Sinta Nuriyah Prihatin Kondisi Bangsa: Kekuasaan Harus untuk Kesejahteraan, Bukan Penindasan
JAKARTA — Keprihatinan terhadap kondisi demokrasi, ketidakadilan, serta hubungan antara negara dan masyarakat kembali disuarakan Sinta Nuriyah Wahid. Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan penyelenggara negara agar tidak mengabaikan kemarahan dan keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Sinta menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang terjadi belakangan menunjukkan adanya masalah yang perlu diselesaikan secara serius dan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
“Akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan, rakyat yang marah pada ketidakadilan,” ujar Sinta Nuriyah.
Kemarahan Rakyat Harus Menjadi Evaluasi
Sinta menyoroti munculnya berbagai demonstrasi serta dugaan tindakan berlebihan aparat keamanan dalam menghadapi masyarakat. Ia juga menyinggung berbagai aksi di ruang publik yang dinilai telah menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, ketika kemarahan masyarakat terus muncul, negara perlu melihat persoalan tersebut sebagai alarm untuk melakukan evaluasi, bukan sekadar persoalan ketertiban yang harus segera diredam.
Kekecewaan masyarakat, kata Sinta, harus dibaca sebagai pesan bahwa terdapat persoalan yang menyangkut keadilan, perlindungan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan.
Kekuasaan Harus Berpihak kepada Kemaslahatan Rakyat
Sinta mengingatkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya bukan alat untuk menekan masyarakat. Kekuasaan harus digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia mengutip kaidah yang dikenal dalam tradisi pesantren:
“Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah.”
Kaidah tersebut pada intinya bermakna bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Pesan itu menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap cara negara menjalankan kewenangannya. Menurut Sinta, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
Demokrasi dan Supremasi Hukum Harus Dijaga
Sinta juga menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan harus diwujudkan melalui kehidupan bernegara yang menjamin keadilan, perlindungan masyarakat, kedaulatan sipil, serta supremasi hukum.
Ia menyayangkan apabila sensitivitas terhadap persoalan kemanusiaan semakin berkurang di tengah berbagai dinamika sosial. Menurutnya, hati nurani dan nilai kemanusiaan harus tetap menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa.
Dari Demokrasi hingga Pemberantasan Korupsi
Melalui Sarasehan Kemerdekaan, Sinta berharap berbagai elemen masyarakat dapat menghasilkan rumusan serta komitmen bersama untuk menjawab persoalan bangsa.
Sejumlah isu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian antara lain penguatan demokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan ekonomi nasional.
Baginya, suara masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Kritik dan keresahan publik justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, pesan Sinta kembali menegaskan makna penting kemerdekaan: negara bukan sekadar memiliki kekuasaan, tetapi memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dan memastikan kekuasaan tersebut digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebab, ketika kekuasaan menjauh dari kemaslahatan rakyat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
0 Komentar