SANGGAU — Penyaluran solar bersubsidi di SPBU 63.785.001 Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Muncul dugaan adanya praktik penjualan solar subsidi kepada pihak tertentu dengan harga jauh di atas harga resmi, disertai penggunaan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi.
Informasi yang diterima redaksi menyebut solar subsidi diduga dijual kepada pelansir dengan harga mencapai Rp13.500 per liter. Dugaan tersebut semakin menjadi perhatian setelah adanya pemantauan langsung di lokasi pada Jumat malam, 21 Agustus 2026.
Sekitar pukul 20.30 WIB, sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi terlihat melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU tersebut.
Kendaraan-kendaraan yang terpantau disebut memiliki kapasitas tangki tidak seperti kendaraan pada umumnya. Beberapa kendaraan diduga telah dimodifikasi dengan penambahan tangki di bagian tertentu sehingga mampu menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
Tangki Modifikasi Jadi Sorotan
Dugaan praktik pengisian berulang menggunakan kendaraan bertangki modifikasi bukan persoalan baru. Informasi dari masyarakat menyebut aktivitas serupa diduga telah beberapa kali terjadi di SPBU tersebut.
Bahkan, sebelumnya warga disebut pernah menemukan sejumlah kendaraan, termasuk truk, yang diduga menggunakan baby tank maupun tangki modifikasi untuk mengangkut solar subsidi.
Apabila dugaan tersebut benar, praktik semacam ini patut mendapat perhatian serius karena BBM subsidi pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat dan sektor yang memang memenuhi kriteria penerima subsidi.
Penggunaan kendaraan dengan kapasitas penampungan yang telah dimodifikasi untuk melakukan pengisian berulang berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan.
Dugaan Modus “Bon Putih”
Selain persoalan kendaraan bertangki modifikasi, muncul pula informasi mengenai dugaan penggunaan “bon putih” atau bon kosong dalam transaksi solar subsidi.
Menurut informasi yang diterima redaksi, modus tersebut diduga digunakan untuk melakukan pemesanan atau pengaturan distribusi BBM sebelum pasokan tiba di SPBU.
Namun, dugaan mengenai penggunaan “bon putih” tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa praktik tersebut benar-benar terjadi sebelum adanya pemeriksaan resmi.
Jika benar terdapat mekanisme penjualan atau pemesanan BBM subsidi melalui dokumen yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, persoalan tersebut tentu perlu diperiksa secara menyeluruh.
Sebab, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut keuntungan pihak tertentu, tetapi juga menyangkut uang negara dan hak masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.
Pertamina dan APH Jangan Tutup Mata
Dugaan penyelewengan solar subsidi semestinya tidak berhenti pada laporan masyarakat atau pemberitaan media.
Pihak yang memiliki kewenangan pengawasan perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pola penyaluran BBM di SPBU tersebut.
Pemeriksaan dapat mencakup data transaksi, volume penyaluran, rekaman CCTV, identitas kendaraan yang melakukan pengisian berulang, kesesuaian QR atau dokumen transaksi, serta hubungan antara kendaraan pelansir dengan pihak-pihak yang mengelola SPBU.
Jika ditemukan kendaraan dengan tangki yang tidak sesuai standar, maka perlu dipastikan apakah kendaraan tersebut memang memenuhi ketentuan untuk melakukan pengisian BBM subsidi.
Demikian pula apabila ditemukan transaksi dengan harga Rp13.500 per liter, perlu diperiksa siapa yang menetapkan harga tersebut, kepada siapa BBM dijual, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan apakah transaksi tersebut tercatat secara resmi.
Subsidi Jangan Berubah Menjadi Ladang Keuntungan
BBM bersubsidi diberikan negara untuk membantu masyarakat dan kelompok yang memang membutuhkan. Karena itu, distribusinya harus diawasi secara ketat dari hulu hingga ke konsumen.
Jangan sampai subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru berubah menjadi komoditas yang dipermainkan oleh jaringan tertentu.
Jika dugaan penjualan solar subsidi kepada pelansir dengan harga tinggi terbukti, maka persoalan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila dugaan yang beredar ternyata tidak benar, pihak SPBU juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan mekanisme penyaluran solar subsidi yang sebenarnya.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan yang terus berulang.
Pengawasan Harus Dibuktikan di Lapangan
Kasus ini juga menjadi ujian bagi sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui sistem administrasi. Aktivitas di lapangan juga harus menjadi perhatian, terutama terhadap SPBU yang berulang kali mendapat keluhan masyarakat mengenai pengisian kendaraan dengan tangki tidak standar.
Masyarakat berhak mendapatkan akses BBM subsidi secara adil. Negara juga berkepentingan memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Karena itu, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan verifikasi terhadap dugaan yang mencuat di SPBU 63.785.001 Batang Tarang.
Pertanyaan publik kini sederhana:
Benarkah solar subsidi dijual Rp13.500 per liter kepada pelansir? Benarkah kendaraan bertangki modifikasi bebas melakukan pengisian? Dan benarkah terdapat praktik “bon putih” dalam penyaluran solar subsidi?
Semua pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui audit, pemeriksaan lapangan, data transaksi dan penegakan hukum, bukan sekadar saling membantah.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat dugaan berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemantauan yang diklaim dilakukan di lapangan. Redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari manajemen SPBU 63.785.001 Batang Tarang maupun pihak Pertamina terkait tudingan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan.
0 Komentar