GORONTALO — Penindakan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pohuwato kembali menjadi sorotan. Dalam rentang waktu kurang dari sepekan, aparat dari institusi TNI dan Polri melakukan penindakan terhadap pengangkutan solar yang masing-masing diduga berkaitan dengan oknum dari institusi berbeda.
Sebelumnya, personel TNI menggagalkan pengiriman solar yang diduga milik oknum anggota Brimob Polda Gorontalo. Kini, giliran personel Brimob yang mengamankan kendaraan bermuatan solar yang salah satunya disebut diduga berkaitan dengan oknum anggota TNI.
Penindakan terbaru dilakukan personel Sat Brimob Polda Gorontalo di wilayah Pohuwato pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 03.00 WITA.
Sebanyak lima mobil bak terbuka diamankan karena diduga mengangkut solar bersubsidi. Dari keseluruhan kendaraan tersebut terdapat sekitar 200 jeriken berkapasitas 35 liter, dengan total volume mencapai kurang lebih 7.000 liter solar.
Berawal dari Kejar-kejaran
Penindakan bermula ketika personel Brimob mendapati sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Petugas kemudian melakukan pengejaran.
Pengemudi kendaraan tersebut akhirnya meninggalkan mobil beserta muatannya. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah jeriken yang diduga berisi solar.
Petugas kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut dan menemukan empat kendaraan lainnya yang juga diduga membawa BBM bersubsidi.
Dari lima kendaraan yang diamankan, empat kendaraan membawa 120 jeriken atau sekitar 4.200 liter solar. Keempat kendaraan tersebut kemudian diamankan di Mapolres Pohuwato.
Sementara satu kendaraan lainnya membawa 80 jeriken atau sekitar 2.800 liter solar. Kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan seorang oknum anggota TNI dan selanjutnya diserahkan kepada Unit Intel Korem 133/Nani Wartabone untuk penanganan lebih lanjut.
Diduga Hendak Dibawa ke Lokasi PETI
Kasat Reskrim Polres Pohuwato Iptu Renly H. Turangan membenarkan adanya penindakan terhadap kendaraan yang diduga mengangkut solar bersubsidi tersebut.
“Dari hasil penindakan, Polres Pohuwato mengamankan 120 galon atau sekitar 4.200 liter solar bersubsidi beserta empat unit kendaraan,” ujar Renly.
Berdasarkan pemeriksaan awal, solar tersebut diduga akan dibawa menuju kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Buntulia.
Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pekan Sebelumnya, TNI Amankan Solar Diduga Milik Brimob
Kasus ini menjadi semakin menarik karena sebelumnya, pada 5 Agustus 2026, personel Intel Kodam XIII/Merdeka juga melakukan penindakan terhadap pengiriman solar yang diduga berkaitan dengan oknum anggota Brimob Polda Gorontalo.
Saat itu, aparat mengamankan 71 jeriken atau sekitar 2.485 liter solar dari sebuah mobil bak terbuka di Desa Palopo, Kabupaten Pohuwato.
Solar tersebut juga diduga hendak dibawa menuju lokasi PETI. Kendaraan beserta BBM kemudian diserahkan kepada Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut.
Aparat Saling Menindak, Publik Menunggu Kepastian Hukum
Rentetan penindakan tersebut menimbulkan perhatian publik karena terjadi dalam waktu berdekatan dan melibatkan dugaan keterkaitan oknum dari dua institusi penegak keamanan.
Di satu sisi, langkah penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi patut diapresiasi apabila dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya jika dalam proses pengangkutannya ditemukan dugaan keterlibatan oknum aparat.
Publik tentu berharap seluruh perkara tersebut diproses secara transparan. Jika nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum maupun keterlibatan oknum tertentu, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang terpenting, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak boleh berhenti pada pengamanan kendaraan dan barang bukti semata. Asal-usul BBM, pihak yang membeli, pihak yang mengangkut, tujuan distribusi, hingga dugaan penerima akhirnya perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Sebab, jika benar BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas PETI, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran distribusi BBM, tetapi juga menyangkut mata rantai aktivitas pertambangan ilegal yang membutuhkan pengawasan lintas instansi.
Kini publik menunggu: apakah rentetan penindakan ini akan berujung pada pengungkapan jaringan secara utuh, termasuk jika benar terdapat oknum aparat yang terlibat?
0 Komentar