JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan mekanisme baru pengusulan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dengan memanfaatkan Aplikasi Revitalisasi Sekolah. Sistem ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengusulan revitalisasi sekolah.
Aplikasi tersebut menjadi pusat perencanaan, verifikasi, monitoring, hingga evaluasi program revitalisasi. Sejumlah fitur telah disiapkan, di antaranya rekomendasi otomatis berbasis data Dapodik, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real time, pemeringkatan prioritas sekolah secara objektif, verifikasi berjenjang oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta akses informasi kondisi sekolah hingga tingkat ruang kelas.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa digitalisasi proses pengusulan merupakan langkah untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Program revitalisasi tahun 2026 tidak hanya mencakup rehabilitasi ruang kelas yang rusak, tetapi juga pembangunan ruang belajar baru, penataan lingkungan sekolah, pembangunan pagar, akses masuk, ruang tunggu, peningkatan estetika lingkungan sekolah, hingga penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak.
Sasaran program meliputi sekolah negeri maupun swasta dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keberpihakan kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 195 ribu sekolah dengan lebih dari 1,2 juta ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Karena itu, revitalisasi akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan sekolah yang paling membutuhkan.
Persyaratan Pengusulan
Pemerintah daerah bertugas melakukan:
- Menentukan prioritas sekolah yang diusulkan.
- Melakukan asesmen dan verifikasi lapangan.
- Mendampingi sekolah dalam melengkapi dokumen persyaratan.
Sementara itu, satuan pendidikan wajib menyiapkan:
- Dokumen status dan luas lahan siap bangun.
- Foto kondisi bangunan dengan geotagging dari enam sudut pengambilan.
- Formulir tingkat kerusakan bangunan sesuai ketentuan Kementerian PUPR yang telah ditandatangani surveyor.
Melalui sistem digital ini, pemerintah berharap proses pengusulan revitalisasi sekolah menjadi lebih cepat, transparan, objektif, dan akuntabel sehingga pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar