JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Di tengah dorongan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, muncul peringatan agar regulasi tersebut disusun secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan ataupun dimanfaatkan sebagai instrumen politik di masa mendatang.
Sorotan tersebut disampaikan advokat Juniver Girsang dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Berdasarkan pengalamannya sebagai praktisi hukum, ia mengingatkan bahwa pembentukan regulasi harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum.
Menurut Juniver, keberadaan RUU Perampasan Aset pada dasarnya bertujuan memperkuat upaya negara dalam menindak kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, ia menilai mekanisme pelaksanaannya harus dirancang dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak berpotensi digunakan di luar tujuan pembentukan undang-undang.
"Jangan ini jadi alat baru 'alat kekuasaan' untuk menghabisi lawan politik," ujar Juniver dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, regulasi yang baik harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menindak pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dorong Pengelolaan Aset oleh Lembaga Independen
Selain mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan, Juniver juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi antara aparat yang melakukan penyidikan dengan pihak yang mengelola aset hasil perampasan.
Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh lembaga atau komite independen sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Ini harus ada komite. Tidak boleh yang menyidik kemudian inilah yang mengelola," tegasnya.
Ia berpandangan bahwa pemisahan fungsi tersebut merupakan bagian penting dari prinsip good governance dalam sistem penegakan hukum agar setiap tahapan berjalan secara objektif, profesional, dan dapat diawasi.
DPR Diminta Pelajari Praktik di Berbagai Negara
Juniver juga mendorong DPR RI untuk melakukan kajian komprehensif terhadap penerapan aturan serupa di berbagai negara sebelum mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Menurutnya, pengalaman negara lain dapat menjadi referensi penting dalam menyusun regulasi yang efektif sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Kajian tersebut dinilai perlu mencakup aspek mekanisme penyitaan, proses pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, hingga tata kelola aset hasil perampasan agar selaras dengan prinsip negara hukum.
Perlu Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum
Pembahasan RUU Perampasan Aset selama ini mendapat perhatian luas karena dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, berbagai kalangan juga mengingatkan bahwa efektivitas regulasi harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Karena itu, penyusunan regulasi diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap tindakan perampasan aset dilakukan berdasarkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan benar-benar menjadi instrumen untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan, tanpa menimbulkan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan ataupun kepentingan politik di masa depan.
0 Komentar