JAKARTA — Polemik penundaan transaksi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, terus bergulir. Persoalan tersebut bahkan memicu reaksi keras di media sosial hingga muncul seruan boikot terhadap Bank Mandiri.
Rekening yang menjadi sorotan disebut menampung dana pribadi serta donasi masyarakat dengan nilai sekitar Rp80,9 juta. Dana tersebut dikabarkan dipersiapkan untuk mendukung aksi penyampaian aspirasi warga Pati di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Persoalan mencuat setelah Supriyono mengaku tidak dapat menggunakan rekeningnya ketika mendampingi masyarakat Pati menyampaikan aspirasi pada Jumat (21/8/2026).
Kabar mengenai penundaan transaksi itu kemudian menyebar luas di media sosial. Sejumlah warganet menyatakan kekecewaan dan menyerukan agar nasabah melakukan boikot atau menarik dana dari Bank Mandiri.
Bahkan, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan pengguna yang mengaku kecewa sampai merusak kartu bank dan buku tabungan sebagai bentuk protes.
Warganet Pertanyakan Dasar Penundaan Transaksi
Reaksi publik tidak hanya mempertanyakan tindakan terhadap rekening tersebut, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi dan dasar hukum penundaan transaksi.
Sebagian warganet mempertanyakan mengapa rekening yang disebut berisi dana donasi masyarakat tidak dapat digunakan. Mereka khawatir persoalan tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan masyarakat dalam menggalang dukungan dan menyampaikan aspirasi.
Salah satu akun di platform X, @MilahPass, bahkan mengkritik kebijakan tersebut dan menilai penundaan transaksi rekening nasabah dilakukan secara sepihak.
Namun, berbagai pernyataan dan tudingan yang beredar di media sosial tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Publik perlu membedakan antara fakta yang telah dikonfirmasi dengan opini maupun spekulasi yang berkembang di dunia maya.
Bank Mandiri Beri Penjelasan
Di tengah derasnya kritik, Bank Mandiri kemudian memberikan respons melalui akun resminya dan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Bank Mandiri menjelaskan bahwa penundaan transaksi terhadap rekening tersebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum.
Penjelasan ini menjadi penting karena sebelumnya muncul anggapan di ruang publik bahwa rekening tersebut telah diblokir atau bahkan disita.
Pihak kepolisian kemudian memberikan klarifikasi mengenai istilah yang digunakan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan penundaan transaksi, bukan penyitaan rekening.
“Perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita,” ujar Budi.
Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara istilah penundaan transaksi dan penyitaan rekening. Penjelasan aparat tersebut diharapkan dapat mencegah kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
DPR Ikut Soroti Persoalan
Polemik tersebut juga menarik perhatian lembaga legislatif.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan akan meminta penjelasan kepada pihak perbankan mengenai persoalan penundaan transaksi rekening tersebut.
“Kami nanti konfirmasi ke perbankan kenapa sampai melakukan pemblokiran,” kata Cucun, Senin (24/8/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rekening Supriyono alias Botok tidak lagi hanya menjadi perdebatan di media sosial, tetapi mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Boikot Meluas, Publik Menunggu Kejelasan
Seruan boikot terhadap Bank Mandiri yang muncul di media sosial menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu kepercayaan publik.
Bagi masyarakat, rekening bank bukan sekadar tempat menyimpan uang. Ketika sebuah rekening mengalami pembatasan transaksi, nasabah tentu membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai alasan, dasar tindakan, mekanisme yang digunakan, serta kapan akses transaksi dapat kembali normal.
Di sisi lain, apabila tindakan penundaan transaksi memang dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, publik juga perlu mendapatkan penjelasan yang proporsional mengenai dasar dan konteks tindakan tersebut, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
Yang menjadi persoalan saat ini bukan sekadar apakah masyarakat akan memboikot Bank Mandiri atau tidak.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa transparan mekanisme penundaan transaksi rekening nasabah ketika terdapat permintaan dari aparat penegak hukum?
Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap tindakan terhadap rekening nasabah dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bank Mandiri telah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan penjelasan. Kepolisian juga telah meluruskan bahwa tindakan tersebut merupakan penundaan transaksi, bukan penyitaan rekening.
Namun, reaksi publik belum sepenuhnya mereda.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan yang lebih terang agar polemik tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi maupun ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan.
Satu rekening senilai Rp80,9 juta telah membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: ketika transaksi nasabah ditunda atas permintaan aparat, di mana batas antara kepentingan penegakan hukum, hak nasabah, dan transparansi kepada publik?
(Redaksi)
0 Komentar