PONTIANAK — Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan langkah besar dalam penyidikan dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat.
Setelah sebelumnya menyita sejumlah aset, termasuk sebuah mobil mewah Lamborghini Aventador yang sempat menjadi perhatian publik, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bersama Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung kembali menyita aset dalam jumlah fantastis.
Kali ini, nilai estimasi keseluruhan aset yang diamankan mencapai Rp338.358.700.000 atau sekitar Rp338,3 miliar.
Aset tersebut dikaitkan dengan SDT alias Aseng, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan tata kelola IUP PT QSS di Kalimantan Barat untuk periode 2017 hingga 2025.
Penyitaan dilakukan di sejumlah lokasi di Kalimantan Barat dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 25 hingga 29 Agustus 2026.
Langkah terbaru Kejaksaan Agung ini memperlihatkan bahwa penyidikan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga terus bergerak untuk menelusuri, mengamankan, dan menjaga aset yang diduga berkaitan dengan perkara.
Aset Bergerak Mendominasi, Nilainya Capai Rp336,9 Miliar
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik Jampidsus bersama Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
Dari total aset yang diamankan, sebagian besar nilai berasal dari aset bergerak.
Aset bergerak tersebut terdiri dari sarana transportasi laut, alat berat, serta berbagai armada operasional dengan nilai estimasi mencapai sekitar Rp336,92 miliar.
Sementara itu, aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan memiliki nilai estimasi sekitar Rp1,4387 miliar.
Dengan demikian, total keseluruhan barang bukti yang disita dalam rangkaian penyitaan tersebut mencapai Rp338.358.700.000.
“Total nilai estimasi keseluruhan barang bukti yang disita oleh tim penyidik saat pelaksanaan penyitaan tersebut mencapai Rp338.358.700.000,” kata Anang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Nilai fantastis aset yang disita tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola IUP PT QSS.
Penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki arti penting karena berkaitan dengan upaya mengamankan barang bukti serta mencegah aset yang memiliki nilai ekonomis berpindah tangan, hilang, rusak, atau mengalami penurunan nilai.
Disita, Disegel dan Dititipkan untuk Menjaga Nilai Aset
Kejaksaan Agung memastikan aset-aset yang telah diamankan tidak dibiarkan begitu saja.
Barang bukti tersebut telah melalui proses penyitaan, penyegelan, penitipan, serta validasi aset bersama Tim Satuan Tugas Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
Menurut Anang, seluruh tindakan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
“Barang bukti yang disita selanjutnya dititipkan dan diamankan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku guna menjaga keutuhan serta nilai ekonomisnya,” ujarnya.
Langkah pengamanan tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar aset yang disita memiliki nilai ekonomi sangat besar, khususnya alat berat, sarana transportasi laut, dan armada operasional.
Dalam perkara korupsi, keberadaan aset yang telah disita juga dapat menjadi bagian penting dari proses pembuktian dan, apabila memenuhi ketentuan hukum serta terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara.
Namun, status akhir terhadap aset tersebut tetap bergantung pada proses hukum yang berjalan dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Sebelumnya Lamborghini Aventador Turut Disita
Penyitaan aset senilai Rp338,3 miliar ini bukanlah tindakan pertama yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, pada 23 Juni 2026, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang dikaitkan dengan SDT alias Aseng dan pihak-pihak lainnya.
Aset yang sebelumnya diamankan antara lain sebuah Lamborghini Aventador, Toyota Fortuner, Toyota Camry, ekskavator, dump truck, serta sejumlah bidang atau kapling tanah.
Penyitaan Lamborghini Aventador saat itu menjadi perhatian besar masyarakat, terutama setelah informasi mengenai keberadaan mobil mewah tersebut mencuat ke publik.
Kini, setelah aset kendaraan mewah tersebut diamankan, Kejaksaan Agung kembali menemukan dan menyita aset dengan nilai jauh lebih besar.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa penelusuran aset dalam perkara tersebut terus dilakukan secara bertahap.
Dari sebuah mobil mewah hingga alat berat dan sarana transportasi bernilai ratusan miliar rupiah, penyidik terus mengembangkan penelusuran terhadap aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
Aseng Salah Satu dari Lima Tersangka
SDT alias Aseng merupakan salah satu dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan tata kelola IUP PT QSS di Kalimantan Barat.
Selain SDT, penyidik juga menetapkan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka, yakni:
- YA, selaku Komisaris PT QSS;
- IA, selaku Konsultan Perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU;
- HSFD, selaku Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM;
- AP, selaku Direktur PT QSS.
Penetapan para tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik serta pengumpulan berbagai alat bukti lainnya.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum untuk membela diri dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dugaan Bermula dari Akuisisi dan Proses Perizinan PT QSS
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung, SDT disebut memiliki peran dalam proses akuisisi PT QSS.
Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 210/DISTAMBEN/2016 tertanggal 7 April 2016.
Namun, Kejaksaan Agung menduga terdapat persoalan dalam proses peningkatan status perizinan perusahaan tersebut.
Pada 2018, PT QSS disebut tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena proses tersebut diduga tidak didahului dengan due diligence atau uji tuntas yang sah.
Penyidik juga menduga terdapat penggunaan data-data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, PT QSS disebut tetap memperoleh IUP Operasi Produksi serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan cakupan wilayah mencapai sekitar 4.084 hektare.
Menurut Kejaksaan Agung, kondisi tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur persyaratan pemberian IUP Operasi Produksi.
Dugaan Bauksit dari Luar Wilayah IUP
Penyidikan perkara kemudian berkembang pada dugaan aktivitas penjualan bauksit.
Menurut konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, setelah memperoleh IUP Operasi Produksi, PT QSS disebut tidak melakukan aktivitas penambangan di wilayah IUP yang dimilikinya.
Namun, penyidik menduga tetap terjadi penjualan bauksit yang berasal dari luar wilayah IUP dengan menggunakan dokumen perusahaan tersebut.
Hasil produksi bauksit tersebut disebut telah diperdagangkan dalam periode 2020 hingga 2024.
Jika dugaan tersebut terbukti dalam proses hukum, persoalan tersebut menjadi sangat serius karena menyangkut penggunaan dokumen perizinan pertambangan dalam aktivitas pengangkutan dan perdagangan mineral.
Kejaksaan Agung juga menduga dokumen persetujuan ekspor digunakan melalui proses yang tidak dilakukan sesuai mekanisme verifikasi yang seharusnya.
Dalam konstruksi penyidikan, penyidik menduga terdapat kerja sama dengan pihak penyelenggara negara dalam proses penerbitan dokumen tersebut.
Namun seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses hukum.
Sorotan terhadap Persyaratan Smelter
Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian penyidik adalah persoalan fasilitas pengolahan atau smelter.
Kejaksaan Agung menyebut PT QSS tidak memiliki smelter, sementara dalam konstruksi penyidikan, keberadaan fasilitas pengolahan menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan persyaratan perizinan ekspor mineral.
Persoalan ini kemudian menjadi bagian dari rangkaian dugaan penyimpangan tata kelola perizinan yang sedang didalami oleh penyidik.
Jika seluruh rangkaian dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya akan berbicara mengenai persoalan administrasi pertambangan.
Kasus tersebut dapat membuka pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana proses perizinan, pengawasan aktivitas pertambangan, asal-usul komoditas, hingga penggunaan dokumen ekspor dapat berlangsung.
Kerugian Negara Masih Dihitung BPKP
Salah satu pertanyaan terbesar dalam perkara ini adalah berapa sebenarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Hingga perkembangan penyidikan terbaru, Kejaksaan Agung belum mengumumkan angka resmi kerugian negara.
Perhitungan kerugian keuangan negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Nilai aset yang telah disita sebesar Rp338,3 miliar tidak serta-merta dapat diartikan sebagai nilai kerugian negara.
Keduanya merupakan hal yang berbeda.
Nilai penyitaan berkaitan dengan estimasi aset atau barang bukti yang diamankan penyidik, sedangkan kerugian negara harus dihitung berdasarkan mekanisme dan metodologi yang berlaku oleh pihak berwenang.
Karena itu, publik masih menunggu hasil resmi perhitungan BPKP untuk mengetahui besaran kerugian negara yang diduga muncul dalam perkara tersebut.
Penyitaan Aset Bisa Terus Berkembang
Dengan nilai penyitaan yang kini telah mencapai ratusan miliar rupiah, kemungkinan perkembangan penelusuran aset dalam perkara ini masih menjadi perhatian.
Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyidik dapat terus melakukan pengembangan apabila menemukan informasi, dokumen, transaksi, atau aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Penyitaan aset juga merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah hilangnya potensi pemulihan keuangan negara.
Karena itu, kerja sama antara penyidik Jampidsus dan Badan Pemulihan Aset menjadi bagian penting dalam strategi penegakan hukum.
Bukan hanya mencari dan menetapkan tersangka, tetapi juga menelusuri aliran serta keberadaan aset yang berkaitan dengan perkara.
Dari Lamborghini hingga Rp338 Miliar, Penanganan Kasus Terus Berkembang
Kasus dugaan penyimpangan tata kelola IUP PT QSS kini menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian di Kalimantan Barat.
Sebelumnya publik dibuat heboh dengan penyitaan Lamborghini Aventador.
Kini, Kejaksaan Agung kembali mengumumkan penyitaan aset senilai sekitar Rp338,3 miliar.
Perkembangan tersebut menunjukkan skala perkara yang sedang ditangani penyidik.
Namun, proses hukum belum berakhir.
Penyitaan bukan putusan akhir mengenai kepemilikan aset, dan penetapan tersangka juga belum berarti seseorang telah terbukti bersalah.
Semua tuduhan dan dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Penyidik masih bekerja.
BPKP masih menghitung dugaan kerugian negara.
Dan proses pembuktian nantinya akan menentukan bagaimana perkara ini berakhir.
Yang jelas, penyitaan terbaru senilai Rp338,3 miliar menandai babak baru dalam penanganan dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS di Kalimantan Barat.
Setelah Lamborghini Aventador, kini ratusan miliar rupiah aset kembali masuk dalam daftar barang yang diamankan penyidik.
Publik pun menunggu perkembangan berikutnya: berapa sebenarnya kerugian negara dalam perkara ini, apakah masih ada aset lain yang akan ditelusuri, dan sejauh mana penyidikan Kejaksaan Agung akan mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar