TARAKAN — Persoalan permohonan penerbitan hak atas tanah warga Mamburungan kembali menjadi perhatian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melalui Komisi I memfasilitasi persoalan tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/8/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan itu membahas aduan warga, yakni Rifai dan Septianda, terkait permohonan penerbitan hak atas tanah yang hingga kini belum memperoleh kejelasan.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin, dan dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, BPN Kota Tarakan, manajemen PT Medco E&P Tarakan, Camat Tarakan Timur, serta Ketua RT 09 Mamburungan, Usman, yang mendampingi warga.
Suryadi: Jangan Gantung Permohonan Masyarakat
Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Suryadi Sangkala, menyampaikan kritik terhadap pelayanan BPN Kota Tarakan yang menurutnya terkesan belum memberikan kepastian terhadap permohonan warga.
Suryadi meminta BPN tidak membiarkan masyarakat menunggu tanpa kejelasan, terlebih apabila dokumen permohonan telah diajukan secara resmi.
Menurut Suryadi, berdasarkan keterangan dari instansi teknis terkait, lokasi tanah yang diajukan warga tidak berada dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan disebut berada pada radius aman lebih dari 50 meter dari fasilitas migas.
“Aduan ini sudah dibenarkan oleh Bidang Tata Ruang bahwa wilayahnya tidak termasuk WKP. Namun yang sangat saya sayangkan, dari BPN masih menunggu dan menggantung,” ujar Suryadi.
Ia menilai setiap permohonan masyarakat semestinya diterima dan diproses terlebih dahulu sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
Suryadi juga meminta BPN tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa suatu bidang tanah merupakan aset pihak tertentu hanya berdasarkan dugaan atau lokasi yang berdekatan dengan fasilitas migas.
“Setiap warga yang ingin mengajukan, tolong diproses dulu, diterima dulu. Jangan karena menduga-duga bahwa ini masuk lahan Pertamina lalu Bapak menggantung. Ini kan tidak benar,” tegasnya.
Menurut Suryadi, kondisi lokasi yang telah menjadi kawasan permukiman serta adanya informasi mengenai radius aman dan status wilayah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan secara objektif.
“Apalagi lokasi ini sudah pemukiman ramai dan ada dua fakta: berada di radius aman 50 meter dan tidak masuk WKP. Tolong jangan mempersulit permohonan masyarakat,” lanjutnya.
BPN: Perlu Klarifikasi Status Aset
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Tarakan, Muhammad Mahirda Ariwibowo, S.Tr., memberikan penjelasan mengenai kehati-hatian pihaknya dalam memproses permohonan sertifikasi tanah yang berada di sekitar fasilitas sumur migas.
Mahidra mengatakan, BPN perlu memastikan terlebih dahulu status objek tanah tersebut, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya aset milik Pertamina.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar proses administrasi pertanahan tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
“Terkait masalah sumur ini, kami perlu klarifikasi kembali ke pihak Pertamina, apakah ini masuk dalam aset Pertamina atau tidak,” jelas Mahidra.
Ia menjelaskan bahwa kehati-hatian tersebut juga berkaitan dengan adanya persoalan sebelumnya yang telah masuk ke ranah pengadilan antara Pertamina dengan masyarakat mengenai objek yang sama.
“Hal ini menjadi pertimbangan kami karena melihat permasalahan sebelumnya yang sudah masuk ke ranah pengadilan antara Pertamina dengan masyarakat terhadap objek yang sama, yaitu penguasaan di atas sumur milik Pertamina,” ujarnya.
BPN Tetap Buka Ruang Pengajuan
Meski masih membutuhkan klarifikasi mengenai status aset, BPN Kota Tarakan memastikan masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan hak atas tanah.
Mahidra menyarankan warga menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan sehingga proses administrasi dapat berjalan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
“Terhadap masyarakat, silakan saja mengajukan permohonannya. Tahapan dan proses akan tetap kami laksanakan,” katanya.
Sementara terkait dugaan atau kemungkinan adanya lahan yang merupakan aset Pertamina, BPN akan melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pihak terkait.
“Mengenai lahan Pertamina, kami tetap akan berkoordinasi dan melakukan klarifikasi dengan pihak Pertamina,” pungkasnya.
DPRD Minta Ada Kepastian
RDP tersebut menunjukkan bahwa persoalan penerbitan hak atas tanah masyarakat membutuhkan koordinasi lintas instansi agar tidak terjadi tarik-menarik kewenangan maupun ketidakjelasan status tanah.
Di satu sisi, warga membutuhkan kepastian atas permohonan hak tanah yang mereka ajukan. Di sisi lain, BPN berkewajiban memastikan setiap sertifikasi tidak menimbulkan persoalan baru, terutama apabila objek tanah memiliki keterkaitan dengan aset atau fasilitas migas.
Karena itu, proses verifikasi dan klarifikasi harus dilakukan secara terbuka, objektif, serta berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD Kota Tarakan diharapkan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai status tanah dan mekanisme penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
Pada prinsipnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan pertanahan yang jelas dan transparan. Namun, proses penerbitan hak atas tanah juga harus memastikan tidak terjadi tumpang tindih hak maupun sengketa di kemudian hari.
Kini yang ditunggu warga adalah kepastian: apakah permohonan mereka dapat diproses, dokumen apa saja yang masih harus dilengkapi, serta bagaimana status tanah tersebut berdasarkan hasil klarifikasi antara BPN dan pihak terkait.
0 Komentar