LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT — Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat yang membatalkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga menuai sorotan. Kuasa hukum pemilik sertifikat mempertanyakan dasar, prosedur, serta kecepatan proses pembatalan yang dinilai perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
Kuasa hukum Ali Yusro, Sri Dharen, mendatangi Kantor BPN Lombok Barat pada Rabu (12/8/2026) untuk meminta penjelasan mengenai dasar penerbitan surat pembatalan terhadap dua bidang tanah milik kliennya yang berada di kawasan Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.
Menurut Sri Dharen, kedua sertifikat tersebut masing-masing telah terbit sejak 2010 dan 2013, dengan luas keseluruhan sekitar 77 are.
“Kami menerima surat pembatalan sertifikat atas dua bidang tanah milik klien kami seluas kurang lebih 77 are. Padahal sertifikat Hak Milik tersebut sudah terbit sejak tahun 2010 dan 2013,” ujar Sri Dharen.
Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat
Sri Dharen menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan tumpang tindih antara SHM milik kliennya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang tercatat atas nama sebuah perusahaan asal Jawa Timur.
Menurutnya, perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 30 hektare sejak 1997. Namun, ia mempertanyakan kondisi lahan yang disebutnya belum dimanfaatkan untuk pembangunan selama puluhan tahun.
“Lahan puluhan hektare dikuasai selama puluhan tahun tanpa ada pembangunan itu memberikan kontribusi negatif bagi daerah yang sedang berkembang seperti Lombok Barat ini,” katanya.
Persoalan yang menjadi perhatian kuasa hukum bukan hanya menyangkut kepemilikan tanah, tetapi juga mekanisme pembatalan sertifikat dan bagaimana proses administrasi pertanahan tersebut dilakukan.
Pertanyakan Kecepatan Pembatalan
Sri Dharen menilai terdapat perbedaan kecepatan pelayanan yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan dari BPN.
Ia membandingkan kasus kliennya dengan perkara tanah lain yang disebutnya telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama bertahun-tahun, tetapi sertifikat terkait belum juga dibatalkan.
“Masalah ini baru mulai, tapi secepat itu BPN mengeluarkan keputusan pembatalan tanpa ada putusan pengadilan. Sementara, saya mengurus kasus tanah lain yang sudah berputusan inkrah selama tujuh tahun, sertifikatnya tidak kunjung dibatalkan,” ujarnya.
Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan apakah terdapat prosedur khusus yang digunakan dalam pembatalan sertifikat milik kliennya.
Minta Transparansi dan Kepastian Hukum
Sri Dharen juga mempertanyakan kemungkinan adanya perlakuan berbeda dalam proses pelayanan pertanahan. Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran terhadap seluruh dokumen serta proses administrasi yang dilakukan.
“Apakah karena ini PT besar sehingga diprioritaskan, sementara rakyat kecil dikorbankan? Demi 30 hektar tanah PT, hak 77 are milik warga dihantam begitu saja,” katanya.
Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan antara pemilik tanah dan perusahaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap keputusan administrasi pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kepastian kepada seluruh pihak.
Minta Menteri ATR/BPN Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Sri Dharen mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hingga pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap proses pembatalan sertifikat tersebut.
Ia meminta seluruh dokumen dan tahapan administrasi diperiksa secara objektif sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
“Kami minta Bapak Menteri dan Bapak Presiden menaruh perhatian serius atas masalah ini. Ada hal yang tidak benar dan harus diusut tuntas,” tegasnya.
BPN Lombok Barat Siapkan Penjelasan
Sementara itu, pihak BPN Lombok Barat yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut melalui Kasubbag TU Kristin menyatakan akan terlebih dahulu meminta informasi kepada seksi terkait.
“Besok saya tanyakan dulu ya ke seksi untuk pemberitaan ini,” jawabnya melalui pesan WhatsApp.
Dengan adanya keberatan dari pihak pemilik SHM, publik kini menunggu penjelasan resmi BPN Lombok Barat mengenai dasar hukum pembatalan, kronologi penerbitan keputusan, status masing-masing sertifikat, serta prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih hak atas tanah tersebut.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian terhadap prinsip kepastian hukum, transparansi, dan kesetaraan pelayanan pertanahan, khususnya ketika keputusan administrasi menyangkut hak atas tanah yang telah bersertifikat.
Catatan: Pernyataan mengenai dugaan perlakuan khusus maupun adanya penyimpangan prosedur dalam berita ini merupakan klaim/keberatan dari kuasa hukum dan belum merupakan kesimpulan hukum. Penjelasan BPN Lombok Barat serta dokumen resmi terkait pembatalan sertifikat diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
0 Komentar