RUU Perampasan Aset Belum Masuk Pembahasan Lanjutan, Puan: Masih Tunggu Masukan Masyarakat

RUU Perampasan Aset Belum Masuk Pembahasan Lanjutan, Puan: Masih Tunggu Masukan Masyarakat

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan dan belum memasuki pembahasan lanjutan antara DPR RI dan pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, proses penyusunan RUU tersebut masih membutuhkan masukan dari masyarakat melalui partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (14/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah akan membahas 14 RUU pada tahap pembicaraan tingkat pertama. Sementara itu, sebanyak 43 RUU lainnya masih berada dalam tahap penyusunan, termasuk RUU Perampasan Aset.

“RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Puan.

Masukan Publik Dinilai Penting

Menurut Puan, proses pembentukan undang-undang tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah regulasi yang berhasil disahkan. Kualitas substansi dan manfaat aturan bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses legislasi.

Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RUU Perampasan Aset dinilai diperlukan untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan aturan tersebut.

Partisipasi publik juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi serta memastikan regulasi yang nantinya dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki landasan hukum yang kuat.

DPR dan Pemerintah Cari Titik Temu

Puan menegaskan, DPR RI bersama pemerintah akan terus mencari titik temu dalam pembahasan berbagai agenda legislasi nasional.

Proses tersebut, kata dia, tetap harus dilakukan dengan memperhatikan konstitusi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan maupun masukan.

“DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik,” katanya.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset hingga kini masih berada pada tahap penyusunan dan penyerapan masukan publik. Pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah masih menunggu proses tersebut sebelum memasuki tahapan berikutnya.