JAKARTA — Pemerintah mulai menggeser cara pandang terhadap program transmigrasi. Jika selama ini transmigrasi identik dengan perpindahan penduduk ke wilayah baru, paradigma yang kini dikembangkan Kementerian Transmigrasi justru menempatkan pembangunan ekonomi sebagai langkah pertama.
Kawasan transmigrasi tidak lagi sekadar diproyeksikan sebagai lokasi penempatan penduduk, melainkan diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan usaha lokal, memperluas akses pasar, hingga menarik investasi.
Pesan utamanya tegas: jangan memindahkan penduduk terlebih dahulu lalu berharap ekonomi tumbuh kemudian. Peluang ekonomi harus dibangun lebih dahulu, sehingga masyarakat memiliki alasan kuat untuk datang, bekerja, berusaha, dan menetap secara sukarela.
Arah transformasi tersebut menjadi pembahasan dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) bertajuk “Dari Transmigrasi Menuju Transformasi Regional yang Produktif” di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, mitra pembangunan, hingga masyarakat untuk membahas masa depan kawasan transmigrasi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
Transmigrasi Tak Lagi Sekadar Memindahkan Penduduk
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan pembangunan kawasan.
Menurutnya, keberhasilan transmigrasi ke depan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas lahan yang dialokasikan.
Ukuran keberhasilan harus berubah.
Kawasan transmigrasi harus mampu menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melahirkan usaha-usaha baru, serta berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
“Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” tegas Iftitah.
Pernyataan tersebut menandai perubahan mendasar dalam arah kebijakan transmigrasi nasional.
Mobilitas penduduk bukan lagi titik awal pembangunan.
Sebaliknya, pembangunan ekosistem ekonomi menjadi fondasi utama.
Ketika sebuah kawasan telah memiliki pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, konektivitas, dan prospek ekonomi yang jelas, masyarakat diharapkan akan tertarik datang secara alami.
Kawasan Transmigrasi Harus Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru
Kementerian Transmigrasi menargetkan kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat ekonomi yang tidak hanya menghasilkan bahan mentah.
Kawasan tersebut harus memiliki rantai nilai yang lengkap.
Mulai dari riset, pembibitan, produksi, pengolahan hasil, pengemasan, logistik, hingga pemasaran.
Dengan sistem seperti itu, nilai tambah tidak lagi sebagian besar berpindah keluar dari daerah.
Masyarakat yang tinggal dan bekerja di kawasan justru diharapkan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas ekonomi yang berkembang.
Petani tidak hanya menjadi penjual komoditas mentah.
Pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada pasar lokal.
Masyarakat harus memiliki akses terhadap teknologi, pembiayaan, mitra usaha, industri, dan pasar yang lebih luas.
Inilah yang menjadi inti dari transformasi transmigrasi.
Kawasan tidak cukup hanya dihuni. Kawasan harus hidup secara ekonomi.
Ekonom University of Glasgow: Indonesia Berada pada Posisi Strategis
Arah baru tersebut mendapat perhatian dari Guru Besar Ekonomi Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Başkaya.
Ia menilai program transmigrasi memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam konteks perubahan ekonomi dan geopolitik global.
Menurut Başkaya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan strategis.
Mulai dari posisi politik yang relatif netral, letak geografis yang berada di jalur perdagangan dunia, hingga kekayaan sumber daya alam yang memiliki nilai penting bagi industri masa depan.
“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan tersebut tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Investasi yang masuk harus menghasilkan manfaat nyata.
Tidak cukup hanya membangun proyek atau meningkatkan angka investasi di atas kertas.
Investasi harus menciptakan pekerjaan.
Investasi harus meningkatkan keterampilan masyarakat.
Investasi harus menggerakkan usaha lokal.
Dan investasi harus membangun keterhubungan antara daerah dengan industri serta pasar yang lebih luas.
Jangan Berhenti Menjual Bahan Mentah
Salah satu tantangan besar pembangunan ekonomi Indonesia adalah ketergantungan terhadap penjualan komoditas mentah.
Karena itu, paradigma baru transmigrasi menempatkan hilirisasi sebagai bagian penting dalam pembangunan kawasan.
Kawasan transmigrasi perlu memiliki fasilitas pengolahan hasil bumi, jaringan logistik, teknologi modern, akses pembiayaan, hingga ekosistem inovasi.
Tujuannya sederhana tetapi strategis: nilai ekonomi harus lebih banyak tercipta di daerah.
Menteri Transmigrasi mencontohkan besarnya pasar durian di China yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun.
Pasar sebesar itu, menurutnya, tidak seharusnya hanya dilihat sebagai peluang menjual buah mentah dari Indonesia.
Indonesia harus membangun industri secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budi daya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” kata Iftitah.
Pola tersebut diharapkan dapat diterapkan terhadap berbagai potensi komoditas di kawasan transmigrasi.
Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti di sektor produksi.
Masyarakat juga dapat terlibat dalam proses pengolahan, distribusi, perdagangan, hingga industri hilir.
Lima Program Unggulan Jadi Fondasi Transformasi
Paradigma baru transmigrasi tersebut dijalankan melalui lima program unggulan Kementerian Transmigrasi.
Program pertama adalah Trans Tuntas, yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap persoalan lahan.
Kepastian lahan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan kawasan.
Tanpa status lahan yang jelas, investasi, pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi berpotensi menghadapi persoalan hukum.
Program kedua adalah Trans Lokal.
Melalui program ini, masyarakat lokal ditempatkan sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh membuat masyarakat setempat menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Program berikutnya adalah Trans Patriot, yang menghadirkan sumber daya manusia, pengetahuan, riset, dan teknologi ke kawasan transmigrasi.
Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan laporan akademik, tetapi benar-benar memahami persoalan masyarakat dan membantu menemukan solusi berdasarkan potensi wilayah.
Selanjutnya, Trans Karya Nusantara diarahkan untuk membangun investasi dan menciptakan pekerjaan sebelum terjadi perpindahan penduduk.
Inilah salah satu perubahan paling mendasar dalam paradigma transmigrasi baru.
Ekonomi dibangun terlebih dahulu.
Lapangan pekerjaan diciptakan.
Baru kemudian mobilitas penduduk dapat terjadi secara sukarela.
Program kelima adalah Trans Gotong Royong, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Transmigrasi Tidak Bisa Berjalan Sendiri
Iftitah menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu kementerian.
Persoalan kawasan menyangkut berbagai sektor.
Mulai dari kepastian lahan, jalan dan infrastruktur, transportasi, energi, investasi, perdagangan, sumber daya manusia, hingga tata kelola pemerintahan.
“Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian. Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” tegasnya.
Semangat kolaborasi tersebut terlihat dari keterlibatan sejumlah kementerian dan lembaga dalam TED.
Di antaranya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BPKP, Danantara Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Selain itu, forum juga melibatkan perguruan tinggi mitra, dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci karena pembangunan kawasan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.
Tidak cukup membangun permukiman tanpa pekerjaan.
Tidak cukup membangun jalan tanpa aktivitas ekonomi.
Tidak cukup menghadirkan investasi tanpa memastikan masyarakat memperoleh manfaat.
Masyarakat Lokal Harus Menjadi Tuan Rumah
Salah satu penegasan penting dalam paradigma baru transmigrasi adalah posisi masyarakat lokal.
Pemerintah menekankan pembangunan kawasan tidak boleh menggusur masyarakat atau menjadikan penduduk setempat sebagai pihak yang hanya menyaksikan pembangunan.
Masyarakat lokal harus menjadi tuan rumah.
Mereka harus menjadi pelaku ekonomi.
Mereka harus memperoleh pekerjaan.
Mereka harus menikmati peningkatan nilai tambah.
Investasi dan industri harus tumbuh bersama masyarakat, bukan tumbuh dengan mengorbankan masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi penting untuk mencegah pembangunan menciptakan ketimpangan baru.
Transformasi ekonomi harus memperkuat masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan.
1.476 Patriot Diterjunkan ke 53 Kawasan Prioritas
Kementerian Transmigrasi juga mengandalkan peran sumber daya manusia dalam mengawal transformasi kawasan.
Sebanyak 1.476 Patriot ditugaskan di 53 kawasan transmigrasi prioritas di berbagai wilayah Indonesia.
Mereka diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.
Para Patriot tidak hanya diminta menghasilkan penelitian dan laporan.
Mereka harus memahami potensi wilayah, menemukan persoalan nyata, serta mendampingi masyarakat.
“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” tegas Iftitah.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan data dari balik meja.
Kondisi masyarakat, karakteristik wilayah, potensi ekonomi, hingga persoalan sosial harus benar-benar dipahami langsung.
Ukuran Keberhasilan Kini Berubah
Transformasi transmigrasi membawa perubahan dalam cara pemerintah mengukur keberhasilan program.
Keberhasilan tidak lagi hanya dilihat dari berapa banyak penduduk yang dipindahkan.
Tidak pula hanya berdasarkan berapa hektare lahan yang dialokasikan.
Ukuran baru yang ingin dicapai adalah:
- terciptanya lapangan kerja produktif;
- meningkatnya pendapatan masyarakat;
- tumbuhnya usaha lokal;
- meningkatnya nilai tambah komoditas;
- berkembangnya industri kawasan;
- terbukanya akses pasar;
- meningkatnya keterampilan masyarakat;
- serta kemampuan kawasan untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, transmigrasi kini diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi regional.
Dari Memindahkan Orang Menjadi Membangun Alasan Ekonomi
Paradigma baru tersebut pada akhirnya membawa perubahan besar dalam cara memahami transmigrasi.
Dulu, transmigrasi sering dimulai dengan pertanyaan: ke mana penduduk akan dipindahkan?
Kini, pertanyaan yang ingin dijawab terlebih dahulu adalah: peluang ekonomi apa yang tersedia di kawasan tersebut?
Apakah tersedia pekerjaan?
Apakah tersedia peluang usaha?
Apakah ada pasar?
Apakah terdapat infrastruktur?
Apakah masyarakat lokal akan memperoleh manfaat?
Apakah kawasan mampu tumbuh dalam jangka panjang?
Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik, maka kawasan memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk berkembang.
Masyarakat pun tidak perlu dipaksa untuk berpindah.
Mobilitas dapat terjadi secara sukarela karena kawasan tersebut menawarkan masa depan yang lebih baik.
Transmigrasi masa depan bukan lagi sekadar tentang memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Transmigrasi diarahkan menjadi strategi membangun pusat pertumbuhan baru, menciptakan pekerjaan, memperkuat ekonomi daerah, dan memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dari kemajuan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan diuji bukan dari besarnya konsep yang diumumkan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Apakah pekerjaan bertambah?
Apakah pendapatan meningkat?
Apakah usaha lokal tumbuh?
Apakah generasi muda memiliki alasan untuk tetap bekerja dan membangun masa depan di daerah?
Jika jawabannya iya, maka paradigma baru transmigrasi benar-benar telah bergerak dari sekadar memindahkan manusia menuju membangun masa depan kawasan.
Fredy Legito
0 Komentar