SAMBAS, KALIMANTAN BARAT — Persoalan tapal batas wilayah adat antara Banua Madak, Kecamatan Subah, dan Banua Tambang Laut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kembali menjadi perhatian. Pengurus Adat Kampung Karangan, Desa Madak, meminta DPRD Kabupaten Sambas segera memfasilitasi hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari penyelesaian secara terbuka dan damai.
Permohonan hearing tersebut disampaikan melalui surat bernomor 18/PADK-KRG/BN-MDK/VIII/2026 tertanggal 8 Agustus 2026.
Pengurus Adat Kampung Karangan menilai perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah adat perlu segera diselesaikan melalui forum resmi. Jika tidak ditangani secara hati-hati, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ketegangan antarmasyarakat.
Ketua Adat Kampung Karangan, Thengky Wardoyo, S.Th., menegaskan pihaknya tidak menginginkan persoalan tapal batas berkembang menjadi konflik horizontal.
“Pada prinsipnya kami tidak menghendaki terjadinya konflik horizontal antara masyarakat adat, khususnya antara masyarakat Banua Madak atau Kampung Karangan dengan masyarakat Banua Tambang Laut,” ujar Thengky.
Minta Semua Bukti dan Dokumen Dibuka
Thengky mengatakan, penyelesaian tapal batas harus dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, sejumlah aspek perlu dibahas bersama, mulai dari sejarah wilayah adat, dokumen adat, peta wilayah, dokumen administrasi pemerintahan hingga ketentuan hukum yang berkaitan dengan batas wilayah.
“Harapan kami semua pihak dapat duduk bersama untuk membahas persoalan ini secara terbuka. Bukti-bukti sejarah adat, peta, dokumen administrasi pemerintahan dan dokumen lainnya perlu dibuka dan dibahas bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Keberadaan portal adat yang saat ini menjadi bagian dari persoalan di lapangan juga diminta untuk dibahas dalam forum hearing DPRD Kabupaten Sambas.
Minta Seluruh Pihak Dihadirkan
Dalam surat permohonan hearing, Pengurus Adat Kampung Karangan meminta DPRD Kabupaten Sambas menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pihak yang diharapkan hadir antara lain Pemerintah Kecamatan Subah, Pemerintah Kecamatan Tebas, Pemerintah Desa Madak, Pemerintah Desa Maribas, Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sambas, serta lembaga adat dari kedua pihak.
Keterlibatan seluruh unsur dinilai penting agar penyelesaian tidak dibangun berdasarkan klaim sepihak, melainkan melalui pemeriksaan sejarah, dokumen, peta, data wilayah dan administrasi pemerintahan.
“Kami berharap ada solusi bersama yang adil, damai, bermartabat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak,” tegas Thengky.
Imbau Semua Pihak Menahan Diri
Di tengah persoalan yang masih berkembang, Pengurus Adat Kampung Karangan mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menahan diri.
Thengky secara khusus meminta agar tidak ada tindakan sepihak, termasuk pembongkaran portal secara paksa, yang dapat memperkeruh situasi.
“Jangan sampai ada pembongkaran portal secara paksa atau tindakan lain yang justru memicu konflik di tengah masyarakat. Kami berharap semua pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian ini melalui forum yang resmi,” ujarnya.
DPRD Sambas Diharapkan Segera Fasilitasi
Pengurus Adat Kampung Karangan berharap DPRD Kabupaten Sambas segera menindaklanjuti permohonan hearing dan mempertemukan seluruh pihak dalam satu forum.
Menurut Thengky, DPRD memiliki posisi strategis dalam membuka ruang dialog serta membantu mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.
Persoalan tapal batas tersebut dinilai membutuhkan penyelesaian yang transparan agar tidak terus menjadi sumber kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Surat permohonan hearing ditandatangani Ketua Adat Kampung Karangan, Thengky Wardoyo, S.Th., dan ditembuskan kepada Bupati Sambas, DAD Kabupaten Sambas, DAD Kecamatan Subah dan Tebas, Camat Subah dan Tebas, Kepala Desa Madak dan Maribas, Kapolres Sambas, serta Dandim 1208/Sambas.
Pengurus Adat Kampung Karangan menegaskan bahwa musyawarah, keterbukaan dokumen, penghormatan terhadap hukum dan adat, serta sikap menahan diri menjadi kunci agar persoalan tapal batas tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
KALIMANTAN BARAT, 10 AGUSTUS 2026
0 Komentar