SIM Telat 3 Tahun di Malaysia Masih Bisa Diperpanjang, Indonesia Lewat Masa Berlaku Harus Bikin Baru?

SIM Telat 3 Tahun di Malaysia Masih Bisa Diperpanjang, Indonesia Lewat Masa Berlaku Harus Bikin Baru?

JAKARTA — Perbedaan aturan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi perhatian. Di Malaysia, pemegang Competent Driving Licence (CDL) yang terlambat memperpanjang masih memiliki kesempatan hingga 36 bulan sejak masa berlaku berakhir. Sementara di Indonesia, SIM yang telah melewati masa berlaku pada prinsipnya tidak diperpanjang dan pemiliknya harus mengajukan penerbitan SIM baru.

Perbedaan tersebut semakin menarik perhatian setelah seorang warga Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena terlambat memperpanjang SIM hanya tiga hari.

Pemohon, Ahmad Royani, mempersoalkan ketentuan yang membuat keterlambatan administratif berujung pada kewajiban mengikuti kembali proses penerbitan SIM baru, termasuk ujian teori dan praktik.

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 267/PUU-XXIV/2026 dan telah diregistrasi pada 30 Juli 2026.

Ahmad menilai keterlambatan tiga hari tidak semestinya langsung dianggap menghapus kompetensi mengemudi yang telah dimilikinya.

“Seolah-olah kompetensi mengemudi yang telah pemohon miliki selama ini dianggap hilang sama sekali hanya karena kelalaian administratif selama 3 hari.”

Menurutnya, aturan seharusnya membedakan antara keterlambatan administratif dan kondisi ketika seseorang memang sudah tidak memenuhi kompetensi mengemudi.

Ia bahkan mengusulkan adanya masa tenggang dengan denda bertingkat. Keterlambatan 1–30 hari dikenai denda 25 persen, 31–90 hari 50 persen, sedangkan keterlambatan 90 hari hingga satu tahun dikenai denda 75 persen dari biaya administrasi.

Kewajiban membuat SIM baru, menurut usulannya, baru diberlakukan apabila keterlambatan telah melewati satu tahun.

Malaysia Berikan Masa Tenggang Lebih Panjang

Di Malaysia, aturan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) memberikan ruang bagi pemegang CDL untuk memperbarui lesen yang telah kedaluwarsa selama tidak lebih dari 36 bulan.

Apabila masa kedaluwarsa telah melewati tiga tahun, pemegang lesen baru diwajibkan menjalani kembali proses yang berkaitan dengan kompetensi mengemudi.

Model tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara persoalan administrasi dan kebutuhan untuk menguji kembali kemampuan seseorang dalam mengemudi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, SIM berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan dan perpanjangan dilakukan sebelum masa berlaku berakhir. Apabila masa berlaku telah terlewati, pada prinsipnya pemilik harus mengajukan penerbitan SIM baru.

Pengecualian dapat berlaku dalam kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai keadaan kahar berdasarkan keputusan Kakorlantas.

Perbedaan sistem tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik: apakah keterlambatan memperpanjang SIM otomatis berarti seseorang kehilangan kompetensi mengemudinya?

Di satu sisi, kewajiban penerbitan baru dapat dipandang sebagai cara memastikan setiap pengemudi memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun di sisi lain, kasus keterlambatan hanya beberapa hari membuka perdebatan mengenai proporsionalitas sanksi administratif.

Persoalan ini menjadi semakin relevan karena SIM bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga merupakan bukti bahwa seseorang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk mengemudikan kendaraan.

Dengan demikian, perbandingan Indonesia dan Malaysia tidak serta-merta berarti salah satu sistem lebih baik. Namun, perbedaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi apakah masa tenggang dan mekanisme sanksi bertingkat perlu dipertimbangkan agar keterlambatan administratif ringan tidak selalu berujung pada proses penerbitan SIM dari awal.

Fredy Legito