JAKARTA – Pemerintah berencana memperluas basis penerimaan pajak mulai 2027 dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor properti, termasuk penghasilan yang diperoleh masyarakat dari rumah yang disewakan atau dikontrakkan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan APBN 2027. Pemerintah menilai masih terdapat potensi penerimaan dari sektor properti yang belum sepenuhnya tergali sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan perpajakan.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan sistem Coretax untuk membantu mengidentifikasi potensi pajak, termasuk penghasilan yang berasal dari aktivitas penyewaan properti.
Namun, kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah menciptakan jenis pajak baru khusus bagi rumah kontrakan. Yang menjadi sasaran adalah optimalisasi kewajiban perpajakan atas penghasilan dari properti yang memang telah menjadi objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan sistem digital perpajakan diharapkan membuat pemerintah lebih mudah mencocokkan data dan mengidentifikasi sumber penghasilan yang sebelumnya belum terlaporkan atau belum masuk secara optimal dalam sistem perpajakan.
Pemilik Kontrakan Diminta Memahami Kewajiban Pajak
Rencana optimalisasi tersebut tentu menjadi perhatian bagi pemilik rumah kontrakan maupun masyarakat yang memperoleh penghasilan dari penyewaan properti.
Pemerintah perlu memastikan sosialisasi dilakukan secara luas agar masyarakat memahami perbedaan antara pajak atas penghasilan sewa dengan anggapan bahwa setiap rumah kontrakan otomatis dikenakan pungutan pajak baru.
Kejelasan mengenai mekanisme, batasan, tarif, pelaporan, serta siapa yang memiliki kewajiban membayar juga menjadi hal penting agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, penggunaan Coretax untuk memperluas basis perpajakan menunjukkan bahwa pemerintah semakin mengandalkan integrasi data dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak.
Langkah tersebut berpotensi membuat aktivitas ekonomi yang selama ini sulit teridentifikasi menjadi lebih mudah dipantau.
Warganet Soroti Potensi Kenaikan Harga Sewa
Rencana tersebut juga memunculkan beragam reaksi masyarakat. Sebagian warganet mempertanyakan kemungkinan dampaknya terhadap harga rumah kontrakan.
Kekhawatiran yang muncul adalah apabila kewajiban pajak atas penghasilan sewa meningkat, sebagian pemilik properti berpotensi menyesuaikan tarif sewa untuk menutup beban biaya tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan optimalisasi pajak tidak menimbulkan persepsi bahwa masyarakat sedang dibebani dengan jenis pajak baru.
Komentar-komentar bernada satire pun bermunculan di media sosial. Salah satunya mengaitkan kebijakan tersebut dengan istilah “teori Gibran perluas kebun binatang”. Pernyataan tersebut merupakan komentar warganet dan bukan bagian dari keterangan resmi pemerintah.
Optimalisasi Pajak Harus Tetap Berkeadilan
Perluasan basis pajak pada dasarnya dapat menjadi bagian dari reformasi perpajakan apabila dilakukan secara transparan, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat serta kondisi ekonomi penyewa rumah, terutama kelompok masyarakat yang mengandalkan rumah kontrakan sebagai tempat tinggal.
Pengawasan berbasis data seharusnya diarahkan kepada peningkatan kepatuhan, bukan sekadar mengejar penerimaan.
Dengan demikian, optimalisasi pajak sektor properti pada 2027 diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pemilik properti maupun penyewa.
Intinya, rumah yang disewakan bukan otomatis berarti muncul “pajak baru”. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah penghasilan dari kegiatan penyewaan yang memiliki konsekuensi perpajakan sesuai aturan yang berlaku.
0 Komentar