DEPOK — Wajib pajak perlu lebih cermat ketika memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menangani urusan perpajakan. Pasalnya, ketentuan terbaru menegaskan bahwa Surat Kuasa Khusus tidak lagi dapat dibuat tanpa batas waktu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui kuasa wajib pajak.
Penjelasan tersebut disampaikan Fungsional Penyuluh Ahli Pertama DJP Zulfikar Irfial Chizli dalam kegiatan Bincang Pajak Series Agustus 2026 yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (12/8/2026).
Masa Berlaku Wajib Dicantumkan
Dalam pemaparan DJP, salah satu perubahan yang perlu menjadi perhatian wajib pajak adalah kewajiban mencantumkan masa berlaku Surat Kuasa Khusus.
Artinya, surat kuasa yang diberikan kepada konsultan pajak atau pihak lain tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Kuasa hanya berlaku selama periode yang telah dicantumkan dalam surat tersebut.
“Jadi, kini terdapat masa berlaku surat kuasa khusus,” kata Zulfikar.
Ketentuan ini menjadi penting karena wajib pajak yang selama ini menggunakan surat kuasa dalam berbagai urusan perpajakan harus memastikan dokumen yang digunakan masih berada dalam masa berlaku.
Satu Kuasa untuk Satu Pihak
Selain memiliki masa berlaku, Surat Kuasa Khusus juga memiliki batasan mengenai ruang lingkup dan pihak yang menerima kuasa.
Surat tersebut hanya berlaku untuk satu orang kuasa serta hak dan/atau kewajiban perpajakan yang secara jelas tercantum dalam surat.
DJP juga menegaskan bahwa seorang kuasa tidak diperbolehkan melimpahkan kembali kuasa yang diterimanya kepada orang lain.
“Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain,” ujar Zulfikar.
Dengan ketentuan tersebut, pemberian kuasa menjadi lebih spesifik dan jelas, baik mengenai siapa yang diberi kewenangan maupun urusan perpajakan apa saja yang dapat ditangani.
Identitas dan Ruang Lingkup Harus Jelas
Surat Kuasa Khusus juga wajib memuat sejumlah informasi penting.
Di antaranya nama, NPWP dan tanda tangan wajib pajak sebagai pemberi kuasa, kemudian nama, NPWP dan tanda tangan pihak yang menerima kuasa.
Selain identitas, surat juga harus mencantumkan status kuasa, hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, serta masa berlaku Surat Kuasa Khusus.
Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kejelasan mengenai hubungan antara wajib pajak dan pihak yang memperoleh kewenangan untuk menjalankan urusan perpajakan.
Wajib Dilengkapi Meterai
DJP juga menjelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus harus dilengkapi dengan meterai.
Sementara apabila pihak yang ditunjuk sebagai kuasa merupakan keluarga wajib pajak, diperlukan dokumen pendukung untuk membuktikan hubungan keluarga tersebut.
Dokumen pendukung dapat berupa kartu keluarga atau surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, wajib pajak perlu memastikan seluruh dokumen telah dipenuhi sebelum memberikan kuasa agar tidak menimbulkan kendala ketika proses administrasi perpajakan dilakukan.
Kuasa Dapat Berakhir Sebelum Waktunya
PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah kondisi yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir.
Selain karena masa berlaku Surat Kuasa Khusus telah habis, kuasa dapat berakhir apabila wajib pajak mencabut pemberian kuasa.
Pemberian kuasa juga dapat berakhir apabila izin konsultan pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dibekukan maupun dicabut.
Selain itu, terdapat kondisi lain yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk apabila pihak yang menerima kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan yang diatur.
Administrasi Kuasa Terintegrasi Sistem DJP
Perubahan lainnya berkaitan dengan integrasi tata cara pelaksanaan kuasa ke dalam sistem administrasi DJP.
Konsultan pajak maupun pihak lain yang akan ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak perlu terdaftar dalam aplikasi SIKOP dengan status yang sesuai.
Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses verifikasi maupun pemutakhiran dalam sistem administrasi DJP.
Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat administrasi pemberian kuasa sekaligus memastikan pihak yang menjalankan kewenangan atas nama wajib pajak memiliki status dan data yang sesuai.
Wajib Pajak Diminta Lebih Teliti
Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, wajib pajak perlu lebih teliti ketika membuat ataupun memperbarui Surat Kuasa Khusus.
Khusus untuk surat yang dibuat dalam bentuk kertas, klausul mengenai masa berlaku harus dicantumkan secara jelas.
Jangan sampai surat kuasa yang masa berlakunya telah berakhir masih digunakan dalam menjalankan urusan perpajakan. Wajib pajak juga perlu memastikan identitas pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kewenangan, serta dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan baru ini pada akhirnya memberikan batas yang lebih jelas mengenai siapa yang berwenang, untuk urusan apa, dan sampai kapan kewenangan tersebut berlaku.
Diikuti Sekitar 250 Peserta
Bincang Pajak IKPI Cabang Depok yang membahas PMK Nomor 44 Tahun 2026 tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan.
Peserta berasal dari kalangan usahawan, pegawai, pakar hukum, konsultan pajak dari IKPI maupun organisasi profesi lainnya.
Pembahasan mengenai perubahan tata cara pemberian kuasa tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Dengan adanya kewajiban mencantumkan masa berlaku, Surat Kuasa Khusus kini tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen yang berlaku tanpa batas waktu. Wajib pajak maupun kuasa yang ditunjuk harus memastikan setiap kewenangan yang diberikan tetap sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026.
Fredy Legito
0 Komentar