Breaking News

Sengketa Lahan Bertahun-Tahun di Simpang Empat Berakhir Damai, Batas Tanah Disepakati Setelah Pengukuran Ulang


BERSENGKETA BERTAHUN-TAHUN, SENGKETA LAHAN IBU SOLIANI DAN PAK TONI DI SIMPANG EMPAT AKHIRNYA BERAKHIR DAMAI  

SAMBAS — Sengketa lahan yang melibatkan Ibu Soliani dan Bapak Toni di Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhirnya menemukan titik penyelesaian setelah bertahun-tahun menjadi persoalan di tengah masyarakat.


Penyelesaian sengketa tersebut ditempuh melalui mediasi yang dilanjutkan dengan pengecekan fisik serta pengukuran ulang secara langsung di lokasi lahan yang menjadi objek perselisihan, Kamis (13/8/2026).


Proses tersebut dilakukan untuk memastikan batas-batas lahan berdasarkan dokumen yang dimiliki para pihak sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai letak dan ukuran tanah.

Berawal dari Persoalan Batas Lahan


Perselisihan bermula dari persoalan batas tanah yang diklaim sebagai milik Ibu Soliani.


Berdasarkan dokumen yang disebut dimiliki Ibu Soliani, lahan tersebut tercatat memiliki ukuran panjang 400 meter dan lebar 40 meter.


Dalam perkembangannya, Ibu Soliani merasa sebagian bagian lebar lahan miliknya telah dikuasai atau masuk dalam penguasaan Bapak Toni. Persoalan mengenai batas tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa yang berlangsung cukup lama.


Untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, Ibu Soliani memberikan kuasa kepada tim pendamping yang terdiri dari Ramidi, Wardi, dan Aprizal.


Pemdes Fasilitasi Mediasi


Pemerintah Desa Simpang Empat sebelumnya telah memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak di Kantor Desa.


Mediasi tersebut dilakukan dengan mempertemukan pihak Ibu Soliani dan pihak Bapak Toni untuk mendengarkan keterangan masing-masing serta mencari jalan keluar atas persoalan batas tanah.


Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif, penyelesaian kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah di lapangan.


Kedua pihak sepakat melakukan pengecekan dan pengukuran ulang di lokasi lahan yang disengketakan.


Pengukuran Disaksikan Kedua Belah Pihak


Pengukuran dilakukan secara langsung di lokasi dan disaksikan oleh sejumlah pihak.


Dari Pemerintah Desa Simpang Empat, hadir unsur Kepala Dusun dan Kaur Desa. Sementara dari pihak yang bersengketa, hadir Bapak Toni beserta pihak Ibu Soliani bersama tim pendampingnya, yakni Ramidi, Wardi, dan Aprizal.


Proses pengukuran dilakukan dengan berpedoman pada dokumen atau surat resmi yang menjadi dasar klaim pihak Ibu Soliani.


Pengukuran tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian karena para pihak dapat melihat langsung kondisi objek tanah dan batas-batas yang menjadi pokok perselisihan.


Kedua Pihak Akhirnya Sepakat Berdamai


Setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran langsung di lapangan, kedua belah pihak akhirnya dapat menerima hasil yang diperoleh.


Batas-batas lahan kemudian disepakati bersama berdasarkan hasil pengukuran tersebut.


Penyelesaian secara kekeluargaan ini menjadi langkah penting setelah perselisihan berlangsung selama bertahun-tahun.


Dengan adanya kesepakatan, ketegangan antara kedua pihak diharapkan tidak kembali terjadi dan hubungan sosial masyarakat di Desa Simpang Empat dapat tetap terjaga.


Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pengukuran langsung juga menunjukkan pentingnya keterbukaan serta keterlibatan pemerintah desa dalam membantu masyarakat mencari jalan keluar atas persoalan batas lahan.


Meski demikian, aspek legalitas dan kekuatan hukum atas batas maupun kepemilikan tanah tetap perlu merujuk pada dokumen pertanahan yang sah serta ketentuan hukum yang berlaku.


Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, sengketa lahan antara Ibu Soliani dan Bapak Toni di Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, diharapkan benar-benar menjadi akhir dari perselisihan yang telah berlangsung bertahun-tahun.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.