KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT — Puluhan warga yang mengaku sebagai masyarakat Gang Purnawirawan atau kawasan Sungai Seribu, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Senin (10/8/2026).
Kedatangan warga dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepastian hukum atas status tanah yang selama ini mereka tempati dan kuasai sejak puluhan tahun.
Warga meminta persoalan pertanahan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Mereka juga mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengajuan hak atas tanah yang telah disampaikan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta BPN Kubu Raya segera meneliti dan memproses dokumen permohonan sertifikat tanah yang telah diajukan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, warga meminta adanya transparansi terkait status dan dasar hukum penguasaan tanah di kawasan Sungai Seribu, terutama apabila terdapat pihak lain yang mengklaim lahan yang selama ini ditempati masyarakat.
Warga Minta Kepastian, Bukan Ketidakjelasan
Perwakilan warga, Wahyu Haryanto alias Akang, bersama Rudi Halik dan Karsana, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dalam audiensi dengan jajaran BPN Kubu Raya.
Wahyu mengatakan masyarakat Sungai Seribu selama ini telah tinggal dan menjalankan kehidupan di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
Ia menegaskan, warga membutuhkan kepastian hukum agar tidak terus berada dalam situasi yang tidak jelas mengenai status tanah yang mereka tempati.
“Warga Sungai Seribu selama ini tidak pernah bermasalah dengan pihak mana pun. Saya sendiri sudah puluhan tahun tinggal dan memiliki rumah di Sungai Seribu yang dahulu dikenal sebagai Gang Purnawirawan,” ujar Wahyu.
Menurutnya, persoalan yang kini muncul bukan sekadar mengenai sertifikat, tetapi menyangkut kepastian hukum masyarakat yang telah lama tinggal dan menetap di kawasan tersebut.
Karena itu, warga meminta pemerintah melalui instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
BPN Kubu Raya Janji Teliti Dokumen
Kedatangan warga diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Akis Indriyatno, S.SiT., bersama para kepala seksi dan jajaran staf.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPN Kubu Raya menyambut aspirasi masyarakat dan menyatakan akan melakukan penelitian kembali terhadap dokumen serta data yang berkaitan dengan permohonan hak atas tanah warga.
Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas status tanah, dokumen penguasaan, riwayat tanah serta aspek administrasi dan hukum pertanahan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.
Pihak BPN disebut memberikan waktu sekitar 14 hari kerja untuk melakukan penelitian dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
Warga berharap batas waktu tersebut benar-benar menjadi momentum untuk memberikan kejelasan, bukan kembali menghasilkan ketidakpastian.
Warga Tolak Klaim Sepihak
Dalam penyampaian aspirasinya, warga juga meminta agar tidak ada pihak yang melakukan klaim sepihak terhadap tanah yang selama ini dikuasai dan ditempati masyarakat.
Namun demikian, warga menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada mekanisme hukum dan administrasi pertanahan yang berlaku.
Masyarakat meminta setiap klaim maupun keberatan terhadap tanah tersebut harus diuji berdasarkan bukti, dokumen, riwayat tanah dan ketentuan hukum.
Dengan demikian, penyelesaian tidak boleh didasarkan pada klaim sepihak dari pihak mana pun.
Keterangan Pemerintah Desa Jadi Perhatian
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Raya, Pitut Dwi Yugono, memberikan keterangan bahwa pihak desa selama ini tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan sertifikat kepada BPN Kubu Raya terkait persoalan yang dipermasalahkan warga.
Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam rangka memastikan proses administrasi pertanahan dan riwayat pengajuan hak atas tanah masyarakat.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa dan BPN agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh.
Warga Berharap Penyelesaian Transparan
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung secara damai dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.
Warga menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat keributan, melainkan meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap persoalan tanah yang telah mereka perjuangkan.
Masyarakat berharap BPN Kubu Raya dapat menyampaikan hasil penelitian secara transparan setelah proses pemeriksaan dokumen selesai.
Apabila terdapat kekurangan administrasi, warga meminta diberikan penjelasan mengenai apa yang harus dilengkapi. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan hukum atau klaim dari pihak lain, masyarakat meminta seluruhnya dijelaskan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Jangan Biarkan Persoalan Berlarut
Persoalan tanah yang tidak segera mendapatkan kepastian berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, penyelesaian secara administratif dan hukum harus dikedepankan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Masyarakat juga berharap seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak selama proses penelitian dan penyelesaian berlangsung.
Warga membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Kini bola berada di tangan instansi pertanahan untuk meneliti seluruh dokumen dan memberikan penjelasan berdasarkan data.
Jika dokumen warga memenuhi persyaratan, proses harus dilanjutkan sesuai ketentuan. Jika terdapat persoalan hukum, harus dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Yang paling penting, penyelesaian persoalan tanah di Sungai Seribu harus dilakukan secara transparan, objektif, berkeadilan, dan tidak memihak pihak mana pun.
KUBU RAYA, 10 AGUSTUS 2026
Fredy Legito
0 Komentar