Breaking News

Tiga Personel Polres Melawi Di-PTDH, Kapolres: Cukup Sampai di Sini, Jangan Ada Lagi Pelanggaran

Tiga Personel Polres Melawi Di-PTDH, Kapolres: Cukup Sampai di Sini, Jangan Ada Lagi Pelanggaran


MELAWI, KALIMANTAN BARAT — Tiga personel Polres Melawi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani proses pemeriksaan dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keputusan tersebut menjadi konsekuensi atas pelanggaran berat yang dilakukan dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku.


Upacara PTDH digelar di Lapangan Apel Bhayangkara Polres Melawi, Senin (10/8/2026), dipimpin Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi. Tiga personel yang diberhentikan masing-masing berinisial Bripka EVN, Bripka HTS, dan Briptu MAR.


Prosesi pemberhentian dilaksanakan secara in absentia, karena ketiga personel tidak hadir dalam upacara. Sebagai simbol berakhirnya hubungan kedinasan ketiganya dengan institusi Polri, Kapolres melakukan pencoretan foto ketiga personel tersebut.


Bagi institusi Polri, PTDH bukan sekadar prosesi administratif. Keputusan tersebut merupakan konsekuensi serius setelah seorang personel dinyatakan melakukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan pemberhentian melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang kode etik.


Kapolres: Keputusan PTDH Bukan Keputusan Ringan


Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi menegaskan bahwa pemberhentian tiga personel tersebut bukan keputusan yang ringan.


Namun, menurutnya, institusi harus mengambil langkah tegas ketika pelanggaran yang dilakukan telah melalui proses pemeriksaan dan persidangan kode etik sesuai aturan.


“Keputusan ini bukanlah keputusan yang ringan, namun merupakan keputusan yang harus diambil oleh institusi sebagai konsekuensi dari pelanggaran berat yang telah dilakukan dan telah melalui proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi,” tegas Askhabul.


Ia menekankan bahwa menjadi anggota Polri merupakan sebuah amanah sekaligus kebanggaan. Karena itu, setiap personel dituntut menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan serta kehormatan institusi.


“Cukup Sampai di Sini”


Askhabul meminta seluruh personel Polres Melawi menjadikan pemberhentian tiga anggota tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.


Ia tidak ingin kasus serupa kembali terjadi di lingkungan Polres Melawi.


“Saya tidak ingin peristiwa seperti ini terulang kembali di Polres Melawi yang kita cintai ini. Cukup sampai di sini, jangan ada lagi personel Polres Melawi yang harus diberhentikan karena ketidakdisiplinan meninggalkan tugas, maupun melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik institusi,” ujar Askhabul.


Menurutnya, setiap anggota Polri harus memahami bahwa seragam dan kewenangan yang melekat sebagai anggota kepolisian selalu disertai tanggung jawab besar.


Kode Etik Menjadi Pedoman Personel


Kapolres mengingatkan seluruh personel bahwa setiap anggota Polri terikat dengan Kode Etik Profesi Polri.


Pelanggaran terhadap aturan, disiplin maupun kode etik akan diproses melalui mekanisme yang berlaku.


Karena itu, ia meminta seluruh anggota meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.


Disiplin, kata Askhabul, tidak hanya diperlukan ketika personel berada di tengah masyarakat atau sedang menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.


“Jadikan ini sebagai pengingat dan cermin bagi kita semua, personel yang masih aktif. Bahwa menjadi anggota Polri adalah sebuah amanah dan kebanggaan, namun di dalamnya ada tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan perilaku yang baik dan penuh disiplin,” ungkapnya.


Jaga Integritas dan Kepercayaan Masyarakat


PTDH terhadap tiga personel tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polres Melawi untuk melakukan introspeksi internal.


Institusi menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, disiplin dan kepatuhan terhadap kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas.


Kapolres meminta personel tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi salah satu modal utama institusi kepolisian.


“Laksanakan tugas dengan ikhlas, profesional, dan jadilah Polri yang Presisi dan dicintai masyarakat,” pesannya.


PTDH Menjadi Peringatan bagi Personel Aktif


Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan salah satu konsekuensi paling berat dalam pembinaan internal Polri ketika pelanggaran yang dilakukan terbukti memenuhi ketentuan pemberhentian.


Bagi personel yang masih aktif, kasus tersebut menjadi peringatan bahwa status sebagai anggota Polri tidak hanya membawa kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan institusi.


Polres Melawi berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir dan tidak kembali terjadi di kemudian hari.


Infografis PTDH Polres Melawi


Keterangan Data
Jumlah personel 3 orang
Bripka EVN PTDH
Bripka HTS PTDH
Briptu MAR PTDH
Waktu Senin, 10 Agustus 2026
Tempat Lapangan Apel Bhayangkara Polres Melawi
Prosesi Secara in absentia
Dasar Pelanggaran berat dan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri


MELAWI, KALIMANTAN BARAT — 10 AGUSTUS 2026
Faisal Darmawi,S.H

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.