Breaking News

Tikar Biday Bengkayang Didorong Go International, Kemenkum Kalbar Percepat Perlindungan Kekayaan Intelektual


Dorong Tikar Biday Go International, Kemenkum Kalbar Minta Bengkayang Patenkan Hak Cipta
Perhatian WIPO Jadi Momentum, Pemkab Bengkayang Diminta Segera Tuntaskan Indikasi Geografis dan Merek Kolektif

PONTIANAK — Tikar Biday, salah satu warisan kerajinan khas masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, didorong untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual secara lebih kuat sebagai langkah membuka peluang menuju pasar nasional hingga internasional.


Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) meminta Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal tersebut, terutama melalui skema Indikasi Geografis (IG) dan penguatan Merek Kolektif.


Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bengkayang di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Pontianak, Kamis (27/8/2026).


Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan warisan budaya masyarakat Bengkayang tidak hanya dikenal sebagai produk kerajinan tradisional, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.


Dokumen Tikar Biday Disebut Sudah Siap


Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Farida Wahid, mengungkapkan bahwa secara administratif, persyaratan untuk proses perlindungan Tikar Biday telah dipersiapkan.


Dokumen pendukung, termasuk Surat Keputusan dan Dokumen Deskripsi yang disusun oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), disebut telah memenuhi kebutuhan formal dalam proses pengajuan.


Tahapan yang kini menjadi perhatian adalah penyelesaian proses administrasi dan pengesahan dokumen oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.


Dengan rampungnya tahapan tersebut, proses perlindungan terhadap Tikar Biday diharapkan dapat segera bergerak menuju tahap berikutnya.


Langkah ini dinilai penting karena kekayaan budaya lokal tidak cukup hanya dikenal dan diwariskan secara turun-temurun. Di tengah perkembangan perdagangan modern dan pasar global, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga identitas, asal-usul, serta nilai ekonomi sebuah produk khas daerah.


Perhatian WIPO Jadi Peluang Besar


Urgensi percepatan perlindungan Tikar Biday semakin menguat setelah kerajinan tersebut masuk dalam inventarisasi World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi kekayaan intelektual dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Perhatian terhadap produk budaya lokal Bengkayang tersebut dinilai sebagai momentum penting yang harus dimanfaatkan secara maksimal.


Kanwil Kemenkum Kalbar melihat peluang ini bukan hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga dengan peningkatan posisi tawar produk masyarakat di pasar yang lebih luas.


Apabila perlindungan kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan baik, Tikar Biday berpotensi memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai produk khas yang memiliki keterikatan dengan wilayah, sejarah, masyarakat, dan tradisi Bengkayang.


Perlindungan tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya klaim sepihak maupun pemanfaatan tanpa penghormatan terhadap asal-usul produk budaya masyarakat lokal.


Bapperida Diminta Menjadi Motor Penggerak


Farida Wahid meminta Bapperida Kabupaten Bengkayang mengambil peran aktif sebagai penggerak utama dalam pemetaan dan perlindungan kekayaan intelektual daerah.


Kerja sama lintas instansi dinilai menjadi kebutuhan penting karena potensi kekayaan intelektual tidak hanya berada pada satu sektor.


Bapperida diharapkan dapat menggandeng perangkat daerah terkait, termasuk instansi yang membidangi koperasi, UMKM, kebudayaan, serta sektor lainnya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.


Pendataan tersebut tidak hanya diarahkan pada Tikar Biday.


Kekayaan budaya lain, termasuk karya seni dan lagu-lagu daerah masyarakat Dayak, juga menjadi bagian dari potensi yang perlu segera memperoleh perlindungan hukum.


Kanwil Kemenkum Kalbar bahkan mendorong pemanfaatan fasilitas pencatatan Hak Cipta bagi karya-karya budaya yang memenuhi persyaratan.


Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pencipta maupun pemegang hak sekaligus mendokumentasikan kekayaan budaya daerah secara resmi.


Budaya Harus Dilindungi Sebelum Diklaim Pihak Lain


Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Kalbar memberikan perhatian serius terhadap pentingnya validasi sejarah dan asal-usul setiap karya yang akan didaftarkan.


Pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru hanya mengejar proses administrasi tanpa melakukan penelusuran mendalam mengenai sejarah, komunitas, wilayah, dan identitas budaya yang melekat pada suatu karya.


Validasi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa maupun konflik klaim kepemilikan di kemudian hari.


Dalam konteks kekayaan intelektual komunal, persoalan asal-usul menjadi sangat penting karena sebuah produk budaya dapat memiliki hubungan sejarah dengan komunitas tertentu.


Karena itu, perlindungan hukum harus dibangun di atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


Jonny Pesta Simamora: Peluang Emas Jangan Disia-siakan


Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa perhatian dunia terhadap Tikar Biday harus menjadi momentum bagi Bengkayang untuk bergerak lebih cepat.


Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas daerah sekaligus masa depan ekonomi masyarakat.


“Perhatian WIPO terhadap Tikar Biday adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera menuntaskan pendaftaran Indikasi Geografis dan Merek Kolektifnya, sekaligus memanfaatkan fasilitas pencatatan Hak Cipta untuk mengamankan lagu-lagu daerah dan warisan budaya lain dari Bengkayang,” ujar Jonny.


Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Kalbar siap memberikan pendampingan dalam proses perlindungan kekayaan intelektual tersebut.


Menurutnya, daerah yang memiliki kekayaan budaya harus mulai melihat warisan lokal bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.


“Melindungi kekayaan intelektual daerah berarti melindungi identitas dan masa depan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.


Dari Warisan Budaya Menuju Kekuatan Ekonomi


Perlindungan terhadap Tikar Biday diharapkan menjadi contoh bagaimana warisan budaya dapat dikembangkan tanpa kehilangan identitasnya.


Dengan perlindungan hukum yang kuat, produk kerajinan lokal berpotensi memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan pasar, serta membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif.


Namun, pengembangan tersebut tetap harus memastikan bahwa masyarakat dan komunitas yang menjadi penjaga tradisi memperoleh manfaat.


Jangan sampai produk budaya menjadi terkenal dan bernilai tinggi, sementara masyarakat yang selama ini menjaga serta mewariskan tradisi justru tidak memperoleh dampak ekonomi yang sepadan.


Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan perajin, penguatan UMKM, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan pembukaan akses pasar.


Verifikasi Lapangan Segera Dilakukan


Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, Kanwil Kemenkum Kalbar bersama Bapperida Kabupaten Bengkayang akan melakukan langkah-langkah verifikasi terhadap data dan sejarah warisan budaya setempat.


Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang menjadi dasar pengajuan perlindungan kekayaan intelektual memiliki keabsahan yang kuat.


Agenda berikutnya juga diarahkan pada pengawalan penyelesaian dokumen Indikasi Geografis Tikar Biday serta fasilitasi perlindungan Hak Cipta terhadap karya-karya budaya daerah.


Langkah ini diharapkan menjadi titik awal bagi Bengkayang untuk melakukan pemetaan yang lebih luas terhadap seluruh potensi kekayaan intelektual daerah.


Tikar Biday kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai produk anyaman tradisional.


Di balik setiap anyaman terdapat sejarah, keterampilan, identitas budaya, dan potensi ekonomi yang harus dijaga.


Jika perlindungan hukum dapat diselesaikan secara serius dan pengembangan ekonomi dilakukan secara tepat, Tikar Biday berpeluang menjadi salah satu wajah Kalimantan Barat di pasar yang lebih luas.


Tantangannya kini bukan lagi sekadar bagaimana menjaga tradisi tetap hidup, tetapi bagaimana memastikan tradisi tersebut terlindungi, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mampu berdiri dengan identitasnya sendiri di tengah persaingan global.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.