JAKARTA — Kewajiban penyampaian laporan tahunan perseroan kembali menjadi perhatian di kalangan pelaku usaha. Meski belakangan ramai disorot seiring perkembangan kebijakan administrasi badan usaha secara digital, kewajiban tersebut ternyata bukan merupakan aturan baru.
Ketentuan mengenai laporan tahunan perseroan telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, persoalan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut masih menjadi tantangan sehingga ketentuan lama kembali mendapat penekanan.
Persoalan tersebut akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Ballroom & Convention Center Pullman Jakarta Central Park, Rabu (26/8/2026).
Seminar menghadirkan Dr. Widodo, S.H., M.H., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan materi yang berkaitan dengan optimalisasi data perseroan, kepastian regulasi dan transparansi data badan usaha.
Informasi mengenai substansi pembahasan tersebut disampaikan setelah panitia Semnas IKPI melakukan pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum, Dr. Andi Taletting, pada Jumat (21/8/2026).
Ketua Panitia HUT ke-61 IKPI, Novalina Magdalena, mengatakan pihaknya meminta gambaran mengenai materi yang akan disampaikan dalam seminar, terutama mengenai perkembangan administrasi badan usaha dan pemanfaatan data perseroan untuk kepentingan perpajakan.
“Kami menanyakan secara singkat apa saja yang akan disampaikan, terutama terkait optimalisasi data dan pengelolaan data untuk kepentingan perpajakan,” ujar Novalina.
Aturan Lama, Kepatuhan Masih Jadi Persoalan
Menurut Novalina, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah alasan kewajiban penyampaian laporan tahunan perseroan kembali digaungkan dalam berbagai kebijakan dan sosialisasi.
Ia menegaskan, kewajiban tersebut bukan ketentuan yang baru muncul.
Regulasinya telah tersedia sejak lama melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan membuat pemerintah perlu kembali mengingatkan pelaku usaha mengenai kewajiban tersebut.
“Ketika sekarang kembali digaungkan dan diingatkan, banyak yang merasa seolah-olah baru diatur. Padahal sebenarnya ketentuan itu sudah ada sejak lama,” kata Novalina.
Persoalan ini menjadi penting karena data perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan administrasi badan usaha, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan informasi dan pengawasan di berbagai sektor, termasuk perpajakan.
Data Perseroan Makin Strategis di Era Digital
Transformasi digital administrasi badan hukum turut mengubah pola penyampaian dan pengelolaan data perusahaan.
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menjadi salah satu instrumen dalam penyelenggaraan administrasi badan usaha secara digital. Perubahan mekanisme tersebut menuntut perusahaan untuk semakin tertib dalam memastikan data dan informasi perseroan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bagi profesi konsultan pajak, persoalan tersebut memiliki relevansi yang cukup kuat.
Data badan usaha yang dikelola melalui sistem administrasi pemerintah dapat menjadi bagian dari ekosistem informasi yang berkaitan dengan kepatuhan perusahaan, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Karena itu, pemahaman terhadap administrasi perseroan tidak lagi hanya menjadi urusan pengurus perusahaan.
Notaris, auditor, konsultan pajak dan berbagai profesi lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan juga dituntut memahami perkembangan regulasi serta perubahan sistem administrasi badan usaha.
Bahas Filosofi dan Roadmap SABH
Dalam Semnas IKPI 2026, Dr. Widodo dijadwalkan membahas lebih jauh mengenai kewajiban pelaporan perseroan, termasuk latar belakang kebijakan, filosofi pengaturan serta arah pengembangan sistem administrasi badan hukum.
Dr. Widodo juga akan didampingi Dr. Andi Taletting dalam pembahasan tersebut.
Materi akan dikaitkan dengan tema “Optimalisasi Data Perseroan, Kepastian Regulasi, dan Transparansi Perseroan dalam Era Permenkumham Nomor 49 Tahun 2025.”
Pembahasan mengenai roadmap SABH menjadi semakin relevan di tengah tuntutan pemerintah untuk membangun administrasi badan usaha yang lebih tertib, terintegrasi dan transparan.
Digitalisasi pada akhirnya tidak hanya mengubah cara perusahaan menyampaikan data, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap akurasi dan konsistensi informasi perseroan.
Konsultan Pajak Dituntut Mengikuti Perubahan
Semnas IKPI 2026 diharapkan menjadi ruang bagi konsultan pajak untuk memahami perubahan regulasi yang beririsan dengan administrasi badan usaha dan perpajakan.
Konsultan pajak tidak hanya dituntut memahami persoalan perhitungan dan pelaporan pajak, tetapi juga perlu memahami bagaimana data perseroan dibentuk, dikelola dan digunakan dalam sistem administrasi pemerintah.
Keterhubungan data tersebut membuat kepatuhan perusahaan menjadi semakin penting.
Ketidaktertiban dalam administrasi badan usaha berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan ketika data perusahaan harus digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi, hukum maupun perpajakan.
Semnas IKPI 2026 Dorong Kepastian Hukum
Seminar Nasional IKPI 2026 mengangkat tema “Transformasi Perpajakan 2026: Mengawal Era Digital, Kepastian Hukum, dan Profesionalisme Konsultan Pajak.”
Tema tersebut menggambarkan tantangan baru yang dihadapi dunia perpajakan di tengah percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Transformasi digital membutuhkan kesiapan seluruh pihak. Pemerintah dituntut menyediakan sistem yang efektif dan memberikan kepastian hukum, sementara badan usaha harus meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi.
Di sisi lain, konsultan pajak harus mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi agar dapat memberikan pendampingan yang tepat kepada wajib pajak dan badan usaha.
Dengan kembali disorotnya kewajiban laporan tahunan perseroan, Semnas IKPI 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pelaku usaha bahwa kepatuhan bukan sekadar memenuhi kewajiban ketika aturan kembali ramai dibicarakan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang harus dijalankan secara berkelanjutan.
Forum tersebut diharapkan mampu mempertemukan perspektif pemerintah, dunia usaha dan profesi konsultan pajak sehingga transformasi administrasi badan usaha dan perpajakan dapat berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum, transparansi dan profesionalisme.
0 Komentar