PONTIANAK – Perkara perdata yang diajukan terpidana kasus penipuan penyelenggaraan ibadah haji, Asep Jamaludin alias Jimmy, terhadap dua orang korbannya kembali menjadi perhatian publik. Gugatan senilai Rp3 miliar yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak dinilai menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, mengingat penggugat telah lebih dahulu dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Perkara perdata tersebut terdaftar dengan Nomor 177/Pdt.G/2026/PN Ptk dan dijadwalkan kembali disidangkan pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Kuasa hukum para korban, Bayu Sukmadiansyah, menilai gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena para korban hanya menggunakan hak hukumnya dengan melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
"Sangat disayangkan, seorang yang telah diputus bersalah dalam perkara pidana justru menggugat para korbannya. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah bertanggung jawab dan memulihkan kerugian yang dialami para jamaah," ujar Bayu.
Hak Melapor Dijamin Konstitusi dan Undang-Undang
Bayu menegaskan, pelaporan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, seseorang yang melaporkan dugaan tindak pidana tidak dapat serta-merta dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
Ia menjelaskan bahwa laporan para korban telah diterima secara resmi oleh aparat penegak hukum melalui Polresta Pontianak pada 16 September 2025 dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat pada 27 Juli 2026.
Menurutnya, proses untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum, hingga majelis hakim.
"Melaporkan dugaan tindak pidana adalah hak hukum setiap warga negara. Penilaian apakah laporan tersebut terbukti atau tidak merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, bukan pelapor," tegasnya.
Seharusnya Memulihkan Kerugian Korban
Bayu menilai langkah menggugat korban justru bertolak belakang dengan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan pada pemulihan kerugian para jamaah yang telah menyetorkan dana perjalanan haji namun gagal diberangkatkan.
Ia menyebut para korban hingga kini masih berharap adanya penyelesaian terhadap kerugian yang mereka alami.
"Yang seharusnya menjadi prioritas adalah bagaimana kerugian korban dipulihkan, bukan justru menggugat mereka yang mencari keadilan melalui jalur hukum," katanya.
Dalil Gugatan Dinilai Bertentangan dengan Putusan Pidana
Dalam gugatan perdata tersebut, penggugat mendalilkan bahwa laporan para korban telah merugikan nama baik dan usahanya.
Namun menurut Bayu, persoalan tersebut telah dipertimbangkan dalam proses pidana. Ia menyebut adanya putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan Asep Jamaludin alias Jimmy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
Selain itu, menurut Bayu, sejak awal telah terdapat fakta bahwa penggugat meminta pihak lain mencari calon jamaah, padahal mengetahui biro perjalanan yang digunakan tidak memiliki izin penyelenggara ibadah haji serta tidak terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
Ajukan Eksepsi dan Jawaban
Menghadapi gugatan tersebut, pihak korban telah mengajukan eksepsi serta jawaban kepada majelis hakim.
Kuasa hukum para korban berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi dasar hukum dan bertentangan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung, di antaranya:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985
Menurut Bayu, kedua putusan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Jangan Sampai Korban Takut Melapor
Bayu juga mengingatkan agar gugatan seperti ini tidak menjadi preseden yang dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana.
Menurutnya, apabila setiap korban yang melapor kemudian digugat secara perdata, hal tersebut berpotensi menghambat keberanian masyarakat dalam mencari keadilan.
"Kami menghormati hak setiap orang untuk mengajukan gugatan. Namun jangan sampai mekanisme gugatan digunakan sehingga menimbulkan kesan menekan atau mengintimidasi korban yang menggunakan hak hukumnya untuk melapor kepada aparat penegak hukum," ujarnya.
Optimistis Majelis Hakim Bertindak Objektif
Kuasa hukum para korban menyatakan optimistis majelis hakim akan memeriksa perkara secara objektif berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap proses persidangan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.
Sebelumnya, Asep Jamaludin alias Jimmy berhasil diamankan oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama Satuan Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung RI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026 setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya, ia dieksekusi ke Lapas Pontianak untuk menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hingga berita ini ditulis, perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2026/PN Ptk masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak. Seluruh dalil yang diajukan masing-masing pihak akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar