MEDAN — Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPW A-PPI) Sumatera Utara mendesak Kapolda Sumatera Utara bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut mengusut secara menyeluruh dugaan pencatutan nama penyidik dalam permintaan uang sebesar Rp200 juta kepada seorang klien.
Desakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sebuah video yang menjadi perhatian publik dan menarasikan dugaan adanya oknum pengacara yang meminta uang kepada klien dengan menjanjikan kebebasan atau kemudahan dalam perkara hukum.
Dalam narasi video tersebut, permintaan uang disebut-sebut dilakukan dengan mengatasnamakan atau menggunakan dalih adanya permintaan dari penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar menyangkut hubungan antara pengacara dan klien, tetapi berpotensi menyentuh persoalan serius mengenai pencatutan nama aparat penegak hukum, dugaan penipuan, serta upaya memperoleh keuntungan dengan membawa-bawa nama institusi kepolisian.
Ketua DPW A-PPI Sumatera Utara, Hardep, menilai persoalan tersebut harus segera dijernihkan melalui proses pemeriksaan yang transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Penyidik Bantah Keras Tuduhan
Sebelumnya, Ketua DPW A-PPI Sumut telah melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut yang disebut-sebut dalam narasi permintaan uang tersebut.
Dalam konfirmasi tersebut, penyidik membantah tudingan bahwa dirinya meminta uang melalui oknum pengacara.
“Itu sama sekali tidak benar, Bang,” ujar penyidik tersebut saat dikonfirmasi.
Pernyataan itu menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena terdapat perbedaan antara narasi yang beredar dengan keterangan penyidik yang namanya disebut.
Menurut Hardep, apabila penyidik memang tidak pernah meminta uang sebagaimana dinarasikan, maka aparat penegak hukum perlu menelusuri bagaimana nama penyidik bisa digunakan untuk meminta uang kepada pihak lain.
Sebaliknya, apabila terdapat fakta lain, publik juga berhak memperoleh penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
“Hukum tidak boleh dijadikan barang dagangan demi kepentingan pribadi. Mencatut nama penyidik dan menjual nama besar Polda Sumatera Utara untuk meraup keuntungan ratusan juta adalah tindakan yang sangat serius dan harus dibuktikan melalui proses hukum,” tegas Hardep dalam keterangannya di Medan, Jumat (28/8/2026).
A-PPI: Jangan Biarkan Nama Polri Dijadikan Alat Mencari Keuntungan
Hardep menegaskan DPW A-PPI Sumut tidak ingin persoalan tersebut diarahkan untuk menyerang institusi kepolisian.
Sebaliknya, menurut dia, pengusutan justru diperlukan untuk melindungi marwah institusi Polri apabila benar terdapat pihak di luar institusi yang menggunakan nama aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Kami mendukung kinerja dan marwah Polri. Tetapi kami juga tidak boleh diam jika ada oknum yang diduga menjadikan nama institusi sebagai alat untuk menekan atau meminta uang kepada masyarakat. Kalau memang tidak benar, bongkar dan jelaskan. Kalau terbukti ada pelanggaran, tindak sesuai hukum,” katanya.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik percaloan perkara yang mengatasnamakan aparat penegak hukum.
Terlebih perkara yang berkaitan dengan narkotika memiliki konsekuensi hukum yang berat. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang atau keluarga terdakwa berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan pihak yang mengklaim memiliki akses atau pengaruh terhadap penyidik maupun institusi kepolisian.
Rp200 Juta Bukan Persoalan Kecil
Hardep menilai angka Rp200 juta yang disebut dalam video bukan persoalan kecil sehingga tidak semestinya dibiarkan tanpa klarifikasi dan pemeriksaan.
Apabila uang tersebut benar diminta dengan mengatasnamakan penyidik, maka harus diketahui secara terang siapa yang meminta, kepada siapa uang diminta, untuk kepentingan apa, apakah ada aliran dana, serta apakah benar terdapat komunikasi dengan aparat sebagaimana yang dinarasikan.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah dugaan tersebut merupakan tindakan pribadi oknum tertentu atau terdapat pihak lain yang terlibat.
“Yang harus dibuka adalah faktanya. Siapa yang meminta uang, siapa yang menyuruh, kepada siapa uang diberikan, apakah ada bukti transfer, percakapan atau komunikasi lainnya. Jangan berhenti pada video viral. Harus ditelusuri sampai terang,” ujarnya.
Desak Ditreskrimum dan Ditresnarkoba Bergerak
DPW A-PPI Sumut mendesak jajaran Ditreskrimum Polda Sumut melakukan pendalaman apabila terdapat dugaan tindak pidana penipuan, pencatutan nama, atau perbuatan melawan hukum lainnya.
Sementara itu, Ditresnarkoba Polda Sumut diminta memberikan klarifikasi berkaitan dengan nama penyidik yang disebut dalam narasi permintaan uang tersebut.
Menurut Hardep, koordinasi kedua direktorat diperlukan agar persoalan tidak berhenti sebagai polemik di media sosial.
“Kami meminta Kapolda Sumut memberikan atensi. Dirreskrimum dan Dirresnarkoba harus melihat persoalan ini secara objektif. Kalau memang ada dugaan pidana, proses. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa tudingan tersebut tidak benar. Jangan dibiarkan menggantung,” tegasnya.
Jangan Ada Jual Beli Perkara
Hardep menilai praktik membawa-bawa nama aparat untuk menjanjikan kebebasan dalam sebuah perkara dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
Masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum seharusnya mendapatkan pendampingan berdasarkan ketentuan hukum, bukan dimanfaatkan melalui janji bahwa perkara dapat dihentikan atau seseorang dapat dibebaskan dengan imbalan sejumlah uang.
Karena itu, apabila benar ditemukan adanya pihak yang menjual pengaruh atau menggunakan nama penyidik untuk mendapatkan uang, tindakan tegas dinilai diperlukan agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
“Jangan sampai ada orang yang menjadikan perkara hukum sebagai ladang bisnis dengan cara menjual nama penyidik. Kalau terbukti, harus ada efek jera. Nama institusi Polri tidak boleh diperdagangkan oleh siapa pun,” katanya.
Public Trust Tidak Boleh Rusak karena Ulah Oknum
DPW A-PPI Sumut juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Isu yang menyebut adanya permintaan uang dengan mengatasnamakan penyidik dapat dengan cepat berkembang di masyarakat, terlebih ketika disebarkan melalui media sosial.
Karena itu, menurut Hardep, respons institusi harus cepat, terukur, transparan dan berdasarkan fakta.
Ia menilai penyelidikan tidak boleh diarahkan untuk melindungi pihak tertentu, tetapi juga tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik.
Semua pihak harus ditempatkan pada posisi yang sama di hadapan hukum.
“Kami tidak ingin ada vonis berdasarkan video atau narasi semata. Tetapi kami juga tidak ingin dugaan serius seperti ini dibiarkan. Buktikan secara hukum. Kalau benar, tindak tegas. Kalau tidak benar, pulihkan nama baik pihak yang dituduh dan berikan penjelasan kepada masyarakat,” pungkas Hardep.
DPW A-PPI Sumatera Utara berharap persoalan tersebut segera mendapatkan kejelasan sehingga tidak berkembang menjadi prasangka terhadap seluruh jajaran kepolisian.
Pengusutan yang transparan bukan hanya penting untuk mencari pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti, tetapi juga menjadi langkah untuk menjaga marwah aparat penegak hukum dan memastikan nama institusi kepolisian tidak digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi.
(Tim A-PPI) Rizky/ Hamzah
0 Komentar