PONTIANAK — Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018–2023, Sutarmidji, angkat bicara mengenai polemik Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal yang kini diwacanakan untuk dicabut.
Perda tersebut ditetapkan pada 30 Mei 2022, ketika Sutarmidji masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Ia menegaskan, regulasi daerah tersebut bukanlah aturan yang menciptakan ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar hingga maksimal dua hektare.
Menurut Sutarmidji, ketentuan mengenai pengecualian berbasis kearifan lokal justru telah terdapat dalam regulasi nasional. Sementara Perda Kalbar hadir untuk mengatur tata cara pelaksanaan di tingkat daerah agar praktik perladangan masyarakat dapat dilakukan dengan batasan dan pengawasan.
“Perda itu mengatur tentang tata cara membakar yang dua hektare. Yang boleh kan bakar dua hektare itu Undang-Undang Lingkungan Hidup,” kata Sutarmidji, Minggu (23/8/2026).
Bukan Perda yang Menjadi Dasar
Sutarmidji merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ia menjelaskan, Pasal 69 ayat (1) huruf h pada prinsipnya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, ketentuan tersebut memiliki pengecualian yang mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat.
Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2), terdapat ketentuan mengenai pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal serta menggunakan sekat bakar.
“Jadi yang mengizinkan bakar itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” tegasnya.
Karena itu, Sutarmidji menilai pencabutan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tidak serta-merta menghapus ketentuan nasional mengenai kearifan lokal sepanjang norma dalam undang-undang tersebut masih berlaku.
Perda Justru Mengatur Pelaksanaan
Menurut Sutarmidji, Perda Nomor 1 Tahun 2022 dibuat bukan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat membakar lahan tanpa kendali.
Sebaliknya, perda tersebut dimaksudkan untuk memberikan aturan yang lebih konkret mengenai bagaimana masyarakat melakukan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.
Pengaturan itu mencakup tata cara pembukaan lahan, pembinaan, pengawasan hingga ketentuan sanksi administratif.
“Jangan nyalakan perda, perda apa hubungannya dengan kebakaran lahan. Perda itu justru mengatur bakar lahan dua hektare yang diizinkan undang-undang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Perda 1/2022 sebagai instrumen teknis pemerintah daerah untuk mengatur praktik perladangan masyarakat, bukan sebagai dasar utama yang melegalkan pembakaran lahan secara bebas.
Sutarmidji Singgung Penindakan Perusahaan
Mantan Gubernur Kalbar itu juga mengungkapkan kebijakan penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah provinsi ketika dirinya masih memimpin Kalimantan Barat.
Ia mengklaim pemerintah daerah saat itu memberikan sanksi kepada perusahaan yang ditemukan memiliki titik panas di wilayah konsesinya.
“Saya tahun 2019 memberi sanksi pada 157 perusahaan perkebunan, yang titik apinya bisa dipantau dari ruang DAR kantor gubernur,” katanya.
Sutarmidji juga menyebut dua perusahaan diajukan ke pengadilan, sementara empat perkara diproses secara pidana. Selain itu, pemerintah provinsi disebut mengusulkan pencabutan izin terhadap sejumlah perusahaan.
Ia turut menyebut salah satu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap menghasilkan denda sekitar Rp917 miliar.
Karhutla Jangan Hanya Dibebankan kepada Peladang
Sutarmidji menilai penanganan karhutla harus dilakukan berdasarkan fakta lapangan dan sumber api, bukan semata-mata dengan memperdebatkan keberadaan sebuah perda.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan antara aktivitas perladangan masyarakat dengan kebakaran yang terjadi di kawasan konsesi perusahaan.
“Kalau mau lihat titik api oleh pembakar lahan, dengan pembakar oleh ladang gampang,” katanya.
Namun, berbagai klaim mengenai asal-usul titik api, termasuk identifikasi berdasarkan pemantauan hotspot, tetap membutuhkan verifikasi melalui data dan pemeriksaan lapangan yang objektif.
Polemik Perda Kini Masuk Babak Baru
Perda Nomor 1 Tahun 2022 kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pencabutannya di tengah meningkatnya perhatian terhadap persoalan karhutla di Kalimantan Barat.
Bagi Sutarmidji, pemerintah perlu melihat terlebih dahulu kedudukan perda tersebut terhadap aturan yang lebih tinggi sebelum menjadikan pencabutan sebagai solusi utama.
“Percuma cabut perda kalau undang-undang tak dicabut,” ujarnya.
Polemik tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut dicabut atau dipertahankannya Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana pemerintah menekan karhutla tanpa menghilangkan perlindungan terhadap masyarakat peladang yang menjalankan kearifan lokal.
Di sisi lain, penegakan hukum juga dituntut berlaku tegas dan tidak tebang pilih. Jika pembakaran dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kebakaran, siapa pun pelakunya harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Api harus dipadamkan, karhutla harus dihentikan, tetapi kebijakan juga harus mampu membedakan antara kearifan lokal yang diatur secara ketat dengan pembakaran ilegal yang mengancam lingkungan dan masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar