MANDAILING NATAL — Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat di wilayah Desa Rantopanjang, Kecamatan Rantobaek, Kabupaten Mandailing Natal, kembali menjadi perhatian publik.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan Kepala Desa Rantopanjang dalam aktivitas PETI tersebut. Informasi itu menyebutkan adanya penggunaan dua unit alat berat jenis excavator serta belasan orang yang diduga bekerja di lokasi.
Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pengecekan langsung serta proses verifikasi oleh pihak berwenang.
Menanggapi persoalan tersebut, Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Polres Mandailing Natal, Satgas PETI serta instansi terkait tidak hanya menerima informasi dari masyarakat, tetapi segera turun ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Kalau benar ada kepala desa yang diduga bermain PETI, apalagi menggunakan alat berat, ini bukan persoalan kecil. Ditambah informasi adanya belasan orang dan dua excavator yang diduga beroperasi, maka harus segera dicek dan dipastikan kebenarannya,” tegas Muhammad Saleh.
Dugaan PETI Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan
Menurut Muhammad Saleh, dugaan keterlibatan seseorang dalam aktivitas pertambangan ilegal tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan.
Karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi secara profesional, objektif dan transparan.
Jika hasil pengecekan menemukan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin, maka penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan jabatan, status sosial maupun kedudukan seseorang.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, pemerintah maupun aparat juga diminta memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta aparat turun dan membuktikan. Kalau benar ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau tidak benar, lakukan klarifikasi secara terbuka. Jangan dibiarkan menjadi isu tanpa kepastian,” kata Muhammad Saleh.
Satgas PETI Jangan Berhenti di Meja Rapat
Selain dugaan aktivitas PETI, SATMA AMPI Madina juga menyoroti respons Satgas PETI Mandailing Natal.
Muhammad Saleh mengaku memahami bahwa Satgas PETI masih melakukan rapat serta menyusun rencana kegiatan. Namun, menurutnya, persoalan pertambangan ilegal tidak cukup hanya dibahas melalui rapat dan perencanaan.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan tindakan nyata di lapangan.
“Kami mengetahui Satgas PETI masih rapat dan menyusun rencana kegiatan. Tetapi jangan sampai masyarakat hanya disuguhi rapat dan rencana, sementara aktivitas PETI diduga terus berjalan. Rencana harus segera diwujudkan menjadi tindakan nyata,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Satgas PETI akan kehilangan makna apabila berbagai rencana tidak segera diterjemahkan menjadi langkah konkret.
“Kalau terus rapat dan menyusun rencana tetapi penindakan di lapangan lamban, tentu masyarakat akan bertanya, kapan tindakan nyata dilakukan? Satgas PETI jangan hanya formalitas. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara dan kepastian hukum,” tegasnya.
Dua Excavator dan Belasan Pekerja Diminta Diverifikasi
Informasi mengenai keberadaan dua unit excavator serta belasan orang yang diduga bekerja di lokasi menjadi bagian yang perlu segera diverifikasi.
Seorang warga Desa Simpang Talap berinisial RD (35) disebut memberikan informasi mengenai aktivitas di lokasi tersebut. RD mengaku bekerja mencari nafkah di kawasan yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas tambang.
Informasi tersebut tentu perlu diuji dengan pemeriksaan langsung oleh aparat dan instansi terkait.
Apabila benar terdapat aktivitas pertambangan menggunakan alat berat tanpa izin, maka aparat diminta segera mengambil langkah sesuai kewenangan hukum.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan aktivitas ilegal sebagaimana informasi yang beredar, hasil pemeriksaan diharapkan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Jangan Ada Hukum yang Tebang Pilih
SATMA AMPI Madina juga mengingatkan agar pemberantasan PETI tidak dilakukan secara tebang pilih.
Menurut Muhammad Saleh, penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Kalau masyarakat biasa ditindak ketika melakukan PETI, maka siapa pun yang diduga terlibat, termasuk apabila menyangkut aparatur pemerintahan desa, juga harus diperiksa secara objektif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut, kata dia, bukan berarti menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, hal tersebut merupakan dorongan agar seluruh informasi yang muncul di masyarakat diperiksa secara adil dan berdasarkan bukti.
Jabatan pemerintahan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk kebal terhadap pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Kekayaan Alam Harus untuk Kepentingan Rakyat
Muhammad Saleh juga mengingatkan prinsip pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurutnya, persoalan PETI tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan, keselamatan, tata kelola sumber daya alam serta potensi penerimaan negara.
Karena itu, setiap dugaan pertambangan tanpa izin harus mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga diminta tidak menunggu persoalan menjadi semakin besar sebelum melakukan tindakan.
SATMA AMPI Madina Akan Kawal
SATMA AMPI Madina menegaskan akan terus mengawal persoalan dugaan PETI di wilayah Mandailing Natal.
Muhammad Saleh meminta pemerintah daerah, kepolisian, Satgas PETI dan instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap informasi yang berkembang mengenai dugaan aktivitas PETI di Rantopanjang.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar wacana.
Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas. Jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas.
“Satgas PETI harus segera bergerak dari rapat dan rencana menuju tindakan nyata,” tutup Muhammad Saleh.
Hingga berita ini ditulis, dugaan keterlibatan Kepala Desa Rantopanjang dalam aktivitas PETI tersebut masih sebatas informasi dan tudingan yang perlu diverifikasi. Belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan pihak tertentu bersalah.
SATMA AMPI Madina menegaskan, yang dibutuhkan bukan penghakiman, melainkan pemeriksaan yang objektif, transparan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
(Magrifatulloh)
0 Komentar