KUBU RAYA – Sengketa kepemilikan lahan yang berlokasi di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, antara pihak ahli waris dan PT Sukanda Jaya terus bergulir dan kini menjadi perhatian publik. Proses penyelesaian perkara saat ini masih memasuki tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Mempawah.
Pihak ahli waris menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik keluarga. Mereka juga menyatakan tetap membuka ruang penyelesaian secara damai sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kuasa pendamping sekaligus Humas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya, Rudi Halik, pihak ahli waris mempertanyakan pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mempawah.
"Yang menjadi pertanyaan dari pihak ahli waris adalah mengapa mediasi dilakukan di Pengadilan Negeri Mempawah. Menurut kami, persoalan yang berkaitan dengan objek pertanahan semestinya juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya sesuai kewenangannya," ujar Rudi.
Dalam keterangannya, pihak ahli waris menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain meminta penghentian aktivitas pada lahan yang masih disengketakan, pengembalian hak atas tanah apabila klaim mereka terbukti secara hukum, serta ganti rugi atas kerugian yang dinilai timbul akibat sengketa tersebut. Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait menangani perkara secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rudi Halik menyatakan pihaknya meyakini dokumen kepemilikan tanah atas nama Hj. Saleha memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, pihak ahli waris berharap seluruh proses pembuktian dilakukan secara terbuka dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Menurutnya, apabila dalam proses persidangan nantinya terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, maka penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun aturan pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan tetap mengedepankan penyelesaian secara damai melalui mekanisme mediasi apabila seluruh pihak memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan berkepastian hukum.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PT Sukanda Jaya belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan maupun tuntutan yang disampaikan pihak ahli waris. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Sukanda Jaya maupun pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan secara berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Red)
0 Komentar