Telat 3 Hari Perpanjang SIM, Penggugat: Ini Cuma Masalah Administrasi, Kenapa Harus Ujian Ulang?
JAKARTA — Terlambat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) selama tiga hari membuat seorang guru, Ahmad Royani, harus mengurus SIM baru dan kembali mengikuti ujian teori serta praktik. Ia menilai kewajiban tersebut terlalu berat apabila keterlambatan hanya disebabkan persoalan administratif.
Persoalan itu kemudian dibawa Ahmad ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan uji materi terhadap Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 267/PUU-XXIV/2026 dan diregistrasi pada 30 Juli 2026.
Dalam permohonannya, Ahmad menjelaskan keterlambatan terjadi karena dirinya harus menjalankan tugas sebagai guru dalam kegiatan asesmen simulatif akhir tahun bagi siswa.
Ia baru dapat mengurus perpanjangan pada 5 Juni 2026, atau tiga hari setelah SIM miliknya berakhir.
Menurut Ahmad, keterlambatan tersebut merupakan kelalaian administratif yang tidak serta-merta menunjukkan bahwa kemampuan mengemudinya telah hilang.
“Seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah pemohon miliki selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena kelalaian administratif selama 3 hari,” kata Ahmad.
Minta Ada Masa Tenggang
Ahmad mengakui bahwa dirinya tetap melakukan kesalahan karena terlambat memperpanjang SIM. Namun, ia menilai sanksinya seharusnya dapat dibedakan berdasarkan lama keterlambatan.
Ia mengusulkan adanya masa tenggang dengan denda berjenjang.
Keterlambatan 1–30 hari diusulkan dikenai denda sebesar 25 persen, keterlambatan 31–90 hari sebesar 50 persen, sedangkan keterlambatan 90 hari hingga satu tahun dikenai denda 75 persen dari biaya administrasi.
Menurut usulan tersebut, kewajiban membuat SIM baru baru diberlakukan apabila masa keterlambatan telah mencapai lebih dari satu tahun.
Kompetensi Mengemudi Jadi Pokok Perdebatan
Persoalan yang diajukan Ahmad pada dasarnya menyentuh pertanyaan lebih luas: apakah keterlambatan administratif selama beberapa hari harus diperlakukan sama dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki SIM aktif?
Menurut Ahmad, sistem tersebut seharusnya mampu membedakan antara keterlambatan administratif ringan dan kondisi yang memang memerlukan pengujian ulang kompetensi.
Namun, dari sisi keselamatan lalu lintas, kewajiban mengikuti kembali prosedur penerbitan SIM baru juga berkaitan dengan tujuan memastikan setiap pengemudi memenuhi persyaratan yang berlaku.
Karena itu, perkara ini menjadi menarik untuk melihat sejauh mana negara dapat menerapkan kepastian administrasi sekaligus memberikan pelayanan yang proporsional kepada masyarakat.
Usulan masa tenggang yang diajukan Ahmad juga membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan penerapan sanksi administratif bertingkat, tanpa menghilangkan aspek keselamatan dan kompetensi pengemudi.
Kini persoalannya berada di tangan Mahkamah Konstitusi: apakah aturan yang berlaku sudah memberikan keseimbangan antara disiplin administrasi, kepastian hukum, pelayanan publik, dan perlindungan hak masyarakat?
0 Komentar