KALIMANTAN BARAT — Fenomena menurunnya debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat pada musim kemarau kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai kondisi daerah aliran sungai (DAS), perubahan tutupan lahan, serta aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Kemarau panjang memang menjadi salah satu faktor utama berkurangnya ketersediaan air. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya faktor lain yang ikut memperbesar tekanan terhadap sumber daya air.
Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan tutupan lahan akibat pembukaan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai keberadaan tanaman sawit, melainkan bagaimana perubahan bentang alam, sistem drainase, pembukaan jalan perkebunan, kanal, pemadatan tanah hingga hilangnya kawasan hutan dan lahan basah dapat memengaruhi keseimbangan tata air dalam suatu DAS.
BUKAN SEKADAR PERSOALAN KEMARAU
Sungai yang mengalami penyusutan debit tidak tepat jika langsung disimpulkan hanya disebabkan oleh perkebunan sawit.
Namun sebaliknya, dugaan kontribusi perubahan penggunaan lahan juga tidak semestinya diabaikan tanpa kajian.
Dalam kondisi kemarau panjang, kemampuan suatu kawasan menyimpan cadangan air menjadi sangat penting.
Hutan, rawa, gambut dan kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyimpan air berperan menjaga ketersediaan air tanah sekaligus membantu mempertahankan aliran sungai ketika curah hujan menurun.
Ketika kawasan tersebut mengalami perubahan fungsi secara besar-besaran, kemampuan lanskap dalam menahan dan melepaskan air secara perlahan berpotensi ikut berubah.
Pertanyaan pentingnya kemudian: apakah perubahan tutupan lahan di sekitar DAS telah diperhitungkan dalam penurunan debit sungai yang terjadi saat ini?
SAWIT DAN KEBUTUHAN AIR PERLU DIKAJI SECARA ILMIAH
Kelapa sawit merupakan tanaman yang membutuhkan ketersediaan air untuk pertumbuhan.
Dalam kondisi normal, keberadaan perkebunan tidak otomatis berarti sungai akan mengering. Namun pada wilayah yang mengalami defisit air atau kemarau panjang, penggunaan air oleh vegetasi serta perubahan tata air kawasan perlu diperhitungkan dalam analisis hidrologi.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melihat jumlah curah hujan.
Perlu dibandingkan bagaimana kondisi debit sungai sebelum dan sesudah terjadi perubahan tutupan lahan, berapa luas kawasan perkebunan dalam satu DAS, bagaimana kondisi air tanah, serta apakah terdapat aktivitas pengambilan air yang turut memengaruhi ketersediaan sumber daya air.
JALAN PERKEBUNAN DAN PEMADATAN TANAH JUGA PERLU DIPERIKSA
Persoalan lain yang tidak boleh luput adalah pembangunan infrastruktur perkebunan.
Jalan, timbunan, saluran drainase, kanal dan aktivitas alat berat dapat mengubah karakteristik permukaan tanah.
Jika air hujan lebih cepat dialirkan keluar dari suatu kawasan dan tidak cukup meresap menjadi cadangan air tanah, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air ketika musim kemarau tiba.
Dengan kata lain, persoalan tata air bukan hanya mengenai berapa banyak hujan yang turun, tetapi juga ke mana air hujan mengalir dan berapa banyak yang tersimpan di dalam ekosistem.
KAWASAN HUTAN DAN LAHAN BASAH JANGAN DIABAIKAN
Kawasan hutan, rawa dan gambut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dalam sistem tata air.
Jika kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyimpan air berubah menjadi kawasan budidaya, maka perubahan tersebut perlu dikaji berdasarkan kondisi hidrologi masing-masing wilayah.
Terlebih apabila perkebunan berada dalam satu kesatuan DAS dengan sungai yang mengalami penurunan debit secara signifikan.
Publik berhak mengetahui apakah perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata ruang, ketentuan lingkungan hidup dan pengelolaan DAS yang berlaku.
JANGAN HANYA SALING MENYALAHKAN
Fenomena sungai surut seharusnya tidak menjadi ruang untuk saling menyalahkan.
Yang diperlukan adalah data dan audit lingkungan yang terbuka.
Pemerintah perlu mempertemukan data curah hujan, debit sungai, luas tutupan hutan, luas perkebunan, kondisi gambut, keberadaan kanal dan bendungan, penggunaan air, serta perubahan penggunaan lahan dalam satu analisis yang komprehensif.
Jika hasil kajian menunjukkan perkebunan tidak memberikan kontribusi signifikan, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan perubahan tata air akibat aktivitas perkebunan yang berkontribusi terhadap menurunnya ketersediaan air, maka langkah korektif harus dilakukan.
Jika tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Jika terdapat pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum.
PEMERINTAH HARUS BERANI MEMBUKA DATA DAS
Persoalan ini menjadi penting karena sungai bukan hanya milik satu kelompok atau satu perusahaan.
Sungai merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat.
Ketika debit sungai turun drastis, dampaknya dapat dirasakan masyarakat yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, transportasi maupun aktivitas ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah dan instansi teknis perlu membuka informasi mengenai kondisi DAS secara proporsional kepada publik.
Pertanyaan publik sederhana tetapi mendasar:
Berapa luas hutan yang telah berubah menjadi perkebunan?
Berapa persen DAS yang telah mengalami perubahan tutupan lahan?
Bagaimana tren debit sungai dalam 5–10 tahun terakhir?
Apakah terdapat perubahan kualitas dan kuantitas air tanah?
Apakah terdapat kanal atau sistem drainase yang mengubah pola aliran air?
Berapa banyak air yang digunakan untuk aktivitas perkebunan dan kegiatan lainnya?
Dan yang paling penting:
Apakah ada korelasi antara perubahan tutupan lahan dengan penurunan debit sungai pada musim kemarau?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui data dan kajian ilmiah, bukan berdasarkan asumsi.
PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Kalimantan Barat memiliki kekayaan hutan, sungai, rawa dan kawasan gambut yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Karena itu, pembangunan ekonomi dan investasi perkebunan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap fungsi ekologis lingkungan.
Jangan sampai keuntungan ekonomi dinikmati hari ini, sementara masyarakat harus menanggung dampak ekologisnya di kemudian hari.
Fenomena sungai yang semakin surut harus menjadi momentum evaluasi bersama.
Bukan untuk menghakimi perkebunan sawit, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan lahan berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sumber air yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar “apakah sawit menyebabkan sungai kering?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Seberapa besar perubahan penggunaan lahan, termasuk perkebunan sawit, berkontribusi terhadap perubahan tata air DAS—dan apakah pemerintah memiliki data yang dapat membuktikannya?
Jika jawabannya belum ada, maka audit dan kajian hidrologi yang transparan sudah menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan.
KALIMANTAN BARAT, 2026
Fredy Legito
0 Komentar