentar